Jakarta | Suasana di kawasan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Senin pagi 29 Juni 2026 sempat mengalami peningkatan aktivitas pengamanan menyusul hadirnya kelompok massa aksi yang mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia bersama jaringan Front Anti Militerisme dan Investasi. Aksi tersebut terpantau berlangsung sejak pagi hari dan berpusat di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Pantauan di lapangan menunjukkan, sejak pukul 09.14 WIB sejumlah kecil massa mulai berdatangan secara bertahap. Awalnya hanya sekitar enam orang yang terlihat berada di area trotoar depan gedung kementerian. Kehadiran mereka kemudian menjadi titik awal konsolidasi aksi yang terus bertambah dalam rentang waktu kurang lebih satu jam.
Seiring berjalannya waktu, jumlah peserta aksi meningkat secara bertahap. Pada pukul 09.25 WIB, kelompok tersebut masih bertahan di lokasi sambil menunggu kedatangan peserta lain yang disebut berasal dari jaringan solidaritas yang sama. Tidak terlihat adanya mobilisasi besar secara bersamaan, melainkan lebih pada pola kedatangan bertahap yang membuat jumlah massa terus berubah dalam interval waktu pendek.
Sekitar pukul 09.29 WIB, jumlah massa bertambah menjadi sembilan orang. Kondisi di sekitar lokasi masih relatif terkendali dengan pengamanan aparat yang mulai terlihat melakukan pemantauan dari jarak tertentu tanpa adanya tindakan represif. Aktivitas lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Utara masih berjalan normal, meskipun perhatian publik di sekitar kawasan tersebut mulai terfokus pada titik kumpul massa aksi.
Memasuki pukul 09.34 WIB, jumlah peserta kembali bertambah hingga mencapai sekitar lima belas orang. Mereka tampak berkumpul dalam formasi tidak terlalu rapat, sebagian berdiri di tepi jalan dan sebagian lainnya berada di area trotoar depan gedung Kementerian Dalam Negeri. Dari percakapan yang terekam secara situasional di lapangan, massa aksi terlihat melakukan konsolidasi internal untuk menyamakan posisi tuntutan yang mereka bawa.
Kelompok ini dipimpin oleh seorang koordinator lapangan bernama Milthus Paolo Rossi Mote, yang beberapa kali terlihat berkomunikasi dengan peserta aksi lainnya. Dalam penyampaian awalnya, kelompok ini membawa sejumlah isu yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan, keamanan, dan status otonomi di wilayah Papua, khususnya Kabupaten Paniai.
Pada pukul 09.37 WIB, jumlah massa kembali meningkat menjadi sekitar tujuh belas orang. Pada tahap ini, aparat kepolisian yang bertugas di wilayah Gambir mulai melakukan pendekatan persuasif untuk mengatur pergerakan massa agar tidak mengganggu akses utama menuju gedung kementerian. Situasi tetap berlangsung kondusif tanpa adanya eskalasi ketegangan yang berarti.
Isu yang dibawa dalam aksi tersebut mencakup penolakan terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Paniai dan sekitarnya, penolakan terhadap aktivitas investasi yang dianggap masuk terlalu agresif ke wilayah Papua, serta tuntutan penarikan unsur militer dari beberapa daerah yang disebutkan dalam pernyataan massa. Selain itu, mereka juga menyuarakan kritik terhadap kebijakan pembangunan nasional yang dikaitkan dengan proyek strategis di Papua.
Dalam pernyataan sikap yang dibawa oleh kelompok ini, mereka menilai bahwa berbagai kebijakan pembangunan, termasuk proyek strategis nasional, telah memberikan dampak sosial dan ekologis yang signifikan terhadap masyarakat adat di Papua. Mereka juga menyoroti adanya ketegangan yang menurut mereka muncul akibat ekspansi investasi serta kebijakan pemekaran wilayah yang dianggap tidak sepenuhnya melibatkan aspirasi masyarakat lokal.
Narasi yang disampaikan kelompok aksi ini juga menyinggung kondisi sosial di Kabupaten Paniai yang menurut mereka masih diwarnai oleh berbagai dinamika konflik, baik yang bersifat politik maupun sosial internal. Beberapa wilayah yang disebut dalam pernyataan mereka antara lain Ekadide, Agadide, Obano, Bayabiru, dan Bibida, yang diklaim sebagai titik-titik yang mengalami peningkatan kehadiran aparat keamanan.
Selain isu keamanan, kelompok ini juga menyoroti masuknya sejumlah perusahaan ke wilayah Papua, termasuk rencana ekspansi investasi yang disebut mencapai puluhan entitas usaha di wilayah Papua Tengah, dengan beberapa di antaranya disebut akan beroperasi di Kabupaten Paniai. Mereka menilai kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat adat.
Isu pemekaran daerah otonomi baru juga menjadi salah satu sorotan utama. Dalam pernyataan yang dibawa massa aksi, disebutkan adanya rencana pembentukan sejumlah kabupaten baru seperti Paniai Timur, Paniai Barat, Moni Jaya, Auyatad, Wedauma, hingga Paniai Utara. Menurut kelompok ini, proses pemekaran tersebut dikhawatirkan dapat memperpanjang konflik administratif dan sosial di tingkat lokal apabila tidak disertai dengan dialog yang dianggap inklusif.
Pada pukul 10.20 WIB, situasi di lokasi aksi mengalami perubahan teknis dalam pola pengamanan. Wakapolsek Metro Gambir bersama Kapolsubsektor Juanda terlihat melakukan koordinasi langsung dengan massa aksi. Dalam komunikasi tersebut, aparat menyampaikan arahan agar kegiatan aksi dipindahkan ke area belakang Gedung Kementerian Dalam Negeri, tepatnya di sekitar Jalan Veteran Raya, dengan pertimbangan pengaturan lalu lintas dan keamanan objek vital.
Setelah proses dialog berlangsung, massa aksi menerima arahan tersebut. Tidak terlihat adanya penolakan keras terhadap keputusan pemindahan lokasi. Proses pergeseran massa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian di sekitar area.
Sekitar pukul 10.41 WIB, jumlah massa yang semula berkisar di angka dua puluh satu orang mulai bergerak meninggalkan titik awal di depan gedung Kementerian Dalam Negeri. Mereka kemudian diarahkan menuju area pintu belakang yang berdekatan dengan kompleks Mabes TNI Angkatan Darat untuk bergabung dengan kelompok massa lain yang telah lebih dulu berada di lokasi tersebut.
Pergerakan ini berlangsung secara berjalan kaki dengan formasi tidak terlalu padat. Aparat kepolisian melakukan pengawalan jarak dekat untuk memastikan arus pergerakan massa tidak mengganggu aktivitas publik di sekitar kawasan pusat pemerintahan tersebut.
Di sisi lain, pihak pengamanan mencatat bahwa seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam kondisi relatif terkendali tanpa adanya insiden yang mengganggu ketertiban umum. Tidak terdapat laporan kerusakan fasilitas umum maupun tindakan anarkis selama aksi berlangsung dari awal hingga proses pergeseran lokasi.
Dalam catatan akhir di lapangan, disebutkan bahwa hasil koordinasi antara aparat kepolisian dan peserta aksi menghasilkan kesepakatan bahwa kegiatan penyampaian aspirasi dilanjutkan di area yang telah ditentukan di bagian belakang Gedung Kementerian Dalam Negeri. Kesepakatan ini menjadi titik akhir dari dinamika aksi di lokasi utama pada pagi hingga menjelang siang hari tersebut.
Aksi ini kemudian ditutup dengan pergeseran massa secara tertib, sementara aparat tetap melakukan pemantauan di sekitar kawasan untuk memastikan situasi tetap kondusif. Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Utara dan sekitarnya kembali berangsur normal setelah massa meninggalkan titik awal aksi.
Dengan demikian, rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga pukul 10.41 WIB tersebut tercatat sebagai aksi penyampaian pendapat di ruang publik yang berjalan dalam pengawasan aparat, dengan dinamika massa yang meningkat secara bertahap sebelum akhirnya dialihkan ke lokasi yang telah disepakati bersama. Situasi secara umum tetap terkendali hingga akhir kegiatan.
Pewarta: Abdul Latif
Respon (3)