Kabupaten Serang | Pembangunan tahap pertama Jalan Raya Anyer–Panarukan berlangsung pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels, yakni sekitar 1808 hingga 1811. Keterangan mengenai tahap awal ini disampaikan oleh sejarawan Universitas Indonesia, Prof. Djoko Marihandono. Menurut penjelasannya, pemerintah kolonial memusatkan pekerjaan pada ruas jalan yang menghubungkan wilayah Buitenzorg, tepatnya Cisarua, dengan Cirebon.
Untuk membangun ruas tersebut, pemerintah kolonial mengeluarkan biaya sebesar 30 ribu ringgit. Angka itu menunjukkan adanya alokasi dana khusus untuk mempercepat pembangunan jalur darat yang dinilai penting bagi kepentingan pemerintahan dan mobilitas militer. Jalan ini menjadi bagian dari jaringan transportasi yang kemudian membentang dari Anyer hingga Panarukan, meskipun pelaksanaannya berlangsung secara bertahap dan melibatkan kondisi geografis serta tenaga kerja yang berbeda-beda.
Dalam tahap pertama tersebut, para pekerja disebut memperoleh imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Imbalan itu tidak semata-mata diberikan dalam bentuk uang. Mereka juga menerima beras dan garam sebagai bagian dari bayaran. Pemberian bahan kebutuhan pokok tersebut memperlihatkan bentuk pembayaran yang digunakan pemerintah kolonial pada masa itu, sekaligus menggambarkan bahwa kompensasi pekerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
Penjelasan mengenai adanya bayaran bagi pekerja disampaikan Djoko dalam acara kick off Anyer-Panarukan 3R: Road, Route, Roots pada Minggu (11/10). Keterangan ini penting untuk memahami pembangunan Jalan Raya Pos secara lebih utuh. Di balik proyek yang kerap dikaitkan dengan tekanan dan pengerahan tenaga pada masa kolonial, terdapat pula catatan mengenai pengeluaran pemerintah, pembagian upah, serta bentuk imbalan yang diterima pekerja pada fase awal pembangunan. Dengan demikian, sejarah ruas Cisarua–Cirebon tidak hanya berkaitan dengan panjang jalan yang berhasil dibangun, tetapi juga dengan mekanisme pembiayaan dan hubungan kerja yang menyertainya.
Pembangunan jalan raya di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Barat melibatkan tenaga kerja dalam jumlah besar dan tidak seluruhnya berasal dari daerah sekitar proyek. Para pekerja didatangkan dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, termasuk Jawa Tengah, Yogyakarta, serta daerah-daerah lain. Mobilisasi ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar pekerjaan setempat, melainkan proyek kolonial berskala luas yang membutuhkan pengerahan tenaga manusia secara terorganisasi.
Menurut perkiraan yang dikemukakan dalam pembahasan Djoko, sekitar 400 pekerja dikerahkan untuk membangun ruas jalan dari Cisarua hingga Cirebon. Jumlah tersebut belum mencakup seluruh tenaga yang bekerja pada bagian jalan lainnya. Jika para pekerja di ruas-ruas yang tersisa turut diperhitungkan, total tenaga kerja yang terlibat diperkirakan mencapai 1.100 orang. Angka ini menggambarkan besarnya kebutuhan tenaga untuk membuka, meratakan, dan menghubungkan jalur yang melintasi wilayah dengan kondisi geografis berbeda-beda.
Besaran upah tidak ditetapkan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan tingkat kesulitan medan yang harus dihadapi. Perbedaan pembayaran tersebut berkaitan dengan beban fisik, risiko, serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap ruas. Djoko memberikan contoh ruas Rajamandala–Bandung, yang dibayar enam ringgit per orang karena melewati medan Cipatat. Kawasan tersebut dikenal lebih sulit sehingga pekerjaan pembangunannya menuntut tenaga dan daya tahan yang lebih besar.
Sebaliknya, ruas Bandung–Parakan Muncang memiliki medan yang relatif lebih datar. Untuk pekerjaan di jalur ini, setiap orang hanya menerima satu ringgit. Perbedaan yang sangat mencolok enam ringgit dan satu ringgit memperlihatkan bahwa sistem pembayaran berusaha mengaitkan upah dengan kondisi lapangan, tetapi sekaligus menunjukkan ketimpangan penghargaan terhadap tenaga pekerja. Di balik perbedaan nominal itu terdapat pengerahan massal, perpindahan penduduk, dan beban kerja berat yang menjadi bagian penting dari pembangunan jalan pada masa kolonial.
Pembangunan Jalan Raya Pos memasuki tahap kedua ketika pekerjaan diteruskan dari Cirebon menuju Surabaya hingga Panarukan. Pada tahap ini, pemerintahan Daendels memanggil 34 bupati dari Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk melanjutkan pembangunan ruas tersebut. Pemanggilan para bupati menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan diserahkan melalui struktur pemerintahan yang telah berjalan di daerah. Mereka menjadi pihak yang berperan mengarahkan pengerjaan jalan sesuai dengan tugas yang diberikan pemerintah.
Dalam kedudukan administratifnya, para bupati bukan pekerja yang berdiri di luar pemerintahan kolonial. Mereka diangkat dan dibayar oleh pemerintah, serta berada di bawah para residen. Kedudukan tersebut menempatkan para bupati sebagai penghubung pemerintah dan pelaksanaan pekerjaan di wilayah masing-masing. Selain menjalankan fungsi pemerintahan, mereka juga memperoleh tugas untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan jalan.
Pemerintah tidak memiliki dana untuk membiayai pengerjaan ruas Cirebon hingga Panarukan. Karena itu, pekerjaan dilaksanakan melalui sistem gotong royong di bawah arahan para bupati. Sistem tersebut membuat pengerahan tenaga kerja berlangsung melalui pejabat daerah yang memiliki tanggung jawab kepada pemerintah. Para bupati mengatur penyediaan tenaga dan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan peran yang diberikan kepada mereka.
Menurut Djoko, persoalan penderitaan pekerja muncul ketika pelaksanaan pengerahan tenaga berada di bawah para bupati. Keterangan ini menempatkan masalah tersebut pada tahap pelaksanaan, khususnya ketika tanggung jawab penyediaan tenaga kerja dijalankan oleh pejabat daerah. Dengan demikian, perubahan sistem pada ruas ini berkaitan dengan peran para bupati sebagai pejabat yang dibayar dan diangkat pemerintah, berada di bawah residen, sekaligus bertugas menyediakan tenaga kerja untuk pembangunan jalan.
Pembangunan ruas Surabaya–Panarukan tetap diteruskan meskipun anggaran yang tersedia tidak memadai. Menurut Djoko, pertimbangan utamanya berkaitan dengan potensi ekonomi kawasan tersebut sebagai daerah penghasil kayu jati. Komoditas ini memiliki nilai strategis bagi pemerintah kolonial karena dapat menunjang berbagai kebutuhan penting, bukan sekadar menjadi hasil hutan yang diperdagangkan. Dengan mempertahankan pembangunan jalan hingga wilayah timur Jawa, akses terhadap sumber daya kayu jati dapat dibuka dan pengangkutannya menjadi lebih mudah. Jalan tersebut, dengan demikian, tidak hanya berfungsi sebagai jalur pergerakan pasukan atau sarana administrasi, tetapi juga mendukung penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam.
Kayu jati dibutuhkan untuk pembuatan kapal pemerintah setelah kapal-kapal pemerintah dihancurkan oleh kapal-kapal Inggris. Kebutuhan tersebut menjadikan ketersediaan bahan baku sebagai persoalan yang mendesak. Selain untuk kapal, kayu jati digunakan dalam pembangunan rumah dan berbagai keperluan konstruksi lainnya. Keputusan meneruskan pembangunan jalan memperlihatkan bagaimana proyek infrastruktur pada masa kolonial berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi, militer, dan pemerintahan. Di balik pembukaan jalur yang menghubungkan Surabaya dan Panarukan, terdapat upaya memperlancar mobilisasi tenaga, barang, serta hasil hutan, sementara beban pekerjaan dan dampaknya lebih banyak ditanggung oleh masyarakat setempat.
Karena itu, sejarah Anyer–Panarukan penting untuk kembali diangkat melalui program kick off Anyer-Panarukan 3R: Road, Route, Roots yang digerakkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Program ini dapat menjadi ruang untuk melihat jalan tersebut secara lebih menyeluruh: sebagai infrastruktur, sebagai rute yang menghubungkan berbagai wilayah, dan sebagai bagian dari akar sejarah masyarakat. Pengkajian sejarahnya diharapkan menjadikan masa lalu sebagai sumber inspirasi bagi masa depan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pengalaman masyarakat serta warisan budaya yang menyertainya.
Baca juga: Tender Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Komunal | Pemkab Kediri Lanjutkan Pembangunan Akses Jalan Menuju Kawah Kelud | Komsos Koramil 1710-03/Kuala Kencana Dan Syukuran Selesainya Pembangunan Jembatan Garuda
