NGANJUK — Jika dugaan pungutan Rp500.000 per siswa untuk pembangunan gapura di SMP Negeri 2 Nganjuk benar terjadi, maka kita tidak sedang membicarakan sekadar kebijakan sekolah yang keliru. Kita sedang menyaksikan cara berpikir yang menyimpang—yang berani menukar hak dasar pendidikan dengan proyek simbolik yang tidak mendidik siapa pun.
Negara sudah berbicara lantang: pendidikan dasar gratis.
Hukum sudah menutup celah: tidak boleh ada pungutan.
Namun di lapangan, justru muncul praktik yang seolah berkata:
“Aturan boleh ada, tapi kami punya cara sendiri.”
Ini Bukan Lagi Administrasi—Ini Distorsi Moral
Mari luruskan satu hal.
Ketika:
- nominal ditentukan,
- berlaku untuk semua siswa,
- dan dikaitkan dengan kebutuhan sekolah,
maka itu bukan sumbangan.
Itu pungutan yang dipaksakan melalui tekanan sosial.
Dan ketika itu terjadi di sekolah negeri, maka yang rusak bukan hanya prosedur—
yang rusak adalah kompas moral lembaga pendidikan itu sendiri.
Sekolah Mengajar Apa, Sebenarnya?
Lebih mengkhawatirkan dari angka Rp500.000 adalah pelajaran tersembunyi yang ditanamkan:
- bahwa kekuasaan bisa menentukan kewajiban sepihak,
- bahwa istilah “sukarela” bisa dipelintir jadi kewajiban,
- bahwa yang tidak mampu harus tetap menyesuaikan diri.
Ini bukan pendidikan karakter.
Ini pendidikan tentang bagaimana penyimpangan dilegalkan secara halus.
Hukum Sudah Tegas, Tapi Seolah Tidak Dianggap
Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 sudah mengunci satu prinsip: pendidikan dasar tanpa hambatan biaya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Pasal 34 ayat (2) → tidak boleh ada pungutan.
Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012:
- Pasal 9 ayat (1) → sekolah negeri dilarang memungut biaya.
- Pasal 12 → sumbangan tidak boleh wajib, tidak boleh ditentukan nominal.
Jika angka sudah ditetapkan Rp500.000, maka tidak ada lagi ruang retorika.
Ini bukan abu-abu. Ini pelanggaran yang terang dan sadar.
Garis Tipis Menuju Pidana—Dan Bisa Dilampaui
Banyak yang mencoba mereduksi ini sebagai “inisiatif sekolah”.
Padahal hukum berbicara lebih keras.
Dalam Pasal 423 KUHP:
Penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa pembayaran → pidana.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20/2001:
- Pasal 12 huruf e → pemaksaan oleh pejabat
ancaman 4–20 tahun penjara, bahkan seumur hidup.
Artinya, jika ada tekanan—langsung atau terselubung—maka ini bukan lagi pelanggaran kecil.
Ini potensi kejahatan jabatan dengan konsekuensi serius.
Gapura Itu Akan Berdiri—Tapi Dengan Narasi Apa?
Bayangkan gapura itu selesai dibangun.
Berdiri kokoh di depan sekolah.
Namun setiap siswa yang melewatinya tahu:
bahwa gerbang itu dibangun dari pungutan yang dipertanyakan,
bahwa prioritas telah dibalik,
bahwa aturan bisa dilompati.
Gapura itu tidak akan menjadi simbol kemajuan.
Ia akan menjadi simbol bisu dari logika yang gagal total.
Yang Paling Berbahaya: Ketika Ini Dianggap Biasa
Sejarah kerusakan sistem tidak pernah dimulai dari hal besar.
Ia dimulai dari hal kecil yang dibiarkan.
Hari ini gapura.
Besok bisa program lain.
Lusa bisa jadi kebiasaan.
Dan ketika semua orang mulai berkata, “ini biasa saja,”
di situlah keadilan benar-benar mati tanpa perlawanan.
Penutup: Ini Ujian, Bukan Sekadar Kasus
Kasus ini bukan soal Rp500.000.
Bukan soal bangunan.
Bukan soal satu sekolah.
Ini soal apakah:
- hukum masih punya arti,
- pendidikan masih punya integritas,
- dan negara masih serius melindungi hak dasar warganya.
Jika dugaan ini benar dan dibiarkan, maka pesan yang sampai ke generasi muda sangat jelas:
bahwa kebenaran bisa ditawar, dan keadilan bisa dinegosiasikan.
Dan jika itu yang mereka pelajari,
maka seberapa tinggi pun gapura dibangun,
ia tidak akan pernah cukup untuk menutup runtuhnya nilai-nilai pendidikan di belakangnya.