Tuban, 11 Mei 2026 — Harapan besar masyarakat terhadap program internet desa di Kabupaten Tuban perlahan berubah menjadi keluhan. Jaringan WiFi gratis yang sebelumnya dipromosikan untuk mendukung desa digital dan kebutuhan sekolah daring kini justru dianggap belum berjalan maksimal di sejumlah wilayah.
Di beberapa kantor desa, akses internet terlihat tidak stabil terutama ketika jam pelayanan berlangsung. Berdasarkan pengecekan langsung menggunakan aplikasi pengukur kecepatan jaringan, koneksi yang tersedia disebut tidak mencapai kapasitas sebagaimana yang tercantum dalam program resmi pemerintah daerah.
Saat aktivitas kantor sedang ramai, kecepatan internet rata-rata hanya berkisar antara 8 hingga 10 Mbps. Kondisi itu berbeda ketika malam hari tiba. Setelah penggunaan mulai berkurang, jaringan baru bergerak di angka sekitar 12 sampai 18 Mbps.
Padahal dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 140/6888/414.106/2020 dijelaskan bahwa <a href="https://radarnusantara.net/pembuatan-mck-tmmd-ke-128-kodim-0908-bontang-di-desa-sidomulyo-rampung-dikerjakan/”>pembangunan WiFi gratis menggunakan sistem jaringan wireless metode Point To Point (PTP) dengan dukungan internet fiber optic berkecepatan 50 Mbps di setiap kantor desa.
Perbedaan antara spesifikasi di dokumen dengan kondisi di lapangan membuat masyarakat mulai mempertanyakan kualitas layanan yang diterima desa-desa tersebut. Beberapa warga mengaku koneksi internet sering lambat ketika digunakan secara bersamaan untuk kebutuhan administrasi maupun akses layanan online.
“Kalau siang memang terasa lemot. Kadang membuka halaman saja harus menunggu,” ungkap salah satu warga yang ditemui di sekitar kantor desa.
Selain kualitas jaringan, perhatian warga juga tertuju pada anggaran internet desa yang disebut mencapai sekitar Rp2,3 juta per bulan untuk masing-masing desa. Dengan biaya sebesar itu, masyarakat berharap layanan yang diterima dapat berjalan lebih stabil dan sesuai kebutuhan.
Informasi yang beredar di lapangan menyebut jaringan internet desa digital di sejumlah wilayah menggunakan layanan dari provider Iconnet. Namun hingga kini, masih banyak keluhan mengenai performa koneksi terutama pada jam penggunaan tertinggi.
Program desa digital sebelumnya digadang-gadang menjadi langkah percepatan pelayanan publik berbasis teknologi di tingkat desa. Internet gratis itu juga diharapkan membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan dan informasi secara lebih mudah.
Namun kondisi yang terjadi saat ini memunculkan dorongan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Warga berharap pembangunan internet desa tidak hanya sebatas proyek pengadaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang setiap hari menggunakannya.
