Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Rapat tersebut berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, Presiden meminta penguatan penanganan di lapangan serta pengerahan seluruh sumber daya secara optimal agar proses pemadaman dapat berlangsung lebih cepat dan kebakaran tidak meluas.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa arahan tersebut menjadi perhatian utama pemerintah dalam merespons perkembangan karhutla, khususnya di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Menurutnya, Presiden menekankan pentingnya langkah yang terkoordinasi, terukur, dan dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh unsur terkait. Penguatan operasi diperlukan untuk memastikan setiap titik api dapat segera ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden juga menerima laporan mengenai perkembangan situasi terkini serta berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah. Laporan itu mencakup upaya pemadaman dan penanganan karhutla oleh unsur pusat maupun daerah, termasuk pengerahan personel dan dukungan peralatan yang tersedia.
Pembahasan mengenai situasi lapangan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah lanjutan. Setiap perkembangan akan dipantau secara lebih intensif agar kebutuhan operasi dapat segera diidentifikasi dan dipenuhi. Melalui arahan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat sinergi antarlembaga, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan sumber daya digunakan secara efektif dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi yang paling terdampak. Laporan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemadaman terus dilakukan untuk mengendalikan luasan lahan yang terbakar sekaligus mencegah api berkembang lebih luas. Dari keseluruhan area yang masih memerlukan penanganan, sekitar 639 hektare lahan berada dalam proses pemadaman.
Angka tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi operasi yang sedang berjalan. Pemerintah memantau perkembangan di setiap wilayah terdampak secara berkelanjutan agar pengerahan sumber daya dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Meskipun penanganan dilakukan di enam provinsi, perhatian utama saat ini diarahkan kepada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua provinsi tersebut menjadi prioritas dalam penguatan operasi pemadaman karena masih terdapat lahan yang membutuhkan penanganan intensif.
Untuk mendukung operasi darat, pemerintah mengerahkan 60.177 personel gabungan. Pengerahan tersebut mencerminkan skala koordinasi yang diperlukan dalam menghadapi karhutla secara serentak di berbagai wilayah. Kehadiran personel gabungan diarahkan untuk mempercepat proses pemadaman terhadap lahan yang masih terbakar serta menjaga agar penanganan dapat berlangsung secara konsisten.
BNPB juga menyampaikan bahwa tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian itu menunjukkan bahwa sebagian besar area yang terbakar dapat ditangani melalui operasi yang berjalan. Namun, proses pemadaman tetap dilanjutkan pada lahan yang belum sepenuhnya terkendali, terutama di wilayah yang menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dan operasi agar sisa lahan seluas sekitar 639 hektare dapat ditangani secara bertahap, terukur, dan efektif.
Menurut Teddy Indra Wijaya, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat melalui operasi darat dan udara di sejumlah wilayah terdampak. Operasi darat melibatkan puluhan ribu personel dari berbagai unsur untuk melakukan pemadaman, pendinginan, pemantauan titik api, serta penanganan area yang berpotensi kembali terbakar. Pengerahan personel dilakukan secara terkoordinasi dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan kebutuhan masing-masing daerah.
Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa operasi udara juga terus dijalankan dengan menggunakan pesawat untuk kegiatan water bombing. Dukungan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah guna mempercepat pemadaman pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Operasi udara tetap dilanjutkan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemadaman karhutla, terutama pada area yang memerlukan penanganan segera. Penggunaan water bombing dilaksanakan berdasarkan pemantauan dan koordinasi operasional di lapangan.
Dalam perkembangan penanganan di daerah, Teddy menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan membaik. Informasi tersebut menjadi bagian dari pembaruan situasi yang terus dipantau oleh pemerintah bersama unsur terkait. Meski demikian, operasi darat dan udara tetap berjalan untuk mendukung pengendalian api serta memastikan penanganan dilakukan sesuai perkembangan di setiap wilayah.
Selain pemadaman langsung, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Langkah ini dilakukan melalui pengaturan pelaksanaan operasi berdasarkan pemantauan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang sesuai. Menurut perkiraan awal, musim hujan mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Pemerintah tetap menjalankan operasi modifikasi cuaca dan pemantauan karhutla sesuai informasi serta perkembangan kondisi yang diterima di lapangan.
Rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dihadiri oleh sejumlah pejabat pusat secara langsung. Peserta yang hadir meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan keterlibatan unsur politik dan keamanan, pertahanan, serta kepolisian dalam koordinasi penanganan karhutla.
Turut hadir secara langsung Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional Satyawan Pudyatmoko. Keterlibatan unsur kesekretariatan negara dan lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan gambut serta mangrove melengkapi koordinasi lintas sektor dalam rapat tersebut. Daftar peserta ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla dibahas dengan melibatkan berbagai institusi yang memiliki peran dalam pengelolaan wilayah dan penguatan respons pemerintah.
Sejumlah pejabat lainnya mengikuti rapat secara virtual, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. Dari unsur TNI, rapat virtual juga diikuti KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, serta KSAU Marsekal Tony Harjono. Gubernur Sumatra Selatan dan Gubernur Kalimantan Tengah turut mengikuti rapat, bersama pangdam dan kapolda dari kedua provinsi tersebut. Kehadiran pejabat pusat, pimpinan TNI dan Polri, serta pemerintah daerah secara langsung maupun daring memperlihatkan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan karhutla di wilayah Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
