Jakarta | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyiapkan aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026. Peraturan tersebut menjadi dasar perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk keberadaan dan kepentingan pekerja ojek online. Aturan turunan diperlukan untuk menerjemahkan ketentuan umum dalam perpres menjadi kebijakan yang lebih operasional, terukur, dan dapat diterapkan oleh para pihak terkait.
Penyusunan regulasi ini mencakup pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan pengemudi, hubungan pekerja dan perusahaan platform, serta keberlanjutan layanan transportasi digital. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang dirumuskan mampu menciptakan keseimbangan perlindungan pekerja, kepastian bagi penyelenggara platform, dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan. Karena itu, proses penyusunannya menjadi bagian penting dari pelaksanaan amanat Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan aturan tersebut segera selesai dan diterbitkan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 12 Oktober 2026, ketika pemerintah menjelaskan perkembangan penyusunan kebijakan turunan bagi ekosistem transportasi berbasis platform digital.
Sesuai amanat perpres, aturan turunan harus disusun dan diterbitkan sebelum 31 Desember 2026. Dengan demikian, pemerintah memiliki waktu hingga akhir tahun untuk menyelesaikan pembahasan, menyelaraskan substansi antarinstansi, serta memastikan rancangan kebijakan dapat diberlakukan secara efektif. Target penerbitan sebelum tenggat tersebut menunjukkan upaya Komdigi menjaga kepastian regulasi bagi pengemudi ojek online dan perusahaan platform. Kehadiran aturan ini diharapkan memberikan landasan yang lebih jelas bagi perlindungan ekosistem transportasi digital, sekaligus memperkuat tata kelola layanan yang telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari.
Salah satu ketentuan yang disiapkan dalam aturan turunan layanan ojek daring adalah pedoman perhitungan tarif untuk pengantaran makanan dan barang. Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan nominal tarif secara langsung, melainkan menjelaskan komponen dan cara menghitung biaya layanan. Dengan demikian, penyelenggara maupun mitra pengemudi memiliki acuan yang lebih jelas ketika menentukan besaran biaya yang dibebankan kepada pengguna.
Pendekatan tersebut diperlukan karena karakter pengantaran barang dan makanan berbeda dari layanan pengangkutan penumpang. Pada layanan penumpang, perhitungan umumnya berkaitan dengan jarak, waktu tempuh, serta kondisi perjalanan. Sementara itu, barang yang dikirim dapat memiliki berat, ukuran, bentuk, dan kebutuhan penanganan yang beragam. Makanan juga dapat memerlukan perlakuan khusus agar kualitasnya tetap terjaga selama proses pengantaran.
Perbedaan karakteristik itu turut memengaruhi risiko dan kebutuhan operasional. Barang berukuran besar atau memiliki bobot tinggi dapat membutuhkan ruang dan tenaga lebih besar, sedangkan makanan tertentu mungkin memerlukan kehati-hatian tambahan untuk mencegah tumpah, rusak, atau berubah kualitas. Oleh karena itu, formula pengantaran barang dan makanan tidak dapat disamakan begitu saja dengan formula untuk membawa penumpang.
Nezar menjelaskan perbedaan tersebut melalui contoh pengiriman barang dengan bobot satu kilogram, dua kilogram, dan tiga kilogram. Ketiga pengiriman itu sama-sama dilakukan melalui layanan pengantaran, tetapi beban yang dibawa pengemudi tidak identik. Bobot yang meningkat dapat memengaruhi kebutuhan transportasi, risiko perjalanan, dan biaya operasional. Karena itu, biaya pengiriman tidak dapat disamaratakan hanya berdasarkan jarak tempuh. Pedoman yang disusun nantinya diharapkan dapat membantu menghitung tarif secara lebih proporsional, transparan, dan sesuai dengan karakter barang yang dikirim, tanpa mengubah aturan menjadi penetapan harga tunggal untuk seluruh layanan.
Penyusunan aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online diarahkan untuk menjawab kebutuhan pengemudi yang menjalankan tugas setiap hari. Pemerintah menargetkan regulasi tersebut terbit sebelum akhir 2026, dengan tujuan meningkatkan penghasilan pengemudi sekaligus memberikan perlindungan terhadap risiko yang mereka hadapi selama bekerja. Arah kebijakan ini menempatkan kesejahteraan pengemudi sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pengaturan sektor transportasi berbasis aplikasi.
Perlindungan yang dimaksud berkaitan dengan upaya memastikan pengemudi tidak hanya menjadi pelaksana layanan, tetapi juga memperoleh manfaat yang layak dari aktivitasnya. Dalam menjalankan tugas, pengemudi menghadapi berbagai risiko yang melekat pada pekerjaan mereka. Karena itu, aturan yang disusun diharapkan dapat memperkuat kepastian bagi pengemudi, tanpa mengabaikan keberlangsungan ekosistem layanan yang melibatkan konsumen dan perusahaan platform.
Kebijakan tersebut juga diharapkan menciptakan tarif yang seimbang bagi tiga pihak, yaitu pengemudi, konsumen, dan platform. Keseimbangan diperlukan agar biaya layanan tetap dapat diterima konsumen, penghasilan pengemudi meningkat secara wajar, dan platform dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Nezar menegaskan bahwa harga harus adil sehingga pengemudi, platform, dan konsumen dapat tumbuh dengan baik. Pernyataan itu menjadi landasan penting dalam merumuskan aturan turunan, karena kebijakan tidak diarahkan untuk mengutamakan satu pihak secara sepihak. Pemerintah berupaya menyusun kerangka yang menjaga hubungan antarpihak dalam ekosistem ojol tetap seimbang. Dengan demikian, aturan yang akan diterbitkan diharapkan mampu memberi arah yang lebih jelas bagi pengemudi, pengguna layanan, dan platform, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor secara lebih sehat.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melakukan serangkaian pembahasan dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum aturan turunan mengenai layanan ojek online diterbitkan. Konsultasi tersebut melibatkan perwakilan pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, serta platform yang menyediakan layanan pengiriman barang dan makanan. Pemerintah menilai masukan dari setiap pihak diperlukan agar regulasi yang disusun dapat mencerminkan kondisi operasional di lapangan sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh unsur dalam ekosistem tersebut.
Dalam proses pembahasan, Komdigi mempelajari proses bisnis yang diterapkan oleh masing-masing platform, mulai dari penerimaan pesanan, penentuan mitra pengemudi, hingga penyelesaian layanan kepada pelanggan. Pemerintah juga mencermati metode penghitungan tarif, termasuk komponen biaya yang menjadi dasar penetapan harga layanan. Selain itu, algoritma yang digunakan setiap platform turut menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap distribusi pesanan, penilaian kinerja, insentif, serta pendapatan pengemudi. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut diharapkan membantu pemerintah merancang ketentuan yang dapat diterapkan secara transparan dan proporsional.
Pembahasan tidak hanya dilakukan dengan pelaku industri dan pengemudi, tetapi juga melibatkan sejumlah kementerian yang memiliki kewenangan terkait pengaturan transportasi, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, serta ekonomi digital. Koordinasi lintas kementerian diperlukan karena layanan ojek online berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk hubungan kemitraan, keselamatan, tata kelola data, dan keberlanjutan usaha. Setelah menerima masukan dari kelompok-kelompok tersebut dan menyelaraskan substansi antarinstansi, peraturan menteri itu disebut telah mendekati tahap final. Pemerintah masih memastikan setiap ketentuan dapat diterapkan secara realistis tanpa mengabaikan kepentingan pengemudi, pengguna, maupun penyedia platform.
Baca juga: Pemerintah Kucurkan Dana Rp1,03 Miliar Untuk Revitalisasi SDN Ciburuy Kabupaten Bandung Plafon PVC,Lantai Marmer Tambah Suasana Sekolah Indah Nan Bikin Adem Murid | Pemerintah: Revitalisasi SMA Muhammadiyah 2 Majalaya, Alokasikan Dana Rp683 Juta dari APBN | Aturan Konsentrasi Lalu Lintas Puncak Bogor pada Akhir Pekan Ini
