Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk membahas langkah percepatan penanganan kebakaran, terutama agar proses pemadaman dapat dilakukan secara lebih cepat, terkoordinasi, dan terukur.
Dalam rapat itu, pemerintah membahas upaya memperkuat respons terhadap karhutla sekaligus mencegah api meluas. Pembahasan diarahkan pada pengerahan kemampuan yang tersedia secara terpadu, sehingga setiap langkah penanganan dapat berjalan selaras unsur-unsur yang terlibat. Percepatan pemadaman dipandang perlu dilakukan bersamaan dengan tindakan untuk membatasi penyebaran api.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk menangani karhutla. Arahan tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan kekuatan yang tersedia secara maksimal dalam mendukung pemadaman dan pengendalian kebakaran.
Melalui rapat terbatas ini, Presiden memastikan penanganan karhutla menjadi perhatian yang harus dilaksanakan dengan cepat dan terkoordinasi. Pengerahan sumber daya secara optimal diharapkan dapat mempercepat respons di lapangan, membantu memadamkan titik api, serta mengurangi risiko kebakaran meluas. Rapat tersebut sekaligus menegaskan perlunya kerja terpadu dalam melaksanakan setiap langkah penanganan sesuai arahan pemerintah.
Laporan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencatat bahwa kondisi kebakaran masih tersebar di enam provinsi terdampak. Di sejumlah lokasi, upaya pemadaman terus berlangsung untuk mengendalikan api dan mencegah titik kebakaran berkembang lebih luas. Berdasarkan laporan tersebut, masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang berada dalam proses pemadaman. Angka itu menggambarkan luasan yang masih menjadi sasaran operasi di lapangan, sehingga langkah penanganan tetap membutuhkan koordinasi serta pengerahan sumber daya secara berkelanjutan.
Dalam perkembangan penanganan terbaru, perhatian utama diarahkan ke Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua provinsi tersebut ditempatkan sebagai wilayah prioritas dalam upaya mempercepat pengendalian karhutla. Penetapan ini berkaitan dengan kebutuhan untuk memusatkan dukungan pemadaman pada area yang masih memerlukan penanganan. Fokus tersebut menjadi bagian dari strategi operasional agar unsur-unsur yang terlibat dapat bekerja secara lebih terarah sesuai kondisi yang dilaporkan dari lapangan.
Status Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sebagai wilayah prioritas didasarkan pada laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan oleh Teddy. Informasi itu menjadi dasar penyebutan dua provinsi tersebut dalam laporan penanganan karhutla. Dengan demikian, uraian mengenai prioritas wilayah merujuk pada keterangan resmi tersebut, tanpa menambahkan provinsi lain sebagai wilayah prioritas. Fokus penanganan tetap mengikuti perkembangan kondisi dan kebutuhan operasi pemadaman yang sedang berjalan.
Operasi di enam provinsi terdampak tetap berlangsung dengan memperhatikan lahan yang masih dalam proses pemadaman. Sekitar 639 hektare menjadi bagian dari pekerjaan yang harus ditangani oleh personel dan unsur gabungan di lapangan. Sementara itu, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi pusat perhatian berdasarkan laporan Kepala BNPB yang disampaikan Teddy. Informasi tersebut menegaskan arah prioritas penanganan, tanpa memberikan kesimpulan tambahan mengenai tingkat kerusakan atau memperluas daftar wilayah prioritas di luar keterangan yang tersedia.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui strategi operasional yang memadukan kekuatan darat dan dukungan udara. Pendekatan dua jalur ini dirancang agar pemadaman dapat berlangsung lebih cepat, terukur, dan menyesuaikan kondisi setiap wilayah. Operasi darat menjadi fondasi utama karena personel dapat langsung melakukan pemadaman, pembasahan area rawan, serta pengendalian titik api di sekitar permukiman dan lahan terdampak.
Dalam operasi tersebut, lebih dari 60.177 personel gabungan dikerahkan. Mereka berasal dari berbagai unsur yang memiliki peran berbeda, termasuk aparat, pemerintah daerah, petugas pemadam, relawan, dan unsur masyarakat. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan kebutuhan lapangan, seperti pemadaman langsung, pemantauan, penyekatan areal terbakar, distribusi peralatan, hingga dukungan evakuasi apabila diperlukan. Besarnya kekuatan personel memungkinkan respons dilakukan secara serentak di sejumlah titik, meskipun pelaksanaan tetap bergantung pada akses, cuaca, arah angin, dan karakteristik lahan.
Ukuran keberhasilan operasi darat dihitung secara hati-hati berdasarkan luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Rata-rata, pemadaman berhasil menangani lebih dari 80 persen luas lahan baru yang terbakar dalam periode harian. Angka ini menunjukkan efektivitas respons terhadap area kebakaran yang muncul, bukan berarti seluruh kebakaran di semua wilayah telah tertangani atau tidak ada lagi titik api. Karena itu, pemantauan dan penanganan lanjutan tetap diperlukan untuk mencegah bara kembali menyala.
Jalur kedua dilakukan melalui operasi udara dengan metode water bombing. Pesawat menjatuhkan air secara langsung ke area yang sulit dijangkau tim darat atau memiliki intensitas api yang tinggi. Operasi ini terus dilaksanakan di sejumlah wilayah sebagai dukungan untuk mempercepat pemadaman, menurunkan suhu permukaan, dan membantu membatasi penyebaran api. Sinergi pengerahan personel di darat dan water bombing di udara menjadi bagian penting dari upaya pengendalian karhutla secara bertahap, berdasarkan perkembangan situasi serta prioritas risiko di lapangan.
Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan kecenderungan membaik di sejumlah wilayah. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan lebih terkendali dibandingkan periode sebelumnya. Perbaikan tersebut menjadi modal penting bagi seluruh unsur yang terlibat untuk mempertahankan pengendalian titik panas, mencegah meluasnya area terbakar, serta mempercepat penanganan apabila kembali muncul sumber api.
Meski situasi berangsur membaik, pemantauan tetap diperlukan karena perubahan cuaca dan kondisi lahan dapat memengaruhi perkembangan karhutla secara cepat. Pengawasan lapangan, kesiapsiagaan personel, serta koordinasi antarlembaga terus dioptimalkan agar respons dapat dilakukan secara terukur. Langkah ini juga diarahkan untuk memastikan wilayah yang telah ditangani tidak kembali mengalami kebakaran, khususnya ketika terdapat potensi angin kencang dan lahan kering.
Dukungan operasi modifikasi cuaca turut dioptimalkan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang tersedia. Upaya tersebut ditujukan untuk mendorong turunnya hujan di wilayah prioritas sehingga kelembapan lahan meningkat dan potensi penyebaran api dapat ditekan. Pelaksanaan operasi disesuaikan dengan pemantauan atmosfer serta data meteorologi. Strategi ini menjadi semakin relevan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026, meskipun perkembangan cuaca tetap perlu dipantau secara berkala.
Koordinasi penanganan juga dibahas dalam rapat yang dihadiri pejabat pemerintah, pimpinan TNI-Polri, BNPB, dan BMKG. Gubernur, pangdam, serta kapolda dari Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah turut mengikuti rapat, baik secara langsung maupun virtual. Kehadiran unsur pemerintah pusat dan daerah tersebut mencerminkan pentingnya penyelarasan pemantauan, dukungan operasi, serta kesiapan respons di wilayah yang masih memerlukan perhatian.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
