Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mempercepat penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di enam provinsi di Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pemerintah diminta memastikan penanganan di lapangan berjalan segera, terkoordinasi, dan berfokus pada penyelesaian titik-titik kebakaran yang masih berlangsung.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, perhatian Presiden terhadap persoalan karhutla sangat besar. Keterangan itu disampaikan setelah Dudung mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan kebakaran serta langkah penanganannya di sejumlah wilayah. Menurut Dudung, Presiden memberikan konsentrasi besar terhadap masalah tersebut karena karhutla dapat menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, lingkungan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Dudung menegaskan bahwa target Presiden adalah agar penanganan karhutla dilakukan secepat mungkin. Percepatan itu mencakup penguatan koordinasi antarlembaga, pemantauan kondisi di setiap provinsi terdampak, serta pelaksanaan tindakan sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan bergerak secara terpadu agar api dapat segera dikendalikan dan risiko meluasnya kebakaran dapat ditekan.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto juga melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden. Laporan itu menjadi bagian penting dalam evaluasi situasi terkini dan penentuan langkah lanjutan pemerintah. Dengan adanya pemantauan langsung dari Presiden serta laporan berkala dari BNPB, penanganan di enam provinsi tersebut diarahkan untuk berlangsung responsif, terukur, dan tidak menunda tindakan terhadap ancaman kebakaran yang masih ditemukan.
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencakup enam provinsi yang menjadi fokus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Cakupan tersebut menunjukkan bahwa langkah penanganan perlu dilakukan secara terarah dan segera, dengan mempertimbangkan kondisi setiap wilayah. Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi contoh daerah yang disebutkan dalam laporan sebagai bagian dari perhatian pemerintah.
Di Kalimantan Tengah, perhatian khusus diarahkan ke Tanjung Puting atau kawasan di sekitar taman nasional. Fokus ini berkaitan dengan keberadaan satwa yang perlu dilindungi dari dampak karhutla. Kebakaran tidak hanya berpotensi mengganggu lingkungan, tetapi juga dapat mengancam ruang hidup satwa di kawasan tersebut. Karena itu, penanganan perlu memperhatikan aspek perlindungan kawasan dan keselamatan satwa, selain upaya mengendalikan api.
Dudung menerangkan bahwa di wilayah tersebut terdapat buaya dan harimau. Keterangan itu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan penanganan karhutla. Keberadaan kedua jenis satwa tersebut membuat proses di lapangan perlu dilakukan secara hati-hati, sehingga petugas dapat menjalankan upaya penanganan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap satwa yang berada di kawasan terdampak.
Penetapan enam provinsi sebagai fokus penanganan memperlihatkan perlunya koordinasi dan tindakan yang disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing. Untuk Kalimantan Tengah, perlindungan kawasan sekitar Tanjung Puting menjadi perhatian penting karena penanganan karhutla harus berjalan seiring dengan upaya menjaga satwa yang ada di dalamnya. Sementara itu, Sumatra Selatan juga termasuk wilayah yang disebut dalam laporan BNPB sebagai bagian dari fokus penanganan. Dengan perhatian yang terarah, langkah pemerintah diharapkan dapat merespons karhutla secara cermat, terutama di wilayah yang memiliki kawasan penting bagi perlindungan satwa.
Operasional helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan pemadaman di sejumlah wilayah. Pesawat tersebut digunakan untuk memantau titik api, mengangkut personel, serta melakukan penyiraman dari udara pada area yang memungkinkan. Namun, kondisi lapangan membuat jangkauan operasi udara tidak selalu optimal. Kabut asap yang tebal mengurangi jarak pandang dan menyulitkan pilot menentukan lokasi kebakaran secara aman dan tepat.
Karena itu, BNPB kini lebih mengoptimalkan operasi dari darat. Penanganan melalui jalur darat dilakukan dengan mengerahkan kendaraan dan berbagai peralatan pendukung, termasuk mobil pemadam, kendaraan angkut, pompa air, serta alat berat. Peralatan tersebut membantu personel mencapai titik api yang tidak dapat dijangkau helikopter, membuka akses menuju lokasi, dan mempercepat pembuatan sekat bakar. Strategi ini juga memungkinkan petugas bekerja lebih dekat dengan sumber api dan menyesuaikan metode pemadaman dengan karakteristik medan.
Dudung memberikan klarifikasi bahwa istilah operasi darat tidak merujuk pada operasi militer. Istilah tersebut hanya menjelaskan metode penanganan karhutla melalui jalur permukaan, dengan melibatkan petugas, kendaraan, dan peralatan teknis di lapangan. Penjelasan ini penting agar masyarakat tidak salah memahami koordinasi penanganan kebakaran yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan lembaga terkait.
Laporan dari Pangdam di Kalimantan Tengah turut menyoroti tantangan dalam menjangkau beberapa wilayah terdampak. Sejumlah lokasi memiliki keberadaan satwa serta kondisi medan yang sulit diakses, sehingga pengerahan personel dan peralatan harus dilakukan secara hati-hati. Vegetasi rapat, lahan berlumpur, dan keterbatasan akses kendaraan dapat memperlambat proses pemadaman. Dengan mempertimbangkan faktor keselamatan serta kondisi lingkungan, operasi darat diarahkan untuk menjangkau area prioritas secara bertahap dan terukur.
Prabowo mengarahkan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berhenti pada upaya pemadaman ketika api sudah meluas. Pencegahan dan mitigasi perlu diperkuat sejak tingkat daerah melalui pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, pemantauan titik panas, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran sekaligus membatasi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas warga.
Pemerintah disebut telah mengerahkan upaya maksimal dengan melibatkan prajurit TNI-Polri dan berbagai unsur lainnya. Penanganan yang berlangsung saat ini mencapai sekitar 692 hektare per hari, namun capaian tersebut masih terus diupayakan agar meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga melakukan upaya pengendalian cuaca sebagai bagian dari mitigasi, terutama untuk membantu menciptakan kondisi yang mendukung operasi di wilayah terdampak.
Di tingkat lapangan, pembentukan serta koordinasi masyarakat peduli karhutla perlu dilakukan secara lebih terarah. Kelompok tersebut dapat bekerja bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, edukasi, serta pelaporan dini. Kolaborasi ini penting agar potensi kebakaran dapat ditangani sebelum api menyala atau berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Masyarakat juga perlu memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan ikut menjaga kawasan rawan di sekitarnya.
Prabowo menginstruksikan kampanye pencegahan dilakukan secara masif kepada gubernur di enam provinsi, Pangdam, Kapolda, BMKG, dan BNPB. Kampanye tersebut diharapkan mendorong kesadaran publik serta memastikan seluruh unsur memiliki langkah yang seragam dan terukur. Presiden menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, petugas pemadam, relawan, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam pemadaman. Dukungan bersama dinilai menjadi kunci untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah karhutla berulang.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
