Jakarta | Pemerintah menyiapkan rencana untuk menyediakan telepon seluler dan rekening bank digital bagi masyarakat yang hingga kini belum memiliki akses terhadap layanan perbankan. Kelompok tersebut diperkirakan mencakup sekitar 30 persen penduduk. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan, sehingga masyarakat yang belum terlayani dapat memiliki akses yang lebih dekat terhadap layanan perbankan melalui sarana digital.
Tujuan langsung dari program tersebut adalah memungkinkan bantuan sosial disalurkan secara digital ke rekening masing-masing penerima. Dengan pendekatan ini, penyaluran bantuan diharapkan dapat dilakukan melalui rekening penerima, sekaligus membuka akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Rencana penyediaan telepon seluler dan rekening digital menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjangkau kelompok penduduk yang belum terhubung dengan sistem perbankan.
Rencana itu disampaikan Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan akses telepon seluler dan rekening bank digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Pernyataan itu menegaskan fokus kebijakan pada dua kebutuhan utama, yaitu sarana telekomunikasi dan rekening digital, agar bantuan sosial dapat disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing penerima serta akses terhadap layanan perbankan dapat diperluas.
Pemerintah menunjuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memperoleh akses perbankan. Penugasan ini menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan, terutama bagi warga yang masih menghadapi keterbatasan dalam menggunakan layanan bank formal. Melalui kedua bank tersebut, masyarakat diharapkan memiliki jalur yang lebih jelas untuk memperoleh rekening dan terhubung dengan layanan keuangan digital.
BSI menjalankan peran sebagai bank syariah yang dapat menyediakan pilihan rekening sesuai prinsip perbankan syariah. Sementara itu, BRI ditugaskan dengan kapasitasnya sebagai salah satu bank dengan jangkauan layanan yang luas. Keterlibatan dua bank ini menunjukkan bahwa fasilitasi tidak hanya diarahkan pada satu model layanan, tetapi juga mempertimbangkan pilihan masyarakat serta kemampuan bank dalam menjangkau calon nasabah.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penghapusan biaya pembukaan rekening sebesar Rp50.000. Dengan ditiadakannya biaya awal tersebut, calon nasabah tidak perlu menyiapkan beban administrasi pembukaan rekening sebagaimana yang biasanya dikenakan. Kebijakan ini diharapkan membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau warga yang sebelumnya menunda pendaftaran karena kendala biaya. Akses rekening yang lebih terjangkau juga dapat mendukung penggunaan layanan pembayaran dan transaksi secara lebih aman.
Meski demikian, informasi yang tersedia sejauh ini baru menjelaskan penunjukan BSI dan BRI serta penghapusan biaya pembukaan rekening. Tata cara pendaftaran, persyaratan dokumen, saluran pengajuan, dan jadwal pelaksanaan belum dirinci dalam sumber yang ada. Karena itu, masyarakat sebaiknya menunggu pengumuman resmi dari pemerintah atau bank terkait sebelum melakukan pendaftaran. Kejelasan mengenai prosedur tersebut diperlukan agar calon nasabah dapat mempersiapkan dokumen dengan tepat, menghindari informasi yang tidak terverifikasi, dan memahami tahapan pembukaan rekening secara lengkap.
Kebijakan penyediaan akses ponsel dan rekening digital bagi warga yang belum terlayani bank memiliki latar belakang ekonomi yang lebih luas daripada sekadar memperkenalkan layanan keuangan. Hashim menjelaskan bahwa pemerintah ingin menggeser pola perekonomian yang masih banyak bergantung pada transaksi tunai menuju perekonomian digital. Perubahan tersebut dipandang penting karena transaksi digital dapat meninggalkan catatan yang lebih terukur, sekaligus memperluas keterhubungan masyarakat dengan sistem keuangan formal.
Selama ini, sebagian aktivitas ekonomi berlangsung di luar pencatatan resmi atau berada dalam wilayah yang kerap disebut gray economy. Digitalisasi transaksi diharapkan dapat menjangkau kegiatan-kegiatan tersebut melalui penggunaan rekening, perangkat seluler, dan sarana pembayaran elektronik. Dengan tersedianya rekam transaksi yang lebih baik, pemerintah memiliki peluang untuk memahami aktivitas ekonomi secara lebih menyeluruh. Namun, perluasan pencatatan tersebut tidak secara otomatis berarti seluruh kegiatan akan langsung masuk ke dalam basis penerimaan negara.
Hashim juga mengaitkan agenda digitalisasi dengan transparansi penyaluran bantuan sosial. Penyaluran melalui rekening digital dapat membantu memperjelas aliran dana, penerima manfaat, dan proses pembayaran. Mekanisme ini diharapkan mengurangi ruang bagi ketidaktepatan distribusi serta memudahkan pemantauan, terutama ketika bantuan diberikan kepada masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses perbankan.
Dalam penjelasannya, Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia saat ini berada di kisaran 12 persen. Angka tersebut disebut lebih rendah dibandingkan Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen. Data itu menjadi salah satu dasar harapan pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara melalui penguatan ekonomi digital dan peningkatan keterlacakan transaksi. Dengan lebih banyak aktivitas ekonomi yang tercatat, pemerintah berupaya membangun landasan informasi yang dapat mendukung pengelolaan penerimaan secara lebih luas, tanpa menyimpulkan terlebih dahulu besarnya dampak yang akan dihasilkan.
Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara meningkat menjadi 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Target tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperluas basis penerimaan sekaligus mendorong lebih banyak kegiatan ekonomi masuk ke dalam sistem yang tercatat. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengaitkan sasaran itu dengan besarnya potensi ekonomi yang belum sepenuhnya terdata atau terjangkau oleh mekanisme formal.
Menurut Hashim, aktivitas ekonomi informal diperkirakan mencapai 35 persen hingga 45 persen. Besarnya porsi tersebut menunjukkan masih terdapat ruang untuk memperluas jangkauan layanan dan administrasi ekonomi, termasuk melalui akses terhadap ponsel serta rekening digital bagi warga yang belum terlayani bank. Namun, angka potensi aktivitas informal itu belum otomatis menunjukkan besaran penerimaan yang dapat segera dihimpun negara. Pencapaiannya tetap bergantung pada kebijakan lanjutan, kesiapan infrastruktur, pendataan masyarakat, serta pelaksanaan program di lapangan.
Hingga informasi yang disampaikan tersebut, sejumlah rincian penting mengenai pelaksanaan program masih belum dipastikan. Hashim belum merinci jadwal pasti dimulainya program, termasuk tahapan penyaluran perangkat atau layanan kepada masyarakat sasaran. Jumlah telepon seluler yang akan dibagikan juga belum disebutkan, sehingga cakupan penerima belum dapat diketahui. Selain itu, belum terdapat penjelasan mengenai alokasi anggaran pemerintah yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ketidakjelasan mengenai jadwal, jumlah perangkat, dan anggaran membuat bentuk pelaksanaan program masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Karena itu, target peningkatan rasio penerimaan negara hingga 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan perlu dipahami sebagai sasaran kebijakan, bukan sebagai hasil yang telah terjamin. Informasi tambahan mengenai desain program, kelompok penerima, sumber pembiayaan, dan mekanisme pengawasan masih diperlukan sebelum dampak kebijakan dapat dinilai secara lebih menyeluruh.
Baca juga: Dampak Program Perlinsos Digital Terhadap Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Malang | Transformasi Energi dan Digital Dalam IEE Series 2026 | Pemerintah Kucurkan Dana Rp1,03 Miliar Untuk Revitalisasi SDN Ciburuy Kabupaten Bandung Plafon PVC,Lantai Marmer Tambah Suasana Sekolah Indah Nan Bikin Adem Murid
