Kota Medan | Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Roy Fachraby Ginting, menilai program tebus ijazah yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Medan merupakan bagian penting dari upaya mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, bantuan tersebut tidak semata-mata menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga membuka kembali kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang lebih layak.
Ijazah merupakan dokumen penting bagi siswa setelah menyelesaikan pendidikan. Dokumen ini dibutuhkan ketika seseorang hendak mendaftar ke jenjang pendidikan berikutnya, mengikuti pelatihan tertentu, maupun memasuki dunia kerja. Tanpa ijazah, lulusan dapat mengalami hambatan dalam memenuhi persyaratan administrasi, meskipun telah menyelesaikan proses belajar dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan.
Roy menjelaskan, penahanan ijazah akibat kendala biaya dapat mempersempit pilihan masa depan siswa dan keluarga. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang rantai kemiskinan karena anak kehilangan akses terhadap pendidikan lanjutan atau pekerjaan formal. Melalui program tebus ijazah, pemerintah memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mereka sekaligus modal awal membangun kehidupan yang lebih baik.
Program itu, lanjut Roy, sejalan dengan tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi diri, membentuk kepribadian, serta mempersiapkan generasi muda agar mandiri dan mampu menjalani kehidupan. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan di ruang kelas, tetapi juga dengan kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan, bekerja, dan berkontribusi di tengah masyarakat.
Karena itu, penyelesaian persoalan ijazah perlu dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang. Ketika lulusan dapat menggunakan ijazahnya untuk melanjutkan studi atau mencari pekerjaan, peluang peningkatan kesejahteraan keluarga turut terbuka. Pemerintah juga perlu memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan disertai pendampingan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Roy, program tebus ijazah yang sedang digalakkan Pemerintah Kota Medan dinilai dapat membantu generasi bangsa yang menghadapi kesulitan ekonomi. Program tersebut membuka peluang bagi mereka untuk memperoleh kembali dokumen pendidikan yang dibutuhkan dalam melanjutkan perjalanan akademik maupun memasuki dunia kerja. Bagi keluarga kurang mampu, akses terhadap ijazah bukan sekadar penyelesaian persoalan administrasi, melainkan kesempatan untuk mendapatkan pilihan hidup yang lebih luas.
Ijazah memiliki peran penting dalam mendukung seseorang ketika hendak melanjutkan sekolah. Dokumen tersebut dapat menjadi bagian dari persyaratan untuk mengakses jenjang pendidikan berikutnya, sehingga siswa tetap memiliki kesempatan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan tersedianya akses itu, hambatan ekonomi yang sebelumnya berpotensi membatasi keberlanjutan pendidikan diharapkan tidak sepenuhnya menutup peluang generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Selain pendidikan, Roy menyatakan bahwa akses terhadap ijazah juga dapat memperluas kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kepemilikan dokumen pendidikan dapat membantu membuka peluang bagi siswa untuk memenuhi persyaratan dalam mencari pekerjaan, sekaligus meningkatkan kemungkinan mereka membangun kehidupan yang lebih baik. Kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang lebih terbuka pada akhirnya berpotensi mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Karena itu, program yang digalakkan Pemerintah Kota Medan dipandang memiliki arti penting dalam membantu keluarga kurang mampu memperluas akses terhadap peluang ekonomi melalui dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan dan kesiapan memasuki dunia kerja.
Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, menyiapkan program bantuan tebus ijazah dengan sasaran 1.000 penerima manfaat. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi masih menghadapi kendala biaya untuk mengambil ijazah dari sekolah. Dengan adanya bantuan tersebut, pemerintah berharap dokumen penting itu dapat diterima oleh siswa tanpa menambah beban ekonomi keluarga.
Ijazah memiliki peran penting bagi lulusan sekolah. Selain menjadi bukti resmi bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan, dokumen tersebut kerap diperlukan ketika melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan, atau memenuhi persyaratan dalam proses pencarian kerja. Karena itu, persoalan biaya penebusan ijazah dapat menghambat langkah siswa setelah lulus apabila tidak segera ditangani.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan pendidikan di wilayahnya. Komitmen itu tidak hanya berkaitan dengan akses siswa untuk bersekolah, tetapi juga memastikan hasil pendidikan dapat dimanfaatkan setelah mereka menyelesaikan proses belajar. Bantuan tebus ijazah menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap warga yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Penetapan target 1.000 penerima menunjukkan upaya pemerintah kota untuk menjangkau lulusan yang mengalami keterbatasan finansial. Pelaksanaan program diharapkan dilakukan berdasarkan pendataan dan verifikasi, sehingga bantuan dapat diterima oleh pihak yang memenuhi ketentuan. Dukungan ini sekaligus dapat membantu keluarga mengurangi pengeluaran yang sebelumnya menjadi hambatan untuk mengambil ijazah.
Setelah ijazah ditebus, siswa memiliki lebih banyak peluang untuk menentukan langkah berikutnya. Dokumen tersebut dapat digunakan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun memenuhi kebutuhan administratif lain. Bagi sebagian lulusan, ijazah juga dapat mendukung keperluan mencari pekerjaan dan membuka akses terhadap kesempatan yang mensyaratkan bukti kelulusan. Dengan demikian, program ini diarahkan bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan dokumen, melainkan juga membantu memperluas akses pendidikan dan kerja bagi masyarakat Medan.
Roy menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan yang telah menggagas Program Tebus Ijazah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program tersebut memiliki nilai strategis karena dapat membantu warga yang menghadapi kendala administrasi akibat ijazah masih tertahan di sekolah. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, atau meningkatkan kualitas kehidupan melalui peluang ekonomi yang lebih baik.
Meski demikian, Roy meminta agar pelaksanaan program yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan transparan perlu diterapkan sejak tahap pendataan penerima, verifikasi persyaratan, penyaluran bantuan, hingga pelaporan penggunaan anggaran. Pemerintah Kota Medan juga perlu melibatkan perangkat pengawasan terkait serta membuka informasi yang relevan kepada publik, sehingga masyarakat dapat ikut memantau pelaksanaan program. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses penting disediakan untuk menindaklanjuti apabila ditemukan penerima yang tidak memenuhi ketentuan atau proses yang menyimpang.
Roy mengingatkan agar program tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai ladang transaksional. Bantuan yang seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku tidak boleh disertai pungutan, komisi, atau kepentingan pribadi. Setiap indikasi penyalahgunaan harus diperiksa secara serius dan ditangani sesuai aturan, sebab praktik semacam itu bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Jika tidak diawasi dengan baik, penyimpangan tersebut berpotensi berdampak pada nama baik Wali Kota Medan sebagai penggagas dan penanggung jawab kebijakan. Karena itu, integritas, keterbukaan, dan ketepatan sasaran harus menjadi dasar utama pelaksanaan program hingga seluruh bantuan diterima warga yang berhak.
Baca juga: Pengaruh Abu Vulkanik Anak Krakatau Terhadap Pendidikan di Depok | Pencairan Bansos September 2026: Fokus Pada BLT Desa dan Program Lainnya | Klarifikasi Posisi Kasmudjo dalam Pendidikan Joko Widodo
