TUBAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digembar-gemborkan sebagai langkah pemerintah meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, kini justru menjadi sumber kekecewaan di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
Seorang warga bernama Rindhowati Tri Wulaningsih melalui unggahannya di Media Informasi Orang Tuban menyerukan evaluasi keras terhadap penyelenggaraan MBG di desanya.
“Tolong pemerintah, dievaluasi kembali MBG di Desa Wangun. Semakin hari menu yang diberikan semakin ngawur, sampai murid-murid banyak yang tidak mau makan. Tolong dievaluasi dari segi dana dan karyawannya,” tulis Rindhowati.
Unggahan ini menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan serius:
Apakah pemerintah benar-benar mengawasi jalannya program, atau justru membiarkan penyimpangan kecil terus berulang?
Berdasarkan penelusuran di lapangan, sejumlah orang tua murid membenarkan keluhan tersebut. Makanan yang disajikan disebut tidak sesuai standar gizi, bahkan kerap tidak menarik bagi anak-anak. “Kadang lauknya asal, sayurnya hambar, dan porsinya kecil. Anak-anak lebih memilih jajan,” ujar salah satu wali murid.
Masalah ini memperlihatkan adanya celah besar dalam pengawasan program publik. MBG yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menjadi simbol kegagalan pelaksanaan kebijakan sosial di tingkat daerah.
Sejumlah aktivis menilai, pemerintah daerah terlalu pasif. Tidak ada pengawasan ketat terhadap penyedia makanan, tidak ada keterbukaan anggaran, dan tidak ada tindak lanjut meski keluhan masyarakat kian banyak.
“Jangan tunggu anak-anak sakit dulu baru evaluasi. Ini soal tanggung jawab moral dan keuangan publik,” tegas salah satu aktivis pendidikan di Tuban.
Kritik warga Wangun menjadi cermin bahwa program tanpa kontrol hanya melahirkan kesia-siaan. Dana besar digelontorkan, namun manfaatnya dirasakan semakin kecil.
Pemkab Tuban kini dituntut untuk bertindak tegas dan transparan. Audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG harus dilakukan segera — mulai dari kualitas menu, tenaga pelaksana, hingga penggunaan anggaran.
Karena pada akhirnya, anak-anak bukan objek proyek, tapi generasi yang berhak atas gizi dan perhatian yang nyata.
Jika pemerintah terus diam, publik akan menilai: Program makan bergizi gratis hanya sekadar slogan manis, tanpa rasa dan tanpa tanggung jawab.