JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melaporkan perkembangan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama kepada para pekerja yang telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan data penerima yang ditetapkan dan telah melalui proses validasi, terdapat 3.697.836 pekerja yang menjadi sasaran penyaluran pada tahap ini. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan melalui rekening penerima.
Dari jumlah penerima yang telah ditetapkan itu, sebanyak 2.450.068 pekerja dilaporkan sudah menerima BSU. Penyaluran dilakukan melalui rekening sehingga bantuan dapat langsung diterima oleh pekerja yang datanya telah dinyatakan sesuai. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari dua juta penerima telah memperoleh manfaat program pada tahap awal pelaksanaannya.
Meski demikian, pencairan BSU tahap pertama belum selesai sepenuhnya. Masih terdapat penerima yang telah ditetapkan dan datanya tervalidasi, tetapi belum menerima dana melalui rekening. Pemerintah masih melanjutkan proses penyaluran kepada kelompok penerima tersebut secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Perbedaan jumlah penerima yang telah ditetapkan dan jumlah pekerja yang sudah menerima bantuan menggambarkan bahwa proses administrasi serta transfer dana masih berlangsung. Karena itu, angka 2.450.068 pekerja merupakan capaian sementara dalam penyaluran tahap pertama, bukan jumlah akhir penerima yang akan menerima bantuan. Pekerja yang tercantum sebagai penerima tetap perlu menunggu kelanjutan proses hingga dana masuk ke rekening masing-masing.
Laporan Menteri Ketenagakerjaan tersebut memberikan gambaran mengenai kemajuan distribusi BSU sekaligus menegaskan bahwa pemerintah masih mengejar penyelesaian penyaluran kepada seluruh penerima yang memenuhi ketentuan. Dengan demikian, perkembangan program terus bergerak dari penetapan dan validasi data menuju pencairan bantuan secara menyeluruh kepada pekerja yang berhak.
Meski penyaluran BSU tahap pertama telah menjangkau 2,45 juta pekerja, masih terdapat penerima yang belum menerima bantuan tersebut. Berdasarkan keterangan pemerintah, sebanyak 1.247.768 pekerja masih berada dalam proses penyaluran. Angka ini merupakan bagian dari penerima yang telah masuk dalam sasaran bantuan, tetapi pencairannya belum terselesaikan pada tahap awal.
Kelompok penerima tersebut tidak dinyatakan gagal memperoleh BSU. Statusnya masih berada dalam proses, sehingga penyaluran akan tetap dilanjutkan oleh pemerintah. Proses lanjutan itu dilakukan secara bertahap pada Juni hingga Juli. Dengan demikian, penerima yang belum mendapatkan bantuan pada penyaluran pertama masih perlu menunggu kelanjutan proses sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 24 Juni 2025. Dalam keterangannya, pemerintah menegaskan bahwa penyaluran kepada 1.247.768 pekerja yang masih berproses akan diteruskan secara bertahap. Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa pencairan bantuan tidak dilakukan sekaligus untuk seluruh penerima, melainkan mengikuti tahapan pelaksanaan yang sedang berlangsung.
Penerima yang belum memperoleh BSU perlu memperhatikan informasi resmi mengenai perkembangan penyaluran dan memastikan data yang berkaitan dengan kepesertaan tetap sesuai. Namun, berdasarkan keterangan yang tersedia, belum ada jadwal pencairan yang lebih rinci untuk masing-masing penerima. Karena itu, informasi mengenai pelaksanaan pada Juni hingga Juli menjadi acuan umum, sementara waktu penerimaan setiap pekerja dapat mengikuti proses penyaluran yang berjalan.
Sasaran penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama adalah pekerja yang memiliki gaji sebesar Rp3,5 juta atau tidak lebih dari upah minimum provinsi (UMP). Kriteria tersebut menempatkan pekerja dengan tingkat penghasilan tertentu sebagai kelompok utama penerima bantuan. Penetapan sasaran ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan dukungan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang dinilai sesuai dengan ketentuan penyaluran.
Pekerja dengan gaji Rp3,5 juta atau yang berada pada batas tidak lebih dari UMP merupakan kelompok yang diharapkan memperoleh manfaat langsung dari program tersebut. Pendapatan dalam rentang kriteria itu menjadi dasar untuk mengarahkan bantuan kepada pekerja yang membutuhkan dukungan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan sasaran yang jelas, penyaluran diharapkan berlangsung secara lebih terarah dan memberikan dampak bagi penerima.
Pemerintah berharap pemberian BSU dapat membantu mempertahankan sekaligus mendorong daya beli masyarakat. Dukungan tersebut diharapkan memberi ruang bagi pekerja penerima untuk memenuhi kebutuhan secara lebih baik, terutama ketika penghasilan perlu dialokasikan untuk berbagai keperluan rumah tangga. Peningkatan kemampuan belanja penerima juga diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi di lingkungan masyarakat.
Harapan terhadap daya beli menjadi salah satu alasan penting di balik penyaluran bantuan kepada pekerja sesuai kriteria penghasilan tersebut. Ketika pekerja memperoleh dukungan, kemampuan mereka untuk melakukan konsumsi diharapkan tetap terjaga. Kondisi itu dapat memberi pengaruh positif terhadap pergerakan ekonomi, karena belanja masyarakat merupakan salah satu unsur yang menopang kegiatan usaha dan perdagangan. Oleh karena itu, sasaran BSU tidak hanya berkaitan dengan penerima secara individual, tetapi juga dengan upaya menjaga daya beli masyarakat secara lebih luas.
Pemerintah menyiapkan penyaluran BSU tahap berikutnya dengan melanjutkan pemeriksaan terhadap data calon penerima manfaat. Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sekitar 4,5 juta pekerja yang berpotensi masuk dalam daftar penerima. Penyerahan data tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk melakukan penyaringan sebelum bantuan disalurkan.
Data yang diterima belum langsung menetapkan seluruh nama sebagai penerima BSU. Pemerintah masih menjalankan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan kesesuaian identitas, status kepesertaan, serta pemenuhan persyaratan yang berlaku. Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengurangi kemungkinan data ganda, ketidaksesuaian informasi, atau pencantuman pekerja yang tidak lagi memenuhi kriteria bantuan.
Proses tersebut dilakukan secara bertahap dengan mencocokkan data BPJS Ketenagakerjaan dan informasi dari instansi terkait. Hasil pencocokan akan menjadi bahan penetapan daftar penerima yang berhak memperoleh bantuan. Dengan mekanisme ini, penyaluran diharapkan berlangsung lebih tepat sasaran dan dapat menghindari kekeliruan administratif yang berpotensi menghambat penerimaan manfaat.
Pemerintah mengingatkan bahwa angka sekitar 4,5 juta tidak dapat diperlakukan sebagai jumlah pekerja yang pasti menerima BSU. Jumlah itu masih menunjukkan calon penerima yang datanya sedang diperiksa, sehingga dapat berubah setelah seluruh tahapan validasi selesai. Sebagian nama mungkin ditetapkan sebagai penerima, sementara sebagian lainnya dapat dinyatakan belum memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Informasi mengenai hasil akhir dan jadwal penyaluran tahap berikutnya akan disampaikan setelah proses penetapan selesai. Masyarakat dan pekerja yang menantikan bantuan perlu merujuk pada kanal resmi pemerintah serta memastikan data kepesertaan tetap sesuai. Sikap tersebut penting agar penerima memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi mengenai daftar maupun jumlah penerima BSU.
