Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa aktivitas di ruang digital tetap mencerminkan sikap profesional seorang pegawai pemerintah, sehingga setiap unggahan perlu dipertimbangkan dengan cermat. Imbauan tersebut terutama menyasar kebiasaan membagikan isu terkini tanpa lebih dahulu menilai relevansi, konteks, dan dampaknya. ASN diminta menjaga kehati-hatian, bukan sekadar mengikuti percakapan yang sedang ramai di tengah masyarakat.
Pramono menekankan agar pegawai tidak sembarangan mengunggah atau menyebarkan isu yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Pesan ini bukan berarti ASN dilarang menggunakan media sosial, melainkan mengingatkan pentingnya memahami batas ekspresi pribadi dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Informasi yang belum jelas kebenarannya, komentar yang berpotensi menimbulkan salah paham, serta pembahasan di luar bidang kerja perlu disikapi secara hati-hati. Dengan demikian, perilaku daring pegawai tetap selaras dengan kewajiban melayani masyarakat dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
Pesan tersebut disampaikan setelah Pramono mengambil sumpah atau janji pengangkatan 3.418 calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Kegiatan itu berlangsung di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 4 November 2026. Pengangkatan tersebut menjadi salah satu momen penting bagi para pegawai yang mulai menjalankan status dan tanggung jawab sebagai PNS. Dalam konteks itu, arahan mengenai penggunaan media sosial menegaskan bahwa profesionalisme tidak hanya dibutuhkan ketika menjalankan tugas di kantor, tetapi juga saat berinteraksi di ruang publik digital. Sikap bijak di media sosial diharapkan menjadi bagian dari etika kerja ASN DKI, termasuk dalam menyampaikan pendapat, membagikan informasi, dan menanggapi isu yang berkembang.
Pramono menekankan bahwa status sebagai aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya menunjukkan kedudukan dalam pemerintahan, tetapi juga melekatkan tanggung jawab dan kewajiban. Salah satu tanggung jawab utama tersebut ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, sikap ASN perlu mencerminkan kesadaran bahwa perilakunya berkaitan dengan peran yang dijalankan sebagai pelayan publik. Tanggung jawab ini tidak berhenti ketika seseorang sedang bertugas secara langsung, melainkan menjadi bagian dari cara ia membawa diri dalam kehidupan sehari-hari.
Kesadaran atas kewajiban pelayanan menjadi dasar penting untuk menjaga profesionalisme. Dalam menjalankan peran sebagai ASN, seseorang diharapkan mampu bersikap dengan penuh tanggung jawab dan menempatkan kepentingan pelayanan masyarakat sebagai perhatian. Profesionalisme bukan semata-mata terlihat dari pekerjaan formal, tetapi juga dapat tercermin melalui perilaku sehari-hari. Dengan memahami bahwa status ASN membawa konsekuensi tanggung jawab, setiap aparatur dapat lebih cermat dalam menunjukkan sikap, baik saat berinteraksi secara langsung maupun di ruang publik.
Penggunaan media sosial termasuk bagian dari perilaku sehari-hari yang perlu dipandang dalam kerangka tanggung jawab tersebut. Aktivitas di platform digital merupakan salah satu bentuk cara seseorang menampilkan diri dan berkomunikasi dengan orang lain. Bagi ASN, kesadaran terhadap peran pelayanan publik menjadi alasan untuk tetap menjaga profesionalisme ketika bermedia sosial. Hal ini tidak berarti bahwa setiap aktivitas pribadi harus disamakan dengan pekerjaan, melainkan menegaskan pentingnya memahami keterkaitan status, kewajiban, dan perilaku. Pesan Pramono menggarisbawahi bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab yang menyertai status ASN, sehingga sikap profesional perlu dijaga dalam berbagai keseharian, termasuk saat menggunakan media sosial. Dengan demikian, ruang digital dapat dihadapi dengan kesadaran yang sama terhadap tanggung jawab yang melekat pada peran sebagai aparatur dan penyedia pelayanan bagi masyarakat.
Pesan Pramono menekankan bahwa pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memahami posisi dan tanggung jawabnya ketika menggunakan media sosial. Sebagai aparatur sipil negara, mereka tidak semestinya mengunggah sesuatu secara sesuka hati, terutama apabila konten tersebut tidak berkaitan dengan tugas utama atau tanggung jawab kedinasan. Pengingat ini menyoroti pentingnya pertimbangan sebelum membagikan informasi, foto, maupun komentar kepada publik. Unggahan pribadi tetap dapat dibaca dalam konteks peran seseorang sebagai ASN, sehingga cara menyampaikan sesuatu perlu memperhitungkan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat dan citra instansi. Karena itu, kehati-hatian bukan sekadar soal memilih kata, melainkan juga memahami bahwa aktivitas daring dapat membawa konsekuensi profesional. Pesan tersebut mengajak pegawai untuk menimbang relevansi dan kepantasan konten sebelum menekan tombol unggah.
Dalam penekanan yang disampaikan, Pramono mengingatkan, “ASN memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Karena itu, jangan mengunggah secara sesuka hati hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugas utama, dan berhati-hatilah saat mem-posting konten di media sosial.” Pernyataan itu menempatkan tanggung jawab dan kewajiban sebagai dasar perilaku, bukan sebagai alasan untuk menutup seluruh ruang ekspresi pegawai. Intinya, ASN diminta menyadari bahwa setiap publikasi dapat mencerminkan sikap profesional dan berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap pelayanan pemerintah. Pegawai perlu memeriksa kebenaran informasi, memperhatikan konteks, serta mempertimbangkan apakah suatu unggahan layak disampaikan melalui akun pribadi maupun kanal yang terkait pekerjaan. Sikap cermat membantu mencegah kesalahpahaman tanpa mengharuskan setiap unggahan membahas urusan kedinasan.
Pengingat tersebut tidak berarti ASN dilarang menggunakan media sosial, menyampaikan pandangan, atau membagikan seluruh hal di luar pekerjaannya. Batas yang ditekankan adalah agar penggunaan platform dilakukan dengan pertimbangan dan tidak mengabaikan kewajiban sebagai pegawai publik. Pendapat pribadi tetap perlu disampaikan secara bertanggung jawab, tidak menyesatkan, dan tidak menimbulkan persoalan bagi pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada warga. Dengan demikian, profesionalisme di ruang digital berarti menjaga kesantunan, akurasi, dan kesadaran atas dampak komunikasi, sembari tetap memahami bahwa pegawai juga memiliki kehidupan pribadi. Arahan Pramono dapat dipahami sebagai ajakan untuk lebih bijak, bukan larangan menyeluruh terhadap ekspresi. Sebelum mengunggah, pegawai dapat mempertanyakan relevansi, ketepatan, serta kemungkinan dampak konten bagi dirinya, instansi, dan masyarakat.
Pramono menegaskan bahwa imbauan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam bermedia sosial bukan dimaksudkan untuk mengurangi hak demokrasi mereka. Pesan tersebut perlu dipahami sebagai penekanan mengenai profesionalisme pegawai, bukan sebagai upaya meniadakan ruang demokratis yang dimiliki ASN. Dengan demikian, pokok yang ia sampaikan berkaitan dengan sikap pegawai saat menjalankan tugas. Hak demokrasi dan kewajiban profesional dalam pekerjaan merupakan hal yang ia bedakan dalam imbauan tersebut, tanpa menyatakan bahwa ASN kehilangan haknya sebagai warga negara.
Penegasan itu memberi batas yang jelas pada pesan Pramono: imbauan tersebut tidak ditujukan untuk membatasi hak demokrasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia tidak bermaksud menjadikan pegawai kehilangan hak tersebut hanya karena mereka bekerja sebagai aparatur pemerintah. Hal yang ditekankan adalah profesionalisme ketika tugas dijalankan. Karena itu, pernyataannya perlu ditempatkan sesuai ruang lingkup yang disebutkan, yakni menjaga sikap profesional selama bekerja, bukan memperluasnya menjadi larangan umum atas hak demokrasi pegawai.
Dalam konteks itu, Pramono menekankan bahwa pegawai harus tetap bekerja secara profesional selama menjalankan tugas. Batas tersebut menjadi bagian utama dari imbauannya: hak demokrasi ASN tidak dimaksudkan untuk dikurangi, sementara kewajiban profesional tetap harus dijaga pada saat bekerja. Penegasan ini menyampaikan dua hal secara berdampingan, tanpa menyamakan hak demokrasi dengan pelaksanaan tanggung jawab kedinasan. Dengan demikian, pesan Pramono berfokus pada profesionalisme pegawai ketika menjalankan tugas, bukan pada pengurangan hak demokrasi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: SPPI Bersatu Sambut Pimpinan Baru JAI, Tekankan Produktivitas dan Keandalan Operasi | Prabowo Tekankan Komunikasi Pemerintah yang Sederhana dan Terbuka | LDII Jakut Tetapkan Ketua Baru PC Koja, DPD Tekankan Gerak Cepat dan Implementasi 8 Klaster Pengabdian
336 kunjungan
