JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons lonjakan harga pakan yang membebani peternak ayam dengan menyiapkan langkah jangka pendek untuk membantu menjaga keberlangsungan usaha mereka. Pemerintah akan menyalurkan jagung pakan bersubsidi melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penyaluran tersebut dilakukan oleh Perum Bulog ke sejumlah daerah yang membutuhkan pasokan jagung bagi peternak.
Jagung SPHP akan dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga yang harus ditanggung peternak dalam kondisi pasar saat ini. Kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi tekanan akibat kenaikan biaya pakan, yang menjadi salah satu beban utama dalam pemeliharaan ayam. Dengan tersedianya jagung bersubsidi, peternak memperoleh akses terhadap bahan pakan dengan harga yang lebih terjangkau.
Amran mengarahkan Perum Bulog untuk menyiapkan 5.000 ton jagung SPHP bagi peternak di setiap provinsi. Persiapan stok tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan pasokan secara lebih merata di berbagai wilayah. Bulog juga diminta membagi persediaan secara adil agar bantuan dapat diterima peternak sesuai kebutuhan dan tidak terkonsentrasi di daerah tertentu.
Selain memastikan pembagian stok yang adil, pemerintah berupaya menambah persediaan jagung untuk mendukung penyaluran subsidi tersebut. Amran menyampaikan arahan itu di Kalibata, Jakarta, pada Jumat (9/10/2026). Penyediaan jagung dengan harga lebih rendah melalui program SPHP menjadi respons pemerintah dalam jangka pendek terhadap mahalnya pakan, sekaligus membantu peternak menghadapi peningkatan biaya produksi.
Kebijakan subsidi jagung diperlukan untuk meredam kenaikan biaya pakan yang semakin membebani peternak ayam. Asosiasi peternak ayam menyampaikan bahwa harga jagung pakan saat ini berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp8.400 per kilogram. Tingkat harga tersebut dinilai terlalu tinggi dibandingkan harga wajar yang diperkirakan sekitar Rp6.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan baku pakan dapat meningkatkan biaya produksi dan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha peternak, terutama pelaku usaha berskala kecil.
Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), jagung untuk peternak skala mikro dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram. Harga ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi peternak untuk mempertahankan produksi sekaligus menjaga keterjangkauan pasokan pakan. Penyaluran jagung subsidi juga dirancang agar berlangsung berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah, sehingga manfaatnya dapat diterima secara lebih merata.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa pengiriman jagung dilakukan dari sejumlah sentra produksi, yakni Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Sekitar 15.000 ton jagung sedang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah proses tersebut selesai, komoditas itu akan didistribusikan ke berbagai wilayah di Jawa untuk memenuhi kebutuhan peternak.
Bulog menyiapkan skema penyediaan sebanyak 5.000 ton jagung untuk setiap provinsi. Namun, pembagian akhirnya dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan peternak di masing-masing wilayah. Mekanisme tersebut ditujukan untuk mencegah penumpukan stok di satu daerah, sementara daerah lain mengalami kekurangan pasokan. Lampung menjadi pengecualian dalam rencana pasokan dari Jawa karena wilayah tersebut telah memiliki stok lebih dari 5.000 ton. Dengan ketersediaan itu, kebutuhan Lampung dapat dipenuhi dari persediaan lokal tanpa harus menerima pasokan tambahan dari Pulau Jawa.
Kebijakan penyiapan jagung subsidi oleh Bulog berkaitan erat dengan persoalan yang lebih luas dalam usaha peternakan ayam petelur. Bagi peternak, ketersediaan bahan pakan dengan harga terjangkau menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan produksi. Ketika biaya pakan meningkat, ruang usaha untuk mempertahankan harga jual telur dan memperoleh keuntungan menjadi semakin terbatas.
Sebelumnya, peternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Ayam Petelur Rakyat menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI pada Rabu (7/10/2026). Aksi tersebut mencerminkan tekanan yang dihadapi peternak akibat harga telur di tingkat peternak. Mereka menyampaikan bahwa tekanan harga tersebut telah menimbulkan kerugian sekitar Rp6.000-Rp7.000 per kilogram.
Besarnya kerugian itu tidak terlepas dari meningkatnya biaya produksi. Peternak mengaitkannya terutama dengan kenaikan harga pakan, jagung, dan bungkil kedelai. Ketiga komponen tersebut memiliki peran penting dalam formulasi pakan ayam petelur, sehingga perubahan harganya dapat langsung memengaruhi biaya pemeliharaan dan produksi telur.
Dalam situasi ketika harga telur di tingkat peternak berada di bawah tekanan, kenaikan biaya produksi membuat pendapatan yang diterima tidak mampu menutup pengeluaran secara memadai. Kerugian sekitar Rp6.000-Rp7.000 per kilogram menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar fluktuasi harga harian, melainkan tekanan terhadap struktur usaha peternakan. Peternak harus menanggung biaya pakan dan bahan baku yang meningkat, sementara kemampuan menaikkan harga jual telur tetap terbatas.
Karena itu, rencana jagung subsidi dipandang dalam konteks upaya meredam beban biaya produksi, khususnya bagi peternak ayam petelur. Dukungan terhadap harga dan pasokan jagung diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan pada komponen pakan. Namun, penyelesaian persoalan tetap memerlukan perhatian terhadap keseimbangan biaya produksi, harga telur di tingkat peternak, dan perlindungan terhadap keberlanjutan usaha peternakan rakyat.
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyampaikan respons setelah menemui massa peternak yang menyuarakan tekanan biaya produksi dan lemahnya posisi mereka di pasar. Ia menegaskan bahwa persoalan jagung tidak dapat dibiarkan berlarut karena komoditas tersebut menjadi bahan utama pakan unggas. Ketersediaan stok dan kestabilan harga perlu dikendalikan agar peternak tidak menanggung kerugian akibat pasokan terbatas maupun lonjakan harga yang sulit diprediksi.
Untuk mencari jalan keluar, Titiek berkomitmen berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, yang juga disebut sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, serta Direktur Utama Bulog. Koordinasi tersebut diarahkan untuk membahas kebutuhan jagung peternak, pengaturan distribusi, dan kemungkinan penyediaan jagung bersubsidi. Menurutnya, kebijakan harus memastikan bahan baku pakan tersedia pada waktu dan harga yang wajar, sehingga keberlangsungan usaha peternakan tidak hanya bergantung pada perubahan harga pasar.
Selain jagung, Titiek menyoroti persoalan telur ketika produksi melimpah. Kondisi tersebut kerap menyebabkan harga di tingkat peternak turun dan tidak sebanding dengan biaya pakan, pemeliharaan, serta operasional kandang. Karena itu, diperlukan mekanisme penyerapan yang dapat segera bekerja ketika pasokan meningkat. Pemerintah, menurut gagasan tersebut, dapat menyerap telur melalui berbagai program yang memang membutuhkan komoditas itu, termasuk kegiatan pemenuhan pangan masyarakat dan program sosial.
Skema penyerapan akan membantu memastikan hasil produksi peternak tetap memiliki pasar, sekaligus membuat telur dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih luas. Komisi IV menilai persoalan perunggasan harus ditangani secara menyeluruh, bukan melalui kebijakan yang berdiri sendiri. Pembahasan perlu mencakup ketersediaan dan harga jagung, biaya pakan, harga telur, serta kepastian penyerapan produksi. Pendekatan terpadu dinilai penting untuk menjaga peternak tetap berusaha, melindungi konsumen, dan menciptakan keseimbangan dalam rantai pasok pangan.
