LUWU — Aksi cepat dan tegas Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu, S.H., S.I.K., dalam membongkar jaringan distribusi ilegal BBM bersubsidi menuai apresiasi penuh dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Perisai Garuda Regional Sulawesi, Muhammad Iqra Zulfikar Wisnu.
Langkah ini dinilai sejalan dengan instruksi langsung Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Rusdi Hartono, yang sebelumnya telah menegaskan komitmen jajarannya untuk menyapu bersih segala bentuk penyimpangan distribusi BBM subsidi, termasuk penimbunan dan distribusi ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
“Saya memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada Kapolres Luwu dan jajaran yang berani, cepat, dan tidak pandang bulu dalam menindak pelanggaran distribusi BBM subsidi. Ini bukti bahwa kepolisian di daerah tak bisa lagi ditundukkan oleh pengusaha-pengusaha yang selama ini merasa kebal hukum,” ujar Iqra Zulfikar dalam pernyataannya, Rabu (23/7/2025).
Yang menjadi sorotan dalam pengungkapan kasus ini adalah keterlibatan PT Sri Global Mandiri (SGM), perusahaan milik Wisnu, yang selama beberapa bulan terakhir kian disorot media, LSM, dan masyarakat lokal karena tindakan arogansi serta sering mengklaim kedekatannya dengan kekuasaan, termasuk pejabat berpangkat Kombes hingga Presiden.
Bukan kali pertama nama PT SGM dan pemiliknya disebut-sebut dalam berbagai kasus yang mencederai rasa keadilan sosial masyarakat di Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Luwu. Banyak laporan menyebutkan bahwa praktik usaha BBM yang dijalankan perusahaan tersebut beroperasi secara tidak transparan, menggunakan truk-truk ilegal, hingga mengancam eksistensi pengusaha lokal.
“Jangan sampai publik percaya bahwa hukum bisa dibeli atau dikendalikan oleh pengusaha hitam yang merasa punya koneksi politik. Negara harus hadir dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua,” tegas Iqra.
Ia juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono untuk terus mengawal proses hukum kasus ini secara terbuka, tuntas, dan adil.
“Rakyat Luwu dan masyarakat Sulsel sudah lama gelisah. Sudah saatnya negara menunjukkan bahwa hukum itu tegak, bukan hanya bagi rakyat kecil tapi juga bagi oknum pengusaha yang merasa kebal,” pungkasnya.