Kabupaten Mimika | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menyerukan penghentian konflik antarkelompok yang kembali terjadi di Kabupaten Mimika. Seruan itu disampaikan di Timika pada Senin, dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-30 Kabupaten Mimika. Ia mengingatkan seluruh warga agar tidak membiarkan pertikaian berkembang dan berulang, karena keadaan tersebut dapat menimbulkan dampak luas bagi kehidupan masyarakat.
Menurut Deinas, perselisihan antarsesama warga tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga menghambat pembangunan dan kemajuan daerah. Ketika masyarakat terlibat dalam bentrokan, perhatian, tenaga, dan sumber daya yang semestinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan justru terserap untuk menangani dampak konflik. Situasi itu juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, serta hubungan sosial di tengah masyarakat.
Deinas menegaskan bahwa konflik yang berlangsung di Mimika bukan perang suku, melainkan perang saudara. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan cara pandang terhadap pertikaian sekaligus mendorong semua pihak menyadari bahwa kekerasan antarsesama warga hanya memperbesar kerugian bersama. Tidak ada kelompok yang benar-benar menang apabila konflik meninggalkan korban, kerusakan, dan rasa takut di lingkungan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak masyarakat Papua, khususnya warga Mimika, untuk memperkuat persatuan dan menghentikan keterlibatan dalam konflik internal. Perbedaan latar belakang, kepentingan, maupun kelompok seharusnya diselesaikan melalui dialog, komunikasi, dan mekanisme yang damai. Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh warga diharapkan mengambil peran dalam menjaga ketertiban. Persatuan dinilai menjadi dasar penting agar Kabupaten Mimika dapat terus membangun dan bergerak menuju kemajuan tanpa terhambat pertikaian.
Konflik antarkelompok di Mimika, khususnya kelompok Dang dan Newegalen di Distrik Kwamki Narama, berlangsung dalam rangkaian pertikaian yang dimulai sejak Oktober 2025. Perselisihan tersebut tidak hanya menimbulkan ketegangan di kedua kelompok, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat dan aktivitas sosial di wilayah sekitar. Situasi yang berlarut-larut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan komitmen bersama, termasuk keterlibatan tokoh adat, aparat keamanan, dan masyarakat.
Upaya penghentian pertikaian telah dilakukan sejak awal konflik. Pada Oktober 2025, kepolisian memfasilitasi mediasi pihak-pihak yang berselisih. Namun, kesepakatan itu belum mampu menghentikan kekerasan secara permanen. Perdamaian adat kembali diupayakan pada 12 Januari 2026, dengan harapan hubungan kedua kelompok dapat dipulihkan melalui mekanisme yang dihormati masyarakat setempat. Meski demikian, pertikaian kembali terjadi setelah proses tersebut, sehingga ketegangan di Distrik Kwamki Narama terus berlanjut.
Perdamaian berikutnya disepakati pada 24 Juni 2026 di Kampung Amole, Distrik Kwamki Narama. Kesepakatan itu ditandai dengan ritual adat patah panah dan panah babi, yang menjadi simbol penghentian permusuhan serta komitmen untuk tidak mengulangi kekerasan. Ritual tersebut mencerminkan pentingnya pendekatan adat dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat Mimika, sekaligus memperkuat tanggung jawab bersama untuk menjaga hasil perdamaian.
Menurut laporan media setempat, rangkaian pertikaian yang berlangsung sekitar delapan bulan itu telah menyebabkan sedikitnya 17 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Besarnya dampak tersebut memperlihatkan bahwa konflik tidak dapat dipandang sebagai perselisihan terbatas, karena turut menimbulkan kehilangan, trauma, dan ketidakpastian bagi warga. Pada Juli 2026, kepolisian setempat menyatakan bahwa situasi keamanan di wilayah tersebut berangsur kondusif setelah perdamaian tercapai. Perkembangan ini menjadi dasar bagi seruan agar seluruh pihak mempertahankan kesepakatan dan mencegah munculnya kembali bentrokan.
Deinas menyerukan agar seluruh masyarakat di Mimika mengutamakan persatuan sebagai dasar untuk membangun daerah. Menurutnya, perbedaan suku, agama, latar belakang, maupun asal daerah tidak semestinya menjadi alasan untuk saling berhadapan. Mimika membutuhkan suasana yang aman dan tertib agar setiap program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Ajakan tersebut terutama ditujukan kepada masyarakat asli Papua yang tinggal di Mimika agar tidak lagi terlibat dalam pertikaian antarkelompok. Deinas menilai konflik hanya menimbulkan kerugian, merusak hubungan sosial, dan menghambat kesempatan masyarakat untuk berkembang. Ia mengingatkan bahwa Mimika merupakan milik seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, dari Sabang sampai Merauke. Karena itu, setiap warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian dan menghormati satu sama lain.
Dalam pandangannya, pembangunan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Semua elemen masyarakat perlu memberikan dukungan terhadap kepemimpinan bupati dan wakil bupati Mimika yang telah dipilih oleh masyarakat. Dukungan itu dapat diwujudkan melalui kerja sama, kepatuhan terhadap aturan, penyampaian aspirasi secara tertib, serta keterlibatan dalam menjaga lingkungan sosial yang kondusif. Perbedaan pendapat tetap dapat disampaikan tanpa harus berkembang menjadi pertikaian.
Deinas menyebut pembangunan Mimika memerlukan keterlibatan masyarakat, TNI-Polri, DPRK, dan pemerintah daerah. Keempat unsur tersebut diharapkan dapat menjalankan peran masing-masing secara seimbang, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan umum. Ia berharap kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang dipilih masyarakat mampu membawa perubahan serta kemajuan bagi daerah. Dengan persatuan dan kolaborasi, Mimika memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warganya.
Dalam momentum peringatan ulang tahun ke-30 Kabupaten Mimika, Deinas menyampaikan imbauan kepada generasi muda agar menjauhi minuman keras dan perilaku seksual berisiko. Pesan tersebut menjadi bagian penting dari perhatian terhadap persoalan sosial dan kesehatan yang dapat memengaruhi masa depan masyarakat Mimika.
Deinas mengingatkan bahwa konsumsi minuman keras secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Dampaknya tidak hanya berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dapat menyebabkan kematian. Karena itu, generasi muda diharapkan mampu menjaga diri dan tidak menjadikan minuman keras sebagai bagian dari kebiasaan.
Imbauan untuk menghindari perilaku seksual berisiko juga berkaitan dengan upaya mencegah penularan HIV/AIDS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, terdapat 199 kasus baru HIV/AIDS sepanjang Januari hingga Juni 2026 yang ditemukan melalui pemeriksaan kesehatan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 134 kasus terjadi pada kelompok usia 15-34 tahun.
Catatan sepanjang 2025 menunjukkan bahwa 489 kasus baru HIV/AIDS ditemukan dari 59.737 orang yang menjalani pemeriksaan. Data tersebut memperlihatkan pentingnya kepedulian dan kehati-hatian generasi muda dalam menjaga kesehatan serta menghindari perilaku yang dapat meningkatkan risiko penularan.
Deinas berharap momentum tiga dekade Kabupaten Mimika dapat memperkuat persatuan di tengah masyarakat sekaligus meningkatkan perhatian terhadap perlindungan generasi muda dari persoalan sosial dan kesehatan. Dengan menjauhi minuman keras dan perilaku seksual berisiko, generasi muda diharapkan turut mendukung terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan daerah.
Baca juga: Konflik Yaman: Eskalasi Pertempuran Pasukan Pemerintah dan Houthi
