Jakarta | Laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan penilaian yang masih berada di bawah angka lima. Berdasarkan riset yang disusun Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (Celios) pada Oktober 2026, masyarakat umum memberikan nilai rata-rata 4,7 dari 10. Sementara itu, kelompok ahli memberikan skor yang lebih rendah, yaitu 2,9 dari 10.
Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup evaluasi meliputi pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, serta komunikasi publik. Keempat aspek itu digunakan untuk melihat kinerja pemerintahan selama dua tahun masa kerja, baik dari perspektif masyarakat luas maupun kalangan yang memiliki keahlian dan pengetahuan terkait kebijakan publik.
Hasil riset tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, dalam pemaparan secara daring pada Minggu, 11 Oktober 2026. Penyampaian laporan ini menjadi bagian dari upaya mempublikasikan hasil penilaian terhadap berbagai agenda pemerintahan selama periode evaluasi.
Perbedaan skor masyarakat umum dan kelompok ahli menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam menilai pelaksanaan pemerintahan. Masyarakat umum memberikan skor 4,7, sedangkan kelompok ahli menempatkan kinerja pemerintahan pada angka 2,9. Laporan ini menyajikan kedua perspektif tersebut secara berdampingan dengan menyoroti aspek program, tata kelola, kepemimpinan, dan komunikasi publik sebagai dasar evaluasi.
Penilaian terhadap kinerja pemerintahan selama dua tahun memisahkan hasil untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemisahan ini penting karena keduanya memiliki jabatan, tanggung jawab, serta ruang kerja yang berbeda dalam pemerintahan. Hasil survei juga membedakan responden ke dalam dua kelompok, yakni para ahli dan masyarakat umum, sehingga angka yang muncul menggambarkan dua sudut pandang yang tidak sepenuhnya sama.
Di kalangan ahli, Prabowo memperoleh skor 2,8 dari 10. Angka tersebut menunjukkan bahwa penilaian kelompok yang memiliki perhatian dan keahlian pada isu kebijakan publik masih rendah. Sementara itu, masyarakat umum memberikan nilai 4,6 dari 10 kepada Presiden. Meskipun lebih tinggi daripada skor dari para ahli, angka ini tetap belum mencapai titik tengah penilaian. Perbedaan tersebut dapat mencerminkan adanya jarak evaluasi berbasis analisis kebijakan dan pengalaman atau persepsi warga dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk Gibran, kelompok ahli memberikan skor yang lebih rendah, yaitu 2,2 dari 10. Penilaian masyarakat umum terhadap Wakil Presiden berada pada angka 4,9 dari 10. Skor dari publik ini menjadi angka tertinggi di empat hasil penilaian, tetapi masih berada sedikit di bawah angka lima. Dengan demikian, hasil survei tidak menunjukkan adanya penilaian yang mencapai tingkat memadai menurut ukuran yang digunakan.
Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa seluruh skor tersebut berada di bawah angka lima, baik penilaian terhadap Presiden maupun Wakil Presiden, serta baik dari ahli maupun masyarakat umum. Temuan ini perlu dibaca secara proporsional: survei memperlihatkan persepsi dua kelompok responden, bukan satu penilaian tunggal yang mewakili seluruh masyarakat. Kelompok ahli menilai kinerja keduanya lebih rendah, sedangkan masyarakat umum memberikan skor yang relatif lebih tinggi, meskipun tetap rendah. Berdasarkan bahan yang tersedia, tidak terdapat tanggapan dari pihak pemerintah yang dapat disertakan untuk menanggapi hasil penilaian tersebut.
Temuan survei mengenai situasi kebatinan masyarakat setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan adanya tekanan psikologis yang cukup kuat. Sebanyak 75 persen responden dari kelompok masyarakat menyatakan merasa stres terhadap kebijakan pemerintah. Angka tersebut menggambarkan bahwa berbagai keputusan dan arah kebijakan negara tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi ini menjadi indikator penting untuk membaca tingkat penerimaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
Tekanan publik juga secara khusus diarahkan pada perilaku Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 67 persen responden masyarakat menyatakan merasa stres terhadap perilaku presiden. Temuan ini perlu dibedakan dari penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara umum, karena keduanya mengukur sumber keresahan yang berbeda. Jika kebijakan berkaitan dengan keputusan dan program pemerintahan, persepsi terhadap perilaku presiden menyangkut cara kepemimpinan ditampilkan serta respons publik terhadap sikap dan tindakan kepala negara.
Penilaian lebih kritis terlihat dalam kelompok ahli. Dari 129 ahli yang menjadi responden, sebanyak 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan presiden tidak memadai. Penilaian tersebut menunjukkan adanya keraguan di kalangan ahli terhadap kemampuan kepemimpinan dalam mengelola pemerintahan, merumuskan arah kebijakan, dan menjawab berbagai tantangan nasional. Selain itu, 92 persen responden ahli menyatakan mengkhawatirkan arah kebijakan kepemimpinan Prabowo. Karena berasal dari kelompok ahli, angka ini merepresentasikan evaluasi dan kekhawatiran profesional, bukan ukuran langsung dari opini seluruh masyarakat.
Persepsi terhadap ekonomi turut memperkuat gambaran tekanan yang dirasakan publik. Sebanyak 53 persen responden masyarakat menilai kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar responden belum merasakan perbaikan ekonomi yang meyakinkan dalam periode dua tahun pemerintahan. Kombinasi stres terhadap kebijakan, keresahan terhadap perilaku presiden, penilaian ahli yang rendah, dan persepsi ekonomi yang memburuk menunjukkan adanya jarak ekspektasi publik dan pengalaman yang mereka rasakan.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu catatan utama dalam evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun. Isu ini mencakup kemampuan pemerintah dalam mencegah, menangani, dan menindak kasus kebakaran yang berdampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi. Dalam laporan tersebut, sebanyak 96 persen responden menilai penanganan karhutla tidak efektif. Angka ini menunjukkan bahwa isu pengendalian kebakaran masih menjadi perhatian besar dalam penilaian publik terhadap kinerja pemerintah.
Temuan mengenai karhutla merupakan bagian dari survei yang melibatkan dua kelompok responden. Kelompok pertama terdiri atas 129 responden ahli dengan latar belakang, wilayah domisili, dan pengalaman profesional yang beragam. Kelompok kedua mencakup 1.142 responden masyarakat umum yang tersebar di berbagai provinsi. Kedua kelompok tersebut memberikan informasi dalam periode pengumpulan data yang sama, sehingga hasilnya memuat pandangan dari kalangan ahli dan masyarakat secara bersamaan.
Pengumpulan data berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Untuk menjaring responden masyarakat umum, penelitian menggunakan pendekatan non-probability sampling melalui Meta Ads. Pendekatan tersebut digunakan untuk menghimpun partisipan dari berbagai wilayah dan latar belakang sesuai kebutuhan survei. Sementara itu, responden ahli dihimpun menggunakan metode snowball sampling, yaitu proses perekrutan yang menjangkau individu lain melalui rekomendasi dari responden atau jaringan yang telah teridentifikasi memiliki keahlian relevan.
Dengan demikian, laporan ini mencatat penanganan karhutla sebagai salah satu aspek yang memperoleh penilaian rendah, dengan 96 persen responden menyatakan tidak efektif. Rincian survei mencakup 129 responden ahli dan 1.142 responden masyarakat umum, dengan data dikumpulkan pada 15 September sampai 9 Oktober 2026. Masyarakat umum dijaring melalui Meta Ads dengan metode non-probability sampling, sedangkan kelompok ahli dihimpun melalui snowball sampling.
Baca juga: Evaluasi Usulan Car Free Day Dua Kali Sepekan di Jakarta | Evaluasi dan Penataan Rute Trans Banyumas | Analisis Buku ‘Islam Ala Prabowo’: Perspektif Pengamat Terhadap Simbolisme Kepemimpinan
