Tangerang | Polresta Tangerang, Polda Banten, menetapkan seorang pria berinisial AC sebagai tersangka dalam perkara gangguan terhadap kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Rajeg, Kabupaten Tangerang. Penetapan tersebut disampaikan Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Amirullah di Tangerang pada Senin. Status hukum itu diberikan setelah kepolisian melakukan serangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap peristiwa yang mengganggu pelaksanaan ibadah jemaat.
Perkara tersebut ditangani berdasarkan tiga laporan polisi yang dibuat pada 21 September 2026. Penyidik memeriksa sejumlah pihak, mengumpulkan keterangan, serta menelaah informasi dan barang bukti yang berkaitan dengan kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan proses penyidikan, polisi menilai terdapat dasar yang cukup untuk menetapkan AC sebagai tersangka. Kepolisian masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa guna memastikan konstruksi perkara serta peran pihak-pihak yang berkaitan.
Kasus ini berkaitan dengan peristiwa pembubaran kegiatan ibadah jemaat GKPI Rajeg pada Minggu, 20 September. Dalam kejadian tersebut, terlapor diduga mengancam menggunakan senjata tajam ketika kegiatan ibadah berlangsung. Tindakan itu kemudian dilaporkan karena dinilai mengganggu ketenangan dan pelaksanaan ibadah jemaat. Penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penegakan hukum atas laporan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa aparat menindaklanjuti dugaan gangguan terhadap kegiatan keagamaan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Polisi diharapkan terus menangani perkara secara profesional, berdasarkan bukti, dan tetap menjaga situasi keamanan serta kerukunan antarumat beragama di wilayah Kabupaten Tangerang.
AC ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara gangguan terhadap kegiatan ibadah jemaat GKPI Rajeg. Dasar hukum yang dikenakan adalah Pasal 303 ayat (2) atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan beragama, termasuk perbuatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan ibadah.
Penerapan pasal tersebut menunjukkan bahwa perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan tindakan yang menghambat atau mengganggu jemaat dalam menjalankan ibadah. Penetapan status AC dilakukan berdasarkan proses hukum yang dijalankan oleh Polresta Tangerang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 303 ayat (2) atau ayat (3) menjadi rujukan utama dalam menentukan dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada AC.
Kepolisian menyatakan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional. Dalam prosesnya, penyidik menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyelidikan sebagai bagian dari langkah resmi untuk menangani laporan tersebut. Penerbitan surat perintah itu menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan dalam perkara.
Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah saksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Pihak yang dimintai keterangan tidak hanya mencakup saksi pelapor, tetapi juga pihak-pihak terkait lainnya. AC turut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Dengan demikian, proses penanganan perkara mencakup pengumpulan keterangan dari berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan dugaan gangguan kegiatan ibadah tersebut.
Melalui tahapan itu, kepolisian berupaya memastikan bahwa penanganan perkara berjalan berdasarkan prosedur dan fakta yang diperoleh selama penyelidikan. Pemeriksaan terhadap pelapor, pihak terkait, serta AC menjadi bagian dari proses untuk memperjelas perkara sebelum langkah hukum berikutnya ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Meskipun perkara gangguan ibadah jemaat GKPI Rajeg telah meningkat ke tahap penetapan tersangka, Polresta Tangerang memutuskan tidak menahan AC. Keputusan tersebut diambil setelah penyidik mempertimbangkan sejumlah aspek yang berkaitan dengan kebutuhan penyidikan serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penetapan status tersangka tidak secara otomatis diikuti dengan tindakan penahanan.
Kepolisian menyebut keputusan itu didasarkan pada pertimbangan objektif dan subjektif. Pertimbangan objektif berkaitan dengan ketentuan hukum serta kepentingan pemeriksaan perkara, sedangkan pertimbangan subjektif mempertimbangkan kondisi dan situasi yang menyertai proses penyidikan. Salah satu faktor yang diperhatikan adalah kondisi harkamtibmas di lingkungan tempat kejadian perkara. Kepolisian menilai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat perlu menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan.
Selain itu, penyidik mempertimbangkan sikap AC yang dinilai kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Tersangka disebut memenuhi kebutuhan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyidikan. Pertimbangan lain berasal dari adanya permohonan penasihat hukum serta tokoh masyarakat setempat agar AC tidak dilakukan penahanan. Seluruh faktor tersebut kemudian dinilai secara menyeluruh oleh penyidik sebelum keputusan ditetapkan.
Tidak ditahannya AC bukan berarti proses hukum dihentikan atau perkara tersebut dinyatakan selesai. AC tetap berada dalam pengawasan penyidik dan diwajibkan melapor setiap dua hari sekali. Kewajiban lapor itu menjadi bentuk pengawasan selama proses penyidikan berlangsung, sekaligus memastikan tersangka tetap memenuhi panggilan dan kebutuhan pemeriksaan. Penyidik masih dapat melakukan evaluasi terhadap status tersebut berdasarkan perkembangan perkara, hasil pemeriksaan lanjutan, serta kebutuhan hukum yang muncul dalam proses berikutnya.
Staf Khusus Menteri Agama RI Gugun Gumilar mengapresiasi langkah Polresta Tangerang dalam menangani perkara gangguan ibadah jemaat GKPI Rajeg. Menurutnya, proses hukum yang ditempuh kepolisian menunjukkan pentingnya penanganan setiap persoalan secara terukur, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak dipengaruhi tekanan atau kepentingan tertentu. Penegakan hukum dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan memastikan hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.
Gugun menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, termasuk masyarakat, aparat, serta penyelenggara pemerintahan. Karena itu, persoalan yang berkaitan dengan kebebasan beribadah perlu diselesaikan melalui jalur hukum sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Ia juga mengingatkan agar tidak ada intimidasi, ancaman, maupun kekerasan dalam kehidupan beragama, karena tindakan semacam itu dapat memperuncing persoalan dan mengganggu kerukunan antarwarga.
Penanganan perkara ini diharapkan menjadi pembelajaran bersama bahwa perbedaan atau persoalan di tengah masyarakat harus dihadapi dengan dialog dan musyawarah. Setiap pihak perlu mengedepankan sikap saling menghormati, mendengarkan penjelasan secara adil, serta menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Gugun berpandangan, penyelesaian masalah tidak boleh dilakukan melalui intimidasi, tekanan massa, atau tindakan main hakim sendiri. Dengan mengutamakan hukum, komunikasi, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama, masyarakat dapat turut menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh umat beragama.
Baca juga: Dugaan Pemerasan Aparat Disorot, Warga Merakurak Resmi Mengadu ke Polresta Tuban | Pengungkapan Jaringan Kriminal di Purwakarta: Polisi Amankan Sembilan Tersangka | Satgas Pemberantasan Premanisme Polresta Bandung Amankan 15 Orang dan Puluhan Dus Miras, Obat Keras Ribuan Butir Disita
