Jakarta | Pemilu paruh waktu Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026 bukanlah pemilihan presiden. Dalam pemungutan suara ini, warga memilih seluruh anggota House of Representatives, atau DPR federal, serta sekitar sepertiga anggota Senat. Kedua kamar Kongres memiliki peran penting dalam proses pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah. Karena itu, hasil pemilu dapat mengubah keseimbangan kekuatan politik di Washington tanpa mengganti presiden. Donald Trump tetap menjabat hingga masa jabatannya berakhir, tetapi dukungan yang dapat ia himpun di Kongres bisa bertambah atau berkurang, bergantung pada hasil di berbagai negara bagian dan distrik pemilihan.
Pemilu paruh waktu digelar setiap dua tahun, di tengah masa jabatan presiden yang berlangsung empat tahun. Pemilihan presiden berikutnya tidak berlangsung bersamaan dengan pemilu 2026, sehingga pemungutan suara ini lebih tepat dipahami sebagai penilaian pemilih terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Partai yang menguasai satu atau kedua kamar Kongres memiliki pengaruh besar atas agenda legislatif, pembahasan anggaran, serta persetujuan sejumlah kebijakan. Namun, hasil pemilu tidak otomatis menentukan seluruh keputusan pemerintah: presiden tetap memiliki kewenangan eksekutif, sementara Kongres menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan sesuai konstitusi.
Bagi Trump, perolehan kursi Partai Republik akan menentukan seberapa mudah pemerintahannya mendorong agenda selama dua tahun berikutnya. Jika partainya mempertahankan atau memperkuat mayoritas di House dan Senat, peluang untuk meloloskan rancangan undang-undang, menyetujui pendanaan, dan memperoleh dukungan atas prioritas kebijakan dapat meningkat. Sebaliknya, jika Demokrat mengambil alih salah satu kamar, proses legislasi berpotensi menghadapi hambatan dan kompromi menjadi lebih penting. Mayoritas oposisi juga dapat memperketat pengawasan terhadap kebijakan serta keputusan pemerintah. Dengan demikian, pemilu paruh waktu menjadi ujian politik bagi presiden sekaligus penentu ruang gerak pemerintahan menjelang akhir masa jabatan. Dampaknya tidak hanya tercermin dalam jumlah kursi, tetapi juga dalam kemampuan masing-masing partai membentuk perdebatan dan menentukan isu yang memperoleh perhatian di Kongres.
Dalam sepuluh masa pemilihan paruh waktu terakhir, partai yang menguasai Gedung Putih umumnya menghadapi kemunduran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam delapan dari sepuluh pemilu paruh waktu tersebut, partai presiden kehilangan kursi DPR dibandingkan posisi sebelumnya. Pola ini menjadikan pemilu paruh waktu sebagai ujian politik yang kerap mengurangi kekuatan partai berkuasa di Kongres. Hasil pemilu tidak selalu ditentukan oleh satu faktor; tingkat kepuasan terhadap presiden, kondisi ekonomi, isu kampanye, serta partisipasi pemilih dapat memengaruhi arah persaingan. Meski demikian, kecenderungan historis tersebut memberi konteks penting untuk menilai risiko yang dihadapi partai penguasa saat pemilih memberikan suara di tengah masa jabatan presiden.
Sejak pemilu paruh waktu 1986 hingga pemilu 2022, hanya dua kali partai presiden berhasil menambah kursi DPR. Pengecualian pertama terjadi pada 1998, ketika Partai Demokrat di bawah Presiden Bill Clinton memperoleh empat kursi. Saat itu, hasil tersebut menonjol karena berlangsung di tengah pola umum kehilangan kursi oleh partai yang memegang kekuasaan eksekutif. Pengecualian kedua muncul pada 2002. Partai Republik, yang dipimpin Presiden George W. Bush, menambah delapan kursi DPR dalam pemilu paruh waktu tersebut. Kenaikan itu menjadi satu dari sedikit contoh ketika partai presiden mampu memperluas representasi legislatifnya pada pemilu yang biasanya merugikan partai penguasa di Washington.
Kedua hasil itu tidak menghapus pola yang lebih luas, melainkan menunjukkan bahwa pengecualian memang mungkin terjadi. Perolehan Demokrat pada 1998 dan Republik pada 2002 merupakan dua kejadian khusus di tengah kecenderungan partai presiden kehilangan kursi. Karena itu, catatan tersebut tidak dapat dibaca sebagai jaminan bahwa partai yang berkuasa akan selalu kalah, ataupun bahwa penambahan kursi mudah terulang. Konteks politik pada setiap pemilu berbeda, dan faktor nasional maupun lokal dapat menghasilkan dampak yang berlainan. Namun, secara historis, partai presiden memasuki pemilu paruh waktu dengan risiko kehilangan dukungan di DPR. Pola ini menjadi tolok ukur yang relevan untuk memahami mengapa pemilu tersebut dipandang sebagai ujian bagi presiden dan partainya, termasuk ketika survei menunjukkan persaingan yang ketat.
Pengalaman pemilu paruh waktu pada 1998 dan 2002 menunjukkan bahwa hasil politik tidak selalu mengikuti pola umum, tetapi kedua peristiwa itu berlangsung dalam keadaan yang sangat berbeda. Karena itu, keduanya perlu dibaca sebagai pengecualian dengan latar masing-masing, bukan sebagai contoh yang memiliki penyebab serupa. Pada 1998, Presiden Bill Clinton menghadapi upaya pemakzulan yang dipimpin Partai Republik. Namun, langkah tersebut tidak memperoleh dukungan luas dari publik. Tingkat persetujuan terhadap kinerja Clinton berada di sekitar 66 persen, dan Partai Demokrat justru menambah kursi di DPR. Perolehan itu memperlihatkan bahwa upaya pemakzulan tidak otomatis menguntungkan pihak yang mendorongnya dalam pemilu.
Konteks 2002 berbeda. Pemungutan suara berlangsung setelah serangan teroris 11 September 2001, ketika perhatian nasional tertuju pada keamanan dan respons pemerintah. Dukungan publik terhadap Presiden George W. Bush meningkat dalam suasana tersebut. Pada hari pemilu, tingkat persetujuan atas kinerjanya mencapai 63 persen. Partai Republik kemudian menambah delapan kursi DPR dan dua kursi Senat. Hasil ini terjadi dalam keadaan nasional yang tidak sama dengan situasi politik Clinton empat tahun sebelumnya. Dengan demikian, kemenangan partai presiden pada 2002 tidak dapat dijelaskan hanya dengan merujuk pada dinamika pemakzulan yang mewarnai 1998.
Benang merah dari dua pengalaman itu bukan bahwa satu jenis peristiwa selalu menghasilkan keuntungan elektoral tertentu. Yang tampak adalah hubungan penilaian pemilih terhadap presiden, kondisi politik, serta situasi nasional pada saat pemilu berlangsung. Tingkat persetujuan yang tinggi dapat menjadi salah satu pertimbangan pemilih, sementara peristiwa besar dapat mengubah prioritas dan suasana publik. Namun, hasil 1998 dan 2002 juga mengingatkan bahwa konteks perlu diperiksa sebelum menarik kesimpulan tentang sebab-akibat. Dalam membaca pemilu paruh waktu AS, popularitas presiden dan keadaan nasional merupakan faktor yang dapat memengaruhi pilihan pemilih, tetapi pengaruhnya muncul melalui latar dan isu yang berbeda dari satu pemilu ke pemilu lain.
Survei Reuters/Ipsos yang berakhir pada 26 Oktober menunjukkan persetujuan terhadap kinerja Presiden Donald Trump mencapai 32 persen. Angka tersebut naik satu poin persentase dibandingkan survei sebelumnya, tetapi tetap berada dekat dengan tingkat terendah yang tercatat selama masa jabatan keduanya. Perubahan kecil itu belum menunjukkan pemulihan dukungan yang kuat, terutama menjelang pemilu paruh waktu ketika pemilih akan menilai bukan hanya presiden, melainkan juga arah pemerintahan dan kinerja para wakil mereka di Kongres. Dengan demikian, angka persetujuan tersebut memberi gambaran tentang suasana politik nasional, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan pilihan setiap pemilih atau hasil kontestasi mendatang.
Dalam pertanyaan mengenai pilihan partai untuk pemilu Kongres, 47 persen pemilih terdaftar memilih Demokrat, sementara 36 persen memilih Republik. Selisihnya lebih kecil di responden yang kemungkinan besar akan memberikan suara: Demokrat memperoleh 53 persen, dibandingkan 44 persen untuk Republik. Temuan ini menempatkan Demokrat di depan dalam ukuran preferensi nasional yang digunakan survei, sekaligus menunjukkan bahwa kelompok pemilih yang diperkirakan hadir di tempat pemungutan suara memiliki komposisi dan pilihan yang dapat berbeda dari keseluruhan pemilih terdaftar. Namun, angka tersebut merupakan hasil jajak pendapat pada waktu tertentu, bukan penghitungan suara ataupun prediksi pasti mengenai siapa yang akan menang.
Survei nasional juga tidak selalu mencerminkan keadaan di setiap daerah pemilihan.
