Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Kristomei Sianturi, berencana memeriksa kembali luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih tepat mengenai dampak kebakaran, sekaligus memastikan angka yang disampaikan kepada masyarakat dan pihak terkait memiliki dasar data yang kuat. Pemeriksaan ulang tersebut akan menjadi bagian dari upaya BNPB menata informasi kebencanaan secara cermat.
Kristomei menyampaikan rencana itu seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa data mengenai luasan karhutla perlu ditelaah dengan membandingkan hasil pemantauan satelit dan sumber informasi lain. Dengan pencocokan tersebut, informasi dari berbagai jalur dapat diperiksa kesesuaiannya sebelum digunakan untuk menetapkan perkiraan luas area yang terdampak.
Pemantauan satelit dapat menjadi salah satu rujukan untuk melihat indikasi titik atau kawasan yang mengalami kebakaran. Namun, BNPB juga akan mempertimbangkan informasi lain agar penilaian tidak bertumpu pada satu sumber saja. Penggabungan dan pemeriksaan silang data diharapkan membantu membedakan indikasi awal dengan angka yang telah dikonfirmasi. Pendekatan ini penting karena kondisi lapangan dan informasi yang tersedia dapat berubah selama penanganan berlangsung.
Kristomei menekankan perlunya konsolidasi serta pengecekan data dan fakta sebelum memastikan angka kebakaran. Artinya, pihak-pihak yang memiliki informasi terkait perlu menyelaraskan data, memeriksa dasar pencatatan, dan memastikan keterangan yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan. Ia belum akan menetapkan angka luas kebakaran sebelum proses tersebut dilakukan. Sikap ini ditujukan agar data yang digunakan BNPB tidak menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai skala kejadian.
Verifikasi yang terukur juga dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan dan menyampaikan perkembangan situasi. Karena itu, pemeriksaan ulang luas lahan terbakar bukan sekadar pembaruan angka, melainkan proses untuk menjaga ketepatan informasi. Setelah data satelit dan sumber lainnya dicocokkan, BNPB dapat menyampaikan gambaran karhutla berdasarkan hasil konsolidasi yang telah diperiksa. Keakuratan tersebut mendukung koordinasi penanggulangan, termasuk dalam memantau dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
Untuk memastikan gambaran terkini mengenai kebakaran hutan dan lahan, data dari Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) akan diperiksa bersama hasil pemantauan NASA. Kedua sumber tersebut menjadi bahan pembanding dalam peninjauan yang masih akan dilakukan terhadap wilayah yang dilaporkan terbakar. Pemeriksaan ini diperlukan agar informasi mengenai sebaran karhutla dapat ditelaah berdasarkan data pemantauan yang tersedia, bukan sekadar mengandalkan satu sumber. Dengan membandingkan catatan SIPONGI dan pengamatan NASA, petugas diharapkan dapat menilai kembali lokasi serta luasan area yang masih terbakar.
Kristomei menyampaikan bahwa proses tersebut belum selesai. Karena itu, luasan terbaru belum dapat disampaikan sebagai angka yang telah terverifikasi. Informasi yang tersedia saat ini menjadi dasar untuk pengecekan lebih lanjut, sementara hasil pemeriksaan dan pencocokan data masih ditunggu. Penegasan ini penting agar angka yang beredar tidak dipahami sebagai hasil akhir sebelum dilakukan verifikasi. Perbedaan waktu pembaruan atau cara pemantauan dapat membuat catatan dari masing-masing sumber perlu ditelaah secara cermat. Pemeriksaan ulang akan membantu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi di lapangan.
Selain luas wilayah yang terbakar, dampak kebakaran juga akan ditinjau. Penilaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi yang lebih menyeluruh, termasuk untuk memahami kondisi yang perlu mendapat perhatian. Kristomei mengatakan hasil pengecekan akan diumumkan kepada masyarakat setelah proses pemeriksaan dilakukan. Dengan demikian, publik dapat memperoleh keterangan yang telah ditelaah, sekaligus mengetahui perkembangan penanganan karhutla berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sampai pengumuman tersebut disampaikan, angka luasan sebaiknya diperlakukan sebagai data yang masih dalam proses pengecekan, bukan sebagai angka final yang telah dikonfirmasi. Penyampaian hasil nantinya diharapkan membantu memperjelas wilayah terdampak dan menjadi rujukan bagi masyarakat serta pihak terkait.
Dalam rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026, mantan Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan laporan mengenai kondisi kebakaran kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut memuat luas lahan yang masih ditangani oleh satuan tugas di lapangan, sekaligus menggambarkan sebaran kejadian di sejumlah provinsi. Informasi itu menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dalam memantau perkembangan karhutla dan pelaksanaan penanganan di wilayah terdampak.
Menurut laporan yang disampaikan dalam rapat tersebut, sebanyak 639,23 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman oleh satgas. Angka itu merujuk pada area yang ketika laporan dibuat belum sepenuhnya berhasil dikendalikan. Petugas di lapangan masih melakukan upaya pemadaman, sehingga kondisi kawasan dapat berubah mengikuti perkembangan operasi dan situasi setempat. Data luas yang masih ditangani memberi gambaran mengenai pekerjaan yang masih harus diselesaikan, tanpa berarti seluruh area terdampak memiliki tingkat kebakaran atau kondisi yang sama.
Sebaran kebakaran yang dilaporkan mencakup enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Wilayah-wilayah tersebut menjadi lokasi penanganan oleh satgas, dengan karakteristik medan dan kondisi lingkungan yang beragam. Penyebaran kejadian lintas provinsi juga menunjukkan bahwa upaya pemadaman perlu disesuaikan dengan keadaan masing-masing lokasi. Laporan Suharyanto kepada Presiden menjadi salah satu rujukan dalam melihat gambaran penanganan secara nasional, termasuk wilayah yang masih membutuhkan perhatian petugas.
Sebagian besar area terdampak dalam laporan itu merupakan lahan gambut. Kondisi tersebut penting diperhatikan karena kebakaran di kawasan gambut dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pemadaman dan pemantauan. Di wilayah yang disebutkan, kebakaran terluas dilaporkan berada di Kalimantan Tengah. Karena itu, catatan mengenai luas lahan yang masih dipadamkan dan lokasi sebaran memberi konteks bagi pemerintah dalam menilai situasi pada saat rapat berlangsung. Rincian tersebut merupakan gambaran berdasarkan laporan yang disampaikan pada 12 Oktober 2026, sementara penanganan oleh satgas masih berjalan di lapangan.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terdeteksi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Titik kebakaran baru tersebut berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Temuan ini menjadi perhatian dalam pemantauan kondisi karhutla, terutama karena kawasan taman nasional memiliki fungsi penting bagi kelestarian ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menyampaikan bahwa luas area yang terbakar di lokasi tersebut mencapai 513,89 hektare pada hari laporan. Angka itu menggambarkan besarnya area yang perlu ditangani dan diawasi agar api tidak meluas. Pemeriksaan ulang terhadap luasan kebakaran juga diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan yang lebih akurat, sehingga langkah penanganan dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi.
Suharyanto menjelaskan, lahan yang terbakar di kawasan tersebut merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Informasi mengenai karakter lahan ini menjadi bagian penting dalam memahami kondisi kebakaran di Tanjung Puting. Meski demikian, status lahan tidak mengurangi urgensi upaya pengendalian api maupun perlindungan terhadap warga dan lingkungan. Penanganan tetap membutuhkan pemantauan, koordinasi, serta respons yang mengikuti keadaan aktual di lapangan.
Upaya penanganan di kawasan itu dipimpin langsung oleh Pangdam Kalimantan Tengah. Keterlibatan pimpinan di lapangan menunjukkan bahwa pengendalian karhutla memerlukan koordinasi antarpihak, bukan hanya pencatatan luas area terdampak. Langkah tersebut juga mendukung penyelarasan tindakan petugas dan unsur terkait ketika menghadapi titik api baru, dengan keselamatan warga tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan operasional.
Kristomei menegaskan bahwa mencegah jatuhnya korban harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana, termasuk karhutla.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | TNI Gencarkan Penyuluhan Door to Door Cegah Karhutla di Kabupaten Sambas | Rutin Periksa Gigi: Pentingnya Deteksi Dini Masalah Gigi dan Mulut
