Heboh di Pati, Sepeda Motor PCX Inventaris Kades Berubah Jadi KLX

PATI JATENG, RADARNUSANTARA.NET Warga Masyarakat Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dihebohkan terkait berubahnya sepeda motor inventaris kepala desa (Kades) berubah bentuk dan merk. Di mana pembelian sepeda motor inventaris tersebut dianggarkan untuk merk Honda PCX tetapi dibelikan merk Kawasaki KLX.

Hal itu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, seperti diungkapkan Sowo, Ketua BPD Karaban. Sowo menyebut bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) Karaban tidak transparan terkait penggunaan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD).

“Terus penambahan anggaran untuk pembelian sepeda motor tersebut diambilkan dari mana? Hal ini menjadi pertanyaan masyarakat,” ujar Sowo kepada awak media, Jumat (08/03/2024).

Menurut Sowo, keterbukaan informasi pihak Pemdes diharuskan agar warga masyarakat tahu kebenaran ini.

“Tetapi malah Kades Karaban, Kusnan, enggan komentar saat rapat bersama seluruh anggota BPD,” tukasnya.

Sowo menambahkan, untuk pembelian kendaraan PCX diganti KLX sekitar tambah Rp. 6. 330.000 dari sumber PAD tahun 2023. Hal itu yang dipertanyakan Sowo terkait aturan, diperbolehkan atau tidak, namun tidak ada jawaban.

“Saya selaku Ketua BPD Karaban mendesak Inspektorat, Dispermades, Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, BPK, Kejari Pati, Sekda Pati, Pj Bupati Pati dan DPRD Pati agar melakukan audit di Pemerintahan Desa Karaban,” tegas Sowo.

Sowo menyebut banyak kejanggalan dan permasalahan timbul yang kini membuat warga masyarakat Desa Karaban mulai merasa resah. Antara lain terkait anggaran TPQ dan jembatan tidak jelas, kemudian LR 2023, RKPDes 2024, R-APBDes 2024 dari sumber Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD).

“Sampai sekarang belum terbuka. Bahkan ada indikasi lain tentang pengisian perangkat desa yang terkesan buru-buru. Ini juga menjadi pertanyaan masyarakat,” kata Sowo.

Sowo menegaskan bahwa semua ingin transparan, terkait anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan program Pemdes Karaban.

“Kita ingin Pemkab Pati dan instansi terkait segera turun ke wilayah, supaya ada titik terang.” Pungkas Sowo tegas. (*)

(One)’

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *