BATAM, KEPULAUAN RIAU — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan dukungannya terhadap pemanfaatan teknologi seawater reverse osmosis (SWRO) untuk memenuhi kebutuhan air industri pusat data di Batam, Kepulauan Riau. Teknologi tersebut memungkinkan air laut diolah menjadi air tawar yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional fasilitas digital, termasuk pusat data yang membutuhkan pasokan air secara berkelanjutan.
Dukungan itu berangkat dari kebutuhan untuk menyelaraskan pertumbuhan industri dengan ketersediaan sumber daya bagi masyarakat. Selama ini, pasokan air Batam banyak bersumber dari waduk yang juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan penduduk. Penggunaan SWRO dipandang sebagai salah satu pilihan agar ekspansi pusat data tidak menambah beban terhadap sumber air yang dimanfaatkan masyarakat sehari-hari.
Iftitah menekankan bahwa investasi harus berjalan bersama tanggung jawab. Menurutnya, kebutuhan air untuk pusat data perlu disiapkan secara baik sejak tahap perencanaan, bukan hanya setelah pembangunan industri berlangsung. Penggunaan teknologi pengolahan air laut dapat menjadi bagian dari kesiapan tersebut, terutama bagi kawasan yang menghadapi keterbatasan sumber air tawar dan pada saat yang sama berupaya menarik investasi baru.
Perencanaan yang jelas diperlukan untuk memastikan kebutuhan industri dan kepentingan masyarakat dapat berjalan beriringan. Kajian mengenai kapasitas produksi air, jaringan distribusi, dampak lingkungan, serta keberlanjutan operasional SWRO menjadi unsur penting sebelum pengembangan dilakukan. Dengan pengaturan yang matang, Batam dapat menyediakan dukungan infrastruktur bagi pusat data tanpa mengurangi perlindungan terhadap pasokan air penduduk. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi pertumbuhan industri baru yang tetap memperhatikan daya dukung wilayah dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya.
Dukungan terhadap pemanfaatan air laut olahan berkaitan erat dengan langkah Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mendorong pelaku industri pusat data membangun fasilitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) secara mandiri. Pendekatan ini dipandang penting karena pusat data membutuhkan pasokan air yang stabil, terukur, dan berkelanjutan, baik untuk sistem pendinginan maupun kebutuhan operasional pendukung. Dengan membangun instalasi sendiri, pengelola pusat data dapat menyesuaikan kapasitas produksi air dengan skala fasilitas dan rencana pengembangannya.
Berdasarkan data BP Batam pada September 2026, terdapat 10 rencana pengembangan pusat data di Batam. Dari jumlah tersebut, satu fasilitas telah beroperasi, sementara proyek lain berada dalam berbagai tahap persiapan dan pembangunan. Perkembangan itu menunjukkan potensi peningkatan kebutuhan utilitas dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, ketersediaan sumber air alternatif menjadi bagian penting dari strategi pengembangan kawasan industri digital, terutama untuk menghindari tekanan tambahan terhadap sumber air baku yang selama ini dimanfaatkan masyarakat.
Rencana pembangunan fasilitas SWRO diproyeksikan berlangsung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa dan kawasan industri Kabil. Pada tahap awal, fasilitas tersebut diperkirakan menambah kapasitas produksi air sekitar 750 liter per detik dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Kapasitas itu direncanakan meningkat menjadi sekitar 1.000 liter per detik pada tahap berikutnya, sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pusat data dan aktivitas industri terkait.
Pengembangan kapasitas secara bertahap memungkinkan penyediaan air dilakukan sesuai pertumbuhan permintaan, sekaligus memberi ruang bagi evaluasi teknologi, biaya, dan keandalan operasional. Air hasil pengolahan laut tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri tanpa mengurangi pasokan air waduk bagi masyarakat. Dengan demikian, SWRO tidak hanya menjadi solusi teknis bagi ekspansi pusat data, tetapi juga instrumen untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi, ketahanan air, dan kepentingan publik di Batam.
Dukungan terhadap ekspansi pusat data di Batam tidak berhenti pada penyediaan air, termasuk air laut yang diolah untuk memenuhi kebutuhan operasional. Fasilitas digital berskala besar juga memerlukan pasokan listrik yang stabil, berkelanjutan, dan mampu mengikuti pertumbuhan beban komputasi. Karena itu, penguatan jaringan kelistrikan, pembangunan infrastruktur transmisi, serta penyediaan sistem cadangan menjadi bagian penting dari agenda pengembangan. Infrastruktur penunjang lain, seperti konektivitas telekomunikasi, akses kawasan, dan fasilitas utilitas, perlu dirancang secara terpadu agar operasional pusat data tetap andal.
Realisasi kebutuhan tersebut menuntut koordinasi erat pemerintah, BP Batam, penyedia energi, dan pelaku usaha. Masing-masing pihak perlu menyelaraskan perencanaan kapasitas, jadwal investasi, standar layanan, serta skema pengelolaan risiko. Pemetaan BP Batam pada September 2026 mencatat bahwa kapasitas pusat data yang telah beroperasi, komitmen investasi, dan rencana pengembangan secara keseluruhan mencapai 1,47 gigawatt kapasitas teknologi informasi. Angka itu menunjukkan besarnya kebutuhan energi dan utilitas yang harus disiapkan secara bertahap, sekaligus menegaskan pentingnya kepastian pasokan bagi investor yang akan membangun fasilitas baru.
Iftitah menilai posisi geografis Batam yang strategis membuka peluang bagi daerah tersebut untuk berkembang menjadi salah satu pusat data berskala global. Kedekatannya dengan jalur perdagangan dan pusat ekonomi regional dapat memperkuat daya tarik Batam sebagai lokasi penyimpanan, pemrosesan, dan pertukaran data. Pertumbuhan ini juga berpotensi menarik investasi lanjutan di sektor ekonomi digital dan kecerdasan buatan. Namun, peluang tersebut bergantung pada terbentuknya ekosistem yang andal, kepastian layanan investasi, dan kesiapan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga profesional di bidang teknologi informasi, kelistrikan, keamanan siber, serta pengelolaan fasilitas akan menentukan kemampuan Batam mempertahankan daya saingnya. Dengan perencanaan lintas sektor yang konsisten, pembangunan utilitas dapat berjalan seiring dengan ekspansi industri digital.
Pertumbuhan industri pusat data di Batam memiliki dimensi manfaat sosial yang melampaui pembangunan infrastruktur teknologi. Kehadiran fasilitas tersebut dapat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja dalam berbagai bidang, mulai dari operasional dan pemeliharaan sistem, kelistrikan, keamanan, hingga layanan pendukung. Dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat apabila kebutuhan tenaga kerja dipenuhi dengan melibatkan penduduk di sekitar kawasan pengembangan.
Iftitah berpandangan bahwa pusat data bukan hanya berkaitan dengan teknologi, melainkan juga berpotensi membuka kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan, dan mendorong pendapatan masyarakat ke tingkat yang lebih baik. Peluang tersebut mencakup pekerjaan langsung di dalam fasilitas pusat data serta pekerjaan tidak langsung melalui jasa konstruksi, transportasi, penyediaan makanan, akomodasi, dan layanan profesional. Dengan peningkatan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri, masyarakat dapat memperoleh akses lebih besar terhadap pekerjaan formal dan berkelanjutan.
Pada Mei 2026, BP Batam mengawal investasi pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan di kawasan Nongsa. Investasi tersebut bernilai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp88 triliun, dengan luas pengembangan sekitar 30 hektare. Skala investasi ini menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga kerja dan layanan pendukung seiring pertumbuhan ekonomi digital, sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan pelaku usaha serta masyarakat di wilayah Batam.
Kementerian Transmigrasi menyatakan kesiapan untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, terutama generasi muda, agar dapat memanfaatkan peluang kerja dan pengembangan keterampilan yang muncul dari pertumbuhan ekonomi digital. Dukungan tersebut penting untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi kebutuhan industri pusat data. Investasi perlu memberi manfaat bagi masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan pendapatan yang terhubung dengan perkembangan kawasan.
