Kabupaten Deli Serdang | BNPB mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir, angin kencang, dan tanah longsor seiring masuknya musim hujan di Indonesia pada akhir Oktober 2026. Perubahan kondisi cuaca pada periode ini dapat meningkatkan risiko bencana, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap genangan, luapan sungai, atau pergerakan tanah. Warga diharapkan memperhatikan informasi cuaca dan peringatan resmi, serta memahami langkah yang perlu dilakukan apabila situasi di lingkungan mereka memburuk.
Berdasarkan data Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB per Jumat, 30 Oktober, jumlah kejadian bencana yang tercatat mencapai 2.247 insiden. Kenaikan jumlah tersebut didominasi oleh bencana hidrometeorologi, yaitu kejadian yang berkaitan dengan kondisi cuaca dan air. Data ini menjadi pengingat bahwa kewaspadaan perlu dijaga, khususnya ketika hujan lebat, angin kencang, atau kondisi lain berpotensi memicu gangguan terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat.
Dalam perkembangan terbaru, tercatat tambahan enam kejadian banjir di Sumatra Utara dan Aceh. Selain itu, terdapat dua kejadian cuaca ekstrem di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Penambahan tersebut menunjukkan bahwa dampak musim hujan dapat muncul di berbagai wilayah dengan bentuk kejadian yang berbeda. Masyarakat setempat perlu mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah daerah dan petugas kebencanaan, serta tidak mengabaikan tanda bahaya di sekitar tempat tinggal.
BNPB mendorong warga menyiapkan langkah antisipasi secara sederhana dan terukur. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, kenali jalur evakuasi dan lokasi aman, serta siapkan kebutuhan penting yang dapat dibawa jika harus mengungsi. Warga yang tinggal dekat sungai, lereng, atau kawasan rawan genangan sebaiknya lebih rutin memantau perubahan lingkungan. Jika hujan deras berlangsung lama atau muncul tanda-tanda bahaya, segera cari tempat aman dan ikuti arahan petugas. Kesiapsiagaan bersama dapat membantu mengurangi risiko korban serta mendukung penanganan yang lebih cepat.
Dampak banjir yang paling parah dilaporkan terjadi di Sumatra Utara, dengan Kabupaten Deli Serdang mencatat jumlah rumah terendam terbesar dalam informasi yang tersedia. Sebanyak 7.327 rumah di wilayah tersebut terendam banjir, sementara dampaknya dirasakan oleh 7.615 kepala keluarga. Angka ini menunjukkan luasnya gangguan yang dialami warga dan kebutuhan untuk memperhatikan kondisi permukiman serta keselamatan masyarakat terdampak. Data tersebut juga menjadi gambaran penting bagi pemantauan kejadian, terutama dalam mengenali skala dampak pada rumah tangga. Pelaporan yang jelas mengenai rumah terendam dan keluarga terdampak membantu menggambarkan situasi secara terukur, tanpa mengabaikan kebutuhan tiap warga di wilayah banjir.
Di Kota Medan, aktivitas 2.405 kepala keluarga terdampak banjir. Informasi ini melengkapi laporan dari Deli Serdang dan memperlihatkan bahwa gangguan tidak hanya tercatat pada rumah yang terendam, tetapi juga memengaruhi kegiatan keluarga di kawasan perkotaan. Dampak terhadap aktivitas dapat menimbulkan kesulitan dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Karena itu, pemantauan kondisi setempat dan penyampaian informasi yang mudah dipahami menjadi bagian penting dalam merespons keadaan. Jumlah yang dilaporkan memberi gambaran mengenai banyaknya keluarga yang perlu diperhatikan, namun tidak menjelaskan secara rinci bentuk gangguan yang dialami masing-masing rumah tangga. Informasi tersebut perlu dibaca sesuai cakupannya.
Di Aceh, status siaga diberlakukan untuk menghadapi hujan lebat hingga sangat lebat. Peringatan ini menandakan perlunya kewaspadaan terhadap perkembangan cuaca dan mengikuti informasi resmi yang diperbarui. Masyarakat dapat memperhatikan pengumuman dari pihak berwenang agar memahami kondisi di wilayah masing-masing. Status siaga tersebut disampaikan sebagai informasi kewaspadaan cuaca, bukan sebagai laporan mengenai dampak yang telah terjadi di seluruh Aceh. Perbedaan peringatan dan kejadian perlu dipahami agar informasi yang diterima tidak ditafsirkan melampaui keterangan yang tersedia. Kesiapsiagaan mencakup perhatian pada pembaruan informasi, khususnya ketika potensi hujan lebat hingga sangat lebat sedang diwaspadai.
Selain itu, sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ditetapkan berstatus terkait dampak tidak langsung bibit Siklon Tropis 91B di Laut Andaman. Keterangan ini mencakup wilayah yang luas, tetapi tidak menyebutkan rincian status untuk tiap daerah. Oleh sebab itu, informasi tersebut perlu disampaikan tanpa menambahkan kategori atau tingkat status yang tidak tersedia. Pemantauan cuaca di berbagai wilayah tetap penting, seiring laporan banjir di Sumatra Utara dan kewaspadaan hujan di Aceh. Membaca informasi sesuai cakupan dan sumbernya membantu masyarakat memahami perbedaan dampak banjir yang sudah dilaporkan, peringatan hujan, dan status terkait pengaruh tidak langsung bibit siklon.
Selain meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir daratan, BNPB juga menerbitkan arahan khusus untuk mengantisipasi potensi banjir pesisir atau rob. Arahan tersebut disampaikan melalui surat Direktur Peringatan Dini Nomor B-79/BNPB/PDIN/BP.03.02/10/2026. Peringatan ini menekankan perlunya perhatian terhadap kondisi pesisir, terutama ketika sejumlah faktor alam dapat bertepatan dan meningkatkan risiko genangan di kawasan pantai. Rob dapat mengganggu kegiatan warga, akses transportasi, serta aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. Karena itu, informasi mengenai potensi ancaman perlu diteruskan kepada pemerintah daerah dan masyarakat agar langkah kesiapsiagaan dapat dilakukan lebih awal.
Faktor pemicu yang disebut dalam arahan mencakup fase bulan purnama pada 26 Oktober 2026 dan fase perigee pada 29 Oktober 2026. Perigee merupakan kondisi ketika posisi bulan berada relatif dekat dengan bumi. Kedua fase tersebut, bersama dinamika oseanografi, dapat memengaruhi kondisi pasang air laut dan meningkatkan potensi banjir pesisir. Dampaknya tidak selalu seragam di setiap lokasi karena kondisi setempat, termasuk karakter garis pantai dan keadaan perairan, turut berperan. Oleh sebab itu, tanggal-tanggal tersebut menjadi periode yang patut dicermati, bukan kepastian bahwa rob akan terjadi di semua wilayah. Pemantauan informasi resmi dan kondisi pasang surut membantu warga memahami perkembangan risiko secara lebih tepat.
Wilayah pesisir yang masuk zona merah dalam arahan BNPB meliputi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku. Pemerintah daerah di wilayah tersebut perlu memperhatikan pembaruan peringatan dini serta menyiapkan komunikasi yang mudah dipahami masyarakat. Warga yang tinggal atau beraktivitas di dekat pantai dapat mengikuti informasi dari instansi berwenang, mengamankan barang penting, dan mengetahui jalur menuju tempat yang lebih aman apabila kondisi memburuk. Kesiapsiagaan setempat penting dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan, sebab tingkat dampak dapat berbeda antarwilayah dan bergantung pada perkembangan cuaca serta kondisi laut.
Untuk mengurangi dampak banjir rob, BNPB meminta BPBD dan masyarakat pesisir memperhatikan waktu pasang maksimum serta kondisi gelombang laut. Ketika air laut mencapai pasang tertinggi, kegiatan di pantai perlu dibatasi. Pembatasan ini mencakup aktivitas warga maupun kegiatan lain yang berisiko terdampak genangan atau perubahan kondisi perairan. Masyarakat diminta tidak mengabaikan informasi mengenai pasang, karena kondisi tersebut dapat meningkatkan ancaman bagi kawasan pesisir. BPBD di daerah terkait berperan menyampaikan arahan tersebut agar warga dapat menyesuaikan kegiatan sehari-hari dengan situasi setempat. Selain membatasi kegiatan di pantai saat pasang maksimum, pelayaran perlu ditunda apabila gelombang laut tinggi. Keputusan menunda pelayaran ditujukan untuk mengurangi risiko bagi warga yang beraktivitas di laut. Nelayan dan pengguna perahu diminta mempertimbangkan keadaan perairan sebelum berangkat, mengikuti arahan yang berlaku, dan menghindari perjalanan ketika kondisi gelombang tidak mendukung.
Pengamanan perahu dan aset produktif warga juga menjadi bagian dari upaya mitigasi.
Baca juga: Peserta Pilkades Bekasi 2026 Melejit di Tengah Cuaca Ekstrem | Pengurus PC LDII Penjaringan Dikukuhkan, Siap Perkuat Sinergi dan Atasi Persoalan Lingkungan | Olahraga Bersama, Panglima TNI Perkuat Kebersamaan dengan Prajurit Mabes TNI
