Tangerang | Hak pembebasan bersyarat yang sebelumnya diterima Indra Kenz telah resmi dicabut oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Keputusan tersebut membuat status pembebasan bersyarat yang sempat dijalani oleh terpidana itu tidak lagi berlaku. Dengan pencabutan ini, proses pelaksanaan pidana terhadap Indra Kenz kembali berlanjut di dalam lembaga pemasyarakatan.
Indra Kenz merupakan nama yang dikenal publik, sedangkan nama aslinya adalah Indra Kesuma. Setelah hak pembebasan bersyarat dihentikan, ia kembali menjalani sisa masa hukuman di Lapas Tangerang. Artinya, masa pidana yang belum selesai tetap harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan.
Pencabutan tersebut menandai berakhirnya periode ketika Indra Kesuma berada di luar lapas melalui mekanisme pembebasan bersyarat. Ia kini kembali berstatus sebagai warga binaan yang menjalani pidana di Lapas Tangerang. Pelaksanaan sisa hukuman itu menjadi bagian dari proses pemasyarakatan setelah keputusan mengenai hak pembebasan bersyaratnya tidak lagi diberlakukan.
Peristiwa ini menjadi perkembangan terbaru dalam perkara hukum Indra Kenz. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan bahwa hak pembebasan bersyarat yang pernah diberikan telah dicabut, sehingga masa pidananya dilanjutkan kembali di dalam lapas. Untuk saat ini, informasi yang tersedia menegaskan pencabutan hak tersebut serta kembalinya Indra Kesuma ke Lapas Tangerang guna menjalani sisa hukuman.
Indra Kesuma bin Li Hok Sun alias Indra Kenz diserahkan kembali untuk menjalani sisa pidananya di Lapas Kelas I Tangerang. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor kepada pihak Lapas Kelas I Tangerang. Dengan proses itu, pelaksanaan sisa hukuman Indra Kesuma bin Li Hok Sun alias Indra Kenz berlanjut di lembaga pemasyarakatan tersebut.
Proses penyerahan berlangsung dengan pengawalan ketat. Pengawalan tersebut dilakukan dalam rangka memastikan pemindahan dan penerimaan yang bersangkutan berjalan sesuai prosedur pemasyarakatan. Setelah diserahkan, Indra Kenz kembali berada di bawah tanggung jawab Lapas Kelas I Tangerang untuk menjalani sisa pidana yang masih harus dilaksanakan.
Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Beni Hidayat, menyampaikan bahwa penyerahan berlangsung pada Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 13.32. Keterangan itu menegaskan waktu pelaksanaan penyerahan Indra Kesuma bin Li Hok Sun alias Indra Kenz dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor kepada Lapas Kelas I Tangerang.
Dengan kembalinya Indra Kesuma bin Li Hok Sun alias Indra Kenz ke Lapas Kelas I Tangerang, sisa pidana kembali dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan. Penyerahan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor tersebut menjadi dasar bagi kelanjutan pelaksanaan hukuman di Lapas Kelas I Tangerang. Seluruh proses dilakukan dengan pengawalan ketat sebagaimana disampaikan oleh pihak Lapas Kelas I Tangerang.
Berdasarkan perhitungan pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang, Indra Kenz masih memiliki sisa pidana murni selama tiga tahun, dua bulan, dan 14 hari. Perhitungan tersebut menjadi dasar untuk menggambarkan durasi hukuman yang harus dijalani setelah hak pembebasan bersyaratnya dicabut. Dengan demikian, masa pidana yang tersisa bukan sekadar catatan administratif, melainkan waktu hukuman yang tetap harus dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Istilah pidana murni merujuk pada masa hukuman pokok yang masih tersisa menurut perhitungan pemasyarakatan. Angka tiga tahun dua bulan 14 hari menunjukkan lamanya masa yang wajib dihabiskan Indra Kenz di penjara setelah pencabutan pembebasan bersyarat. Perhitungan ini membedakan sisa masa pidana dari masa yang sebelumnya telah dijalani maupun berbagai pengurangan hukuman yang mungkin telah diperhitungkan dalam administrasi pemasyarakatan.
Pencabutan pembebasan bersyarat membuat pelaksanaan sisa hukuman kembali menjadi perhatian utama. Namun, informasi mengenai sisa pidana tersebut tidak secara otomatis menunjukkan tanggal pembebasan yang baru. Penetapan tanggal bebas memerlukan perhitungan administratif yang lengkap, termasuk data masa penahanan, pelaksanaan putusan, serta ketentuan lain yang berlaku. Karena itu, angka tiga tahun dua bulan 14 hari hanya dapat dipahami sebagai durasi sisa pidana murni berdasarkan perhitungan pihak lapas, bukan sebagai kepastian mengenai tanggal berakhirnya masa hukuman.
Setibanya di Lapas Kelas I Tangerang, Indra Kenz menjalani rangkaian pemeriksaan awal sebagaimana berlaku bagi setiap warga binaan yang baru diterima. Tahapan tersebut dimulai dengan pemeriksaan berkas untuk memastikan seluruh dokumen pelaksanaan putusan dan administrasi pemindahan telah sesuai. Petugas kemudian melakukan pencocokan identitas berdasarkan data resmi, termasuk memastikan kesesuaian informasi pribadi dengan dokumen yang dibawa oleh pihak terkait.
Selain pemeriksaan administrasi, petugas lapas melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Proses ini dilakukan sesuai prosedur operasional standar untuk mengetahui kondisi fisik warga binaan ketika memasuki lingkungan pemasyarakatan. Pemeriksaan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan awal, karena hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah pengawasan dan penempatan yang sesuai. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara berurutan sebelum warga binaan ditempatkan di area hunian.
Setelah pemeriksaan awal selesai, pihak lapas menempatkan Indra Kenz di sel isolasi khusus yang berada di blok maximum security. Penempatan itu dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan serta audit investigasi lanjutan, bukan sebagai bentuk perlakuan istimewa. Area tersebut digunakan dalam rangka mendukung proses pengawasan dan memastikan setiap pemeriksaan dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Beni Hidayat, menegaskan bahwa Indra Kenz diperlakukan sama seperti warga binaan lainnya. Ia menyebut Indra Kenz sebagai terpidana dalam kasus Binomo yang wajib mengikuti seluruh prosedur pemasyarakatan. Dengan demikian, proses penerimaan, pemeriksaan, dan penempatan dijalankan berdasarkan standar operasional, tanpa fasilitas atau perlakuan khusus di luar hak yang telah diatur bagi setiap warga binaan.
