Probolinggo, Jatim — Senin (11/11/24)
Jagat media sosial kembali digegerkan dengan viralnya sebuah video yang memperlihatkan seorang oknum perangkat desa yang terlibat dalam provokasi politik terkait Pilkada Probolinggo 2024. Video yang tersebar luas di platform TikTok ini memperlihatkan seorang perangkat desa dari Desa Wonorejo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, yang diduga menyarankan warga untuk memilih calon tertentu dalam Pemilihan Bupati Probolinggo dengan iming-iming uang.
Ketua LSM Paskal Probolinggo, Sulaiman, tidak tinggal diam setelah melihat video tersebut. Ia secara terbuka mengkritik tindakan provokatif yang dilakukan oleh oknum perangkat desa tersebut. Sulaiman menegaskan bahwa seorang perangkat desa seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak pada calon manapun dalam pemilu atau pilkada.
“Sikap ini sangat disayangkan. Perangkat desa harus menjaga netralitas dan tidak boleh condong ke salah satu calon,” tegas Sulaiman. Menurutnya, tindakan semacam ini hanya akan merusak integritas pilkada dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin desa, yang seharusnya bertindak sebagai fasilitator demokrasi yang adil.
Video yang viral ini memperlihatkan perangkat desa yang terlihat santai namun cukup provokatif. Dalam video tersebut, ia terang-terangan mengajak warga untuk memilih salah satu calon bupati sambil memberi imbauan yang cukup mengejutkan. “Ayok, tidak usah rame-rame, tidak usah berteriak. Diam-diam saja, yang dikasih uang harus coblos,” ujar oknum tersebut dengan nada santai namun penuh makna tersirat.
Lebih lanjut, oknum perangkat desa tersebut mengungkapkan bahwa setiap calon harus siap menang atau kalah, bahkan menyarankan mereka yang tidak siap kalah sebaiknya tidak mencalonkan diri. Kejutan lainnya adalah saran untuk memilih calon yang memberikan uang. “Kalau kerja mengumpulkan cabai sekarang dibayar Rp50 ribu, mulai jam 8 pagi sampai jam 11. Kalau nggak ada uang mendingan kerja mengumpulkan cabai,” ujarnya, seolah meremehkan hak pilih masyarakat.
Video ini memicu beragam reaksi di kalangan masyarakat. Banyak yang merasa kecewa dan menganggap tindakan perangkat desa tersebut sebagai manipulasi suara rakyat. Sebagian warga bahkan menganggap hal ini sebagai cermin dari praktik-praktik kotor dalam pilkada yang seharusnya tidak terjadi.
Sebagai respons terhadap video ini, banyak yang berharap agar pemerintah segera turun tangan dan menindak tegas oknum perangkat desa yang terbukti terlibat dalam praktik politik praktis ini. “Pilkada adalah pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang mewakili aspirasi rakyat, bukan untuk dimanipulasi demi keuntungan sepihak,” ujar seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Kejadian ini menjadi peringatan penting bagi kita semua mengenai pentingnya menjaga independensi dalam proses demokrasi. Sebagai perangkat desa, seharusnya mereka berperan sebagai penengah, bukan sebagai provokator yang dapat merusak integritas pilkada. Masyarakat berharap tindakan serupa tidak terulang lagi dan pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap keberpihakan yang tidak pantas dalam proses demokrasi.
(Tim/Red/**)