Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa gaji pegawai negeri sipil (PNS) tetap dibayarkan melalui sistem perbankan, sebagaimana mekanisme yang berlaku saat ini. Pemerintah belum mengubah jalur pembayaran tersebut menjadi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes. Pernyataan itu disampaikan Suahasil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam (20/10), saat menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan koperasi terlibat dalam penyaluran gaji aparatur sipil negara.
Suahasil menyampaikan bahwa skema pembayaran yang digunakan tidak berubah. “Tetap seperti sekarang,” ujarnya singkat. Dengan penegasan tersebut, pembayaran gaji PNS tetap mengandalkan layanan perbankan, bukan disalurkan langsung melalui jaringan koperasi desa atau kelurahan. Keterangan itu menjawab isu mengenai kemungkinan pemanfaatan Kopdes sebagai jalur baru untuk membayar penghasilan pegawai negeri.
Meski menyatakan mekanisme tetap berjalan seperti saat ini, Suahasil tidak menguraikan lebih lanjut usulan pembayaran gaji melalui koperasi. Ia tidak menjelaskan asal-usul atau rincian gagasan tersebut, termasuk bagaimana skema itu akan diterapkan apabila kelak dibahas. Karena itu, pernyataannya hanya memastikan bahwa saat ini pembayaran masih mengikuti pola yang telah berjalan, tanpa memberikan penjelasan tambahan mengenai rencana perubahan ataupun pertimbangan teknis.
Kopdes Merah Putih merupakan koperasi yang dibentuk di tingkat desa dan kelurahan, sementara sistem perbankan telah menjadi jalur pembayaran gaji PNS selama ini. Penegasan Menteri Keuangan menjaga kejelasan mengenai mekanisme yang berlaku di tengah munculnya pembicaraan tentang kemungkinan koperasi mengambil peran dalam penyaluran gaji. Namun, belum ada keterangan dari Suahasil dalam kesempatan tersebut yang menunjukkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan peralihan, uji coba, atau aturan baru terkait pembayaran melalui koperasi.
Bagi pegawai negeri, informasi utama dari pernyataan itu adalah bahwa mekanisme penerimaan gaji belum berubah. Pembayaran tetap dilakukan melalui bank sesuai sistem yang berjalan saat ini. Keterangan tersebut tidak memuat perubahan jadwal, tata cara, ataupun ketentuan pembayaran lainnya. Dengan demikian, pembahasan mengenai usulan penggunaan koperasi belum disertai rincian kebijakan, sedangkan pemerintah, melalui penjelasan Suahasil, memastikan jalur pembayaran gaji PNS tetap menggunakan perbankan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui koperasi telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia menghadiri rapat koordinasi terbatas mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta pada pekan sebelumnya, 14 Oktober. Ia menegaskan bahwa usulan itu sudah masuk ke kementerian terkait untuk dibahas lebih lanjut.
Usulan penyaluran gaji melalui koperasi berkaitan dengan gagasan memperluas peran koperasi dalam kegiatan ekonomi dan layanan keuangan di tingkat masyarakat. Namun, pelaksanaannya memerlukan kajian mengenai mekanisme pembayaran, kesiapan kelembagaan, serta perlindungan hak pegawai sebagai penerima gaji. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan diperlukan karena kebijakan penggajian aparatur negara menyangkut tata kelola anggaran, sistem pembayaran, dan hubungan pemerintah dengan lembaga penyalur.
Dengan demikian, penyampaian usulan tersebut belum mengubah mekanisme yang berlaku. Pernyataan mengenai pengajuan perlu dibedakan dari kepastian kebijakan, termasuk jika terdapat informasi bahwa gaji PNS akan dibayarkan melalui koperasi. Pemerintah perlu menyampaikan hasil pembahasan secara resmi apabila ada perkembangan, seperti persetujuan, persyaratan, atau jadwal pelaksanaan. Sampai keputusan itu diumumkan, pegawai sebaiknya merujuk pada keterangan resmi mengenai cara pembayaran gaji mereka. Penjelasan Ferry juga menunjukkan bahwa gagasan tersebut berada dalam proses koordinasi antarkementerian, sehingga belum dapat dianggap sebagai kebijakan final. Rapat koordinasi terbatas KDKMP menjadi kesempatan untuk membahas rencana penguatan koperasi, sementara rincian teknis penyaluran gaji masih memerlukan pembicaraan lanjutan. Informasi yang tersedia dari keterangan itu hanya memastikan bahwa pengajuan telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan; belum terdapat kepastian mengenai persetujuan atau perubahan jalur pembayaran. Karena itu, wacana tersebut sebaiknya dipahami sebagai usulan yang menunggu tindak lanjut pemerintah, bukan pemberitahuan tentang perubahan pembayaran bagi seluruh PNS di Indonesia saat ini.
Ferry menyampaikan bahwa anggaran untuk pembayaran gaji PNS sedang disiapkan. Keterangan tersebut memberi gambaran bahwa pemerintah tengah menyiapkan kebutuhan pembiayaan, tetapi belum menjelaskan berapa jumlah dana yang diperlukan. Tidak ada nilai anggaran terperinci yang disampaikan, sehingga besaran alokasi maupun cakupan kebutuhan pembayaran belum dapat diketahui dari informasi yang tersedia. Karena itu, pernyataan mengenai persiapan anggaran belum bisa dipakai untuk memastikan berapa dana yang akan dialokasikan atau kapan dana tersebut tersedia.
Rincian tentang cara pembayaran juga belum dipaparkan. Belum ada penjelasan apakah penyaluran akan dilakukan melalui mekanisme yang sama seperti sebelumnya, bagaimana prosesnya akan dijalankan, atau pihak mana saja yang bertanggung jawab pada setiap tahap. Meski pembayaran melalui bank disebut dalam konteks rencana, keterangan tersebut belum menguraikan mekanisme operasional secara lengkap. Hal ini penting untuk membedakan pernyataan mengenai rencana dari informasi teknis tentang pelaksanaan yang sudah ditetapkan.
Selain itu, belum dijelaskan bentuk pengajuan atau koordinasi yang akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Informasi yang tersedia juga tidak menyebutkan apakah dokumen, usulan anggaran, atau persyaratan tertentu telah diajukan maupun masih disiapkan. Jadwal dimulainya pembayaran belum diumumkan, sehingga belum ada tanggal yang dapat dijadikan acuan bagi PNS. Nama koperasi yang mungkin terlibat dalam proses tersebut juga belum disebutkan, termasuk peran yang akan dijalankan dan hubungan koperasi itu dengan bank.
Dengan belum adanya rincian tersebut, status rencana perlu dipahami secara hati-hati. Pernyataan bahwa anggaran sedang disiapkan tidak dengan sendirinya berarti pengajuan kepada Kementerian Keuangan telah disetujui, mekanisme penyaluran sudah ditetapkan, atau pembayaran akan dimulai pada tanggal tertentu. Informasi lanjutan diperlukan untuk memperjelas nilai anggaran, proses persetujuan, saluran pembayaran, pihak yang terlibat, serta jadwal pelaksanaan. Sampai rincian resmi disampaikan, belum tepat menyebut rencana ini sebagai keputusan final atau memastikan perubahan dalam tata cara penerimaan gaji PNS.
Di luar pernyataan para menteri mengenai mekanisme pembayaran gaji, data kepegawaian dan layanan pensiun memberi gambaran tentang skala sistem yang perlu didukung. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat bahwa pada Oktober 2026 jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia sekitar 6,7 juta orang. Angka tersebut mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dua kelompok yang memiliki status kepegawaian berbeda dalam lingkup ASN.
Besarnya jumlah ASN menunjukkan luasnya kebutuhan administrasi penggajian di berbagai instansi dan wilayah. Data BKN tersebut merujuk pada jumlah aparatur, bukan jumlah rekening ataupun transaksi pembayaran pada suatu bulan. Karena itu, angka 6,7 juta sebaiknya dibaca sebagai konteks mengenai kelompok pegawai yang menjadi bagian dari layanan kepegawaian pemerintah. Data tersebut juga berbeda dari catatan kepesertaan Taspen, yang mencakup peserta aktif maupun pensiunan dalam layanan perusahaan itu.
Taspen mencatat telah melayani total 9,13 juta peserta hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,28 juta merupakan pensiunan. Untuk mendukung pelayanan pembayaran manfaat, Taspen bekerja sama dengan 46 mitra bayar dan menyediakan 16.911 titik layanan di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut menggambarkan cakupan sarana yang tersedia bagi peserta, termasuk mereka yang memerlukan akses layanan di daerah. Angka peserta Taspen tidak dapat disamakan begitu saja dengan jumlah ASN aktif, sebab cakupan dan kategori pencatatannya berbeda.
Informasi tentang jumlah ASN dan jaringan layanan pensiun merupakan konteks tersendiri, bukan pernyataan mengenai keputusan atau penjelasan pejabat terkait pembayaran gaji. Aturan yang menjadi rujukan penyaluran gaji adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.05/2016.
Baca juga: TNI Raih Empat Rekor MURI Melalui Berbagai Kegiatan Bersama Masyarakat | Menguatkan Hubungan Pendidikan dan Dunia Kerja Melalui Kredensial Mikro | Meningkatkan Ketahanan Siber Melalui Investasi Strategis
