Jakarta | Wardatina Mawa menyebut nafkah setelah perceraiannya dengan Insanul Fahmi belum dipenuhi. Berdasarkan informasi dalam bahan sumber, keduanya bercerai pada Juli 2026, dan kewajiban nafkah yang disebutkan belum dibayarkan. Pernyataan tersebut mencakup beberapa jenis nafkah dengan nilai yang berbeda, termasuk nafkah masa iddah, nafkah mut’ah, serta nafkah untuk anak. Rincian itu menjadi pokok keterangan mengenai kewajiban pascaperceraian yang disampaikan dalam sumber. Informasi yang tersedia menghubungkan penyebutan jumlah kewajiban dengan pernyataan Wardatina bahwa pembayaran belum diterima. Dengan demikian, uraian ini terbatas pada nominal dan status pembayaran sebagaimana disebutkan, tanpa menambahkan penilaian mengenai pihak yang terlibat maupun proses hukum lainnya.
Untuk nafkah masa iddah, jumlah yang tercantum adalah Rp30 juta. Sementara itu, nafkah mut’ah disebut bernilai Rp46 juta. Kedua nominal tersebut merupakan angka yang disampaikan dalam bahan sumber sebagai bagian dari kewajiban setelah perceraian. Selain dua kewajiban tersebut, sumber juga mencantumkan nafkah anak sebesar Rp3 juta setiap bulan. Penyebutan angka bulanan itu membedakannya dari nominal nafkah masa iddah dan mut’ah yang dicantumkan sebagai jumlah masing-masing. Keterangan tersebut tidak memberikan rincian tambahan tentang jadwal pembayaran, periode pembayaran nafkah anak, ataupun apakah ada pembayaran sebagian. Karena itu, jumlah dan frekuensi yang dapat dicatat hanya mengikuti rincian yang tersedia dalam sumber, yakni Rp30 juta, Rp46 juta, dan Rp3 juta per bulan.
Wardatina Mawa menyatakan bahwa nafkah pascaperceraian tersebut belum dipenuhi, menurut keterangan yang termuat dalam bahan sumber. Pernyataan itu mencakup kewajiban nafkah masa iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak dengan nominal yang telah disebutkan. Bahan sumber mengaitkan kewajiban itu dengan perceraian Wardatina dan Insanul Fahmi pada Juli 2026. Tidak terdapat keterangan lain di sini mengenai tanggapan Insanul Fahmi, alasan pembayaran belum dilakukan, atau perkembangan penyelesaian kewajiban. Oleh sebab itu, informasi yang dapat disampaikan secara terbatas adalah bahwa Wardatina menyebut pembayaran belum dipenuhi, dengan rincian nafkah masa iddah Rp30 juta, nafkah mut’ah Rp46 juta, dan nafkah anak Rp3 juta setiap bulan. Uraian ini mengikuti informasi yang diberikan tanpa menarik kesimpulan tambahan.
Di tengah persoalan nafkah pasca-cerai yang masih menanti proses hukum, Wardatina Mawa menyampaikan bahwa ia tidak ingin terlalu menuntut. Ia memilih memusatkan perhatian pada kehidupan sehari-hari dan melanjutkan hidup bersama anaknya. Sikap tersebut menggambarkan keinginannya untuk menjalani keadaan yang ada tanpa memperpanjang tuntutan pribadi. Namun, pernyataan itu perlu dipahami sesuai konteks: Mawa tidak menyatakan bahwa tanggung jawab ayah terhadap anak tidak lagi diperlukan. Fokusnya adalah memastikan anak tetap dapat menjalani kehidupannya, sementara persoalan nafkah masih menjadi bagian dari perkara yang berlangsung.
Mawa mengatakan akan menerima berapa pun nafkah anak yang diberikan, bahkan menyebut nominal Rp3.000. Ucapan itu menunjukkan bahwa ia tidak menetapkan jumlah tertentu sebagai syarat untuk menerima bantuan bagi anak. Pernyataan tersebut bukan persetujuan bahwa nafkah boleh tidak dibayarkan, dan bukan pula tanda bahwa kewajiban memberi nafkah telah gugur. Ia tetap mengharapkan adanya rasa tanggung jawab penuh dari seorang ayah kepada anaknya. Karena itu, nominal yang disebut sebaiknya dibaca sebagai gambaran sikap Mawa yang tidak ingin berfokus pada besarnya angka, bukan sebagai ukuran bahwa kebutuhan anak telah terpenuhi.
Harapan Mawa menekankan bahwa nafkah memiliki makna lebih luas daripada sekadar nominal yang diberikan. Tanggung jawab orang tua mencakup kepedulian dan kesediaan untuk memenuhi kebutuhan anak sesuai keadaan serta ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, sikap Mawa untuk tidak terlalu menuntut tidak menghapus hak anak atas nafkah. Ia menyatakan bersedia menerima pemberian yang ada, tetapi tetap menginginkan tanggung jawab ayah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Sementara proses hukum masih berjalan, publik perlu membedakan sikap pribadi Mawa dalam menghadapi situasi ini dari keputusan hukum mengenai kewajiban nafkah. Dengan demikian, pesannya tidak disalahartikan sebagai pembebasan dari kewajiban atau persetujuan atas ketiadaan pembayaran.
Selain menyampaikan persoalan nafkah pasca-cerai, Wardatina Mawa juga melaporkan mantan suaminya, Insanul Fahmi, atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Laporan tersebut turut menyeret nama Inara Rusli. Mawa menyertakan sejumlah bukti untuk mendukung pengaduannya, termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV. Menurut keterangan yang disampaikan pihak Mawa, rekaman itu diduga merekam hubungan intim Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Isi rekaman tersebut masih merupakan bagian dari dugaan yang dilaporkan dan perlu dinilai melalui proses hukum.
Di hadapan awak media di Polda Metro Jaya, Mawa menyampaikan bahwa penanganan kasusnya disebut telah mendekati tahap gelar perkara. Ia juga mengatakan bahwa urutan proses hukum mulai terlihat, meski perkembangan tersebut belum berarti perkara telah menghasilkan kesimpulan atau keputusan hukum. Gelar perkara merupakan bagian dari tahapan penanganan laporan yang dilakukan penyidik untuk menelaah bukti dan menentukan langkah lanjutan. Karena itu, status dan dugaan yang disampaikan para pihak tetap harus dipahami sebagai materi penyelidikan, bukan sebagai fakta yang telah diputus oleh pengadilan.
Mawa menyampaikan apresiasi kepada penyidik yang menangani laporan tersebut. Ia menyatakan masih menunggu proses selanjutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Hingga proses hukum berjalan, penetapan status hukum terhadap pihak-pihak yang dilaporkan merupakan kewenangan penyidik berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti yang tersedia. Pernyataan Mawa mengenai kedekatan perkara dengan gelar perkara mencerminkan keterangannya kepada media, bukan kepastian bahwa penetapan tersangka telah dilakukan. Perkembangan resmi berikutnya diharapkan dapat menjelaskan hasil evaluasi penyidik serta tahapan yang akan ditempuh. Sementara itu, tuduhan perselingkuhan dan perzinaan yang menjadi dasar laporan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum. Semua pihak tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan, dan proses harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perhatian publik terhadap perkara ini perlu dibedakan dari hasil penyidikan yang masih berlangsung, serta dari putusan hukum yang belum ada.
Dalam keterangannya, Insanul Fahmi sebelumnya mengungkap dugaan penipuan dengan nilai mencapai Rp2,3 miliar. Ia menyebut perkara tersebut berdampak pada kondisi keuangannya. Informasi itu menjadi konteks tambahan di tengah pembahasan mengenai nafkah pasca-cerai yang menurut Wardatina Mawa belum dipenuhi. Namun, keterangan tentang dugaan penipuan tersebut merupakan pengakuan Insanul dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan langsung dengan persoalan nafkah.
Insanul mengaku telah melaporkan dugaan penipuan itu ke Polrestabes Medan pada 2023. Menurut penuturannya, laporan tersebut telah disampaikan kepada kepolisian, tetapi proses penanganannya belum menunjukkan perkembangan yang ia harapkan. Ia juga menyampaikan bahwa nilai kerugian yang diduga dialaminya cukup besar dan memengaruhi situasi keuangannya. Sampai informasi mengenai laporan itu disampaikan, belum ada keterangan lebih lanjut dalam konteks ini mengenai hasil penyelidikan atau keputusan resmi terkait perkara tersebut.
Keterangan mengenai laporan itu perlu ditempatkan secara terpisah dari klaim Wardatina mengenai nafkah. Dampak finansial yang disebut Insanul merupakan penjelasan versinya mengenai keadaan keuangannya, bukan kepastian bahwa hal tersebut menjadi penyebab nafkah belum dibayarkan. Status laporan dugaan penipuan juga masih perlu merujuk pada informasi resmi dari pihak berwenang agar perkembangan dan hasil penanganannya dapat diketahui secara akurat. Dengan demikian, kedua hal tersebut tetap menjadi informasi yang berbeda: satu berkaitan dengan laporan dugaan penipuan yang disebut telah diajukan, sedangkan yang lain menyangkut tuntutan pemenuhan nafkah pasca-cerai.
