Jakarta | Mabes Polri mengumumkan penyidikan dugaan penyadapan atau akses ilegal pada Selasa malam, 3 November. Dalam perkembangan tersebut, tiga anggota polisi berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya juga ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Informasi mengenai penetapan status tersangka dan penahanan itu disampaikan oleh Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin.
Pengumuman ini menjadi perkembangan utama dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan akses terhadap nomor Presiden dan sejumlah tokoh. Namun, keterangan yang disampaikan dalam pengumuman tersebut tidak merinci bagaimana dugaan penyadapan atau akses ilegal itu dilakukan. Karena itu, informasi yang telah dipastikan pada tahap ini adalah bahwa penyidikan sedang berjalan, serta tiga anggota polisi telah berstatus tersangka dan berada dalam penahanan.
Penetapan tersangka menandai bahwa penyidik melanjutkan penanganan perkara dengan memeriksa lebih jauh dugaan yang sedang diselidiki. Meski demikian, status tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak dengan sendirinya menjelaskan keseluruhan peristiwa maupun hasil akhir perkara. Informasi mengenai dugaan penyadapan tetap perlu dibedakan dari fakta yang telah diumumkan secara resmi, termasuk identitas para tersangka yang hanya disebut melalui inisial.
Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin menjadi sumber keterangan mengenai langkah penyidik tersebut. Sejauh keterangan yang tersedia, belum disampaikan rincian tambahan tentang dugaan tindakan, objek akses, ataupun perkembangan pemeriksaan lainnya. Oleh sebab itu, pemberitaan mengenai perkara ini perlu berpegang pada informasi resmi yang telah diumumkan dan tidak menganggap rincian yang belum dikonfirmasi sebagai fakta.
Dengan demikian, inti perkembangan pada Selasa malam, 3 November, adalah dimulainya penyidikan dugaan penyadapan atau akses ilegal serta penetapan tiga anggota polisi, LSP, ASN, dan EH, sebagai tersangka. Ketiganya ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada keterangan resmi yang disampaikan selama proses tersebut berlangsung.
Menurut keterangan Asep Safrudin, cakupan nomor yang diduga menjadi sasaran dalam perkara ini tidak terbatas pada satu kelompok. Ia menyebut nomor Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah tokoh politik, organisasi masyarakat, media, serta pengusaha. Keterangan tersebut menggambarkan lingkup pihak yang disebut terdampak oleh tindakan yang kini diselidiki. Namun, informasi itu masih merupakan dugaan yang disampaikan dalam proses penanganan perkara, bukan kesimpulan hukum yang telah diputus pengadilan.
Asep juga menyatakan bahwa modus yang diduga dilakukan para tersangka berlangsung pada kurun 2025–2026. Dalam uraian tersebut, tiga anggota polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap nomor-nomor yang disebutkan. Penetapan tersangka menunjukkan adanya proses penyidikan terhadap dugaan perbuatan tersebut, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan. Status dan tanggung jawab masing-masing pihak tetap harus diuji melalui proses hukum, termasuk pemeriksaan bukti dan persidangan.
Keterangan yang disampaikan turut menyebut bahwa penyadapan itu diperintahkan tanpa kaitan dengan penegakan hukum. Asep juga mengatakan bahwa jejak log dihapus. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari dugaan yang diungkapkan dalam penanganan kasus, sehingga perlu dipahami sebagai keterangan mengenai tindakan yang dituduhkan kepada para tersangka, bukan fakta yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Belum ada dasar untuk menambahkan motif atau rincian teknis di luar keterangan itu. Dengan demikian, penyebutan Presiden, tokoh politik, organisasi masyarakat, media, dan pengusaha harus ditempatkan secara cermat sebagai cakupan sasaran menurut keterangan penyidik, sementara pembuktian dan penilaian akhir tetap menjadi kewenangan pengadilan.
Perkembangan penyidikan dugaan penyadapan nomor Presiden dan sejumlah tokoh disampaikan oleh Kabareskrim. Dalam keterangannya, ia menyebut polisi telah memeriksa 10 orang serta tiga ahli. Informasi tersebut memberi gambaran mengenai langkah yang telah ditempuh penyidik, tanpa merinci identitas orang-orang yang dimintai keterangan ataupun bidang keahlian para ahli. Angka pemeriksaan itu menjadi bagian dari pembaruan resmi tentang proses penanganan perkara. Sampai keterangan tersebut disampaikan, hal yang dapat dipastikan dari informasi yang tersedia adalah jumlah orang dan ahli yang telah diperiksa. Rincian lain mengenai pemeriksaan tidak disampaikan dalam keterangan itu, sehingga tidak dapat ditambahkan atau diasumsikan.
Selain pemeriksaan, penyidik juga menyita sejumlah barang. Barang yang disebutkan terdiri atas 11 ponsel, satu iPad, dan empat flash disk. Jumlah serta jenis barang tersebut merupakan rincian penyitaan yang disampaikan dalam perkembangan perkara. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan isi perangkat, data yang tersimpan, maupun hasil pemeriksaan terhadap barang-barang itu. Karena itu, penyitaan semata tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan informasi apa yang terdapat di dalamnya. Tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa perangkat tertentu memuat rekaman, aplikasi, atau bukti khusus. Penyebutan barang di sini terbatas pada jumlah dan kategorinya, sebagaimana tercantum dalam keterangan Kabareskrim mengenai penyidikan.
Keterangan mengenai pemeriksaan dan penyitaan ini perlu dibaca sesuai batas informasi yang telah dipublikasikan. Belum ada rincian dalam keterangan tersebut tentang identitas orang yang diperiksa, nama para ahli, atau hubungan barang sitaan dengan sasaran dugaan penyadapan. Oleh sebab itu, hubungan 11 ponsel, satu iPad, dan empat flash disk dengan nomor tertentu atau tokoh tertentu tidak dapat dipastikan berdasarkan data tersebut. Begitu pula, tidak tepat menyatakan bahwa isi barang bukti telah mengonfirmasi dugaan tertentu apabila hasil pemeriksaan perangkat belum dijelaskan. Pembaruan ini hanya menyampaikan jumlah pihak yang diperiksa dan barang yang disita. Informasi lebih lanjut mengenai proses maupun temuan penyidik memerlukan keterangan resmi berikutnya.Asep Safrudin menegaskan bahwa setiap tindakan penyadapan maupun pemantauan harus dijalankan dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Penggunaan kewenangan tersebut, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas dan kepastian hukum. Artinya, langkah pemantauan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan sesuai ketentuan, serta tetap menghormati hak setiap orang. Penegasan ini disampaikan dalam konteks dugaan penyadapan terhadap nomor Presiden dan sejumlah tokoh yang turut menyeret tiga anggota polisi sebagai tersangka. Prinsip-prinsip tersebut menjadi penting agar kewenangan aparat tidak digunakan secara sewenang-wenang dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa Kapolri memerhatikan peristiwa tersebut dengan sangat serius. Pernyataan itu menunjukkan bahwa dugaan yang melibatkan anggota kepolisian mendapat perhatian di tingkat pimpinan, serta perlu ditangani melalui mekanisme yang berlaku. Johnny juga mengaitkan penanganan internal yang bersih dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Menurut penjelasannya, proses yang dijalankan secara profesional dan transparan menjadi bagian penting dalam menjaga keyakinan publik bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara sungguh-sungguh. Kepercayaan masyarakat, dalam hal ini, berkaitan dengan sikap Polri dalam memeriksa perkara yang menyangkut anggotanya sendiri.
Johnny menyampaikan keterangan tersebut dalam konferensi pers bersama Asep Safrudin. Turut hadir Irwasum Komjen Pol Asep Edi Suheri dan Kadiv Propam Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap. Kehadiran para pejabat itu memperlihatkan bahwa keterangan mengenai perkara disampaikan oleh sejumlah unsur pimpinan dan pengawasan di lingkungan Polri. Dalam forum tersebut, perhatian diarahkan pada pentingnya penghormatan terhadap HAM, kepatuhan pada dasar hukum, dan kepastian hukum dalam tindakan pemantauan. Pernyataan bahwa Kapolri mencermati peristiwa ini secara serius juga disampaikan seiring penekanan mengenai pentingnya proses internal yang bersih bagi kepercayaan publik. Keterangan tersebut menjelaskan sikap dan prinsip yang ditekankan Polri, tanpa menetapkan lebih dahulu hasil akhir pemeriksaan atau penanganan perkara.
Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Lantik Bamsoet Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (DPP-RI) | Tiga Sepeda Motor Dilaporkan Hilang di Sejumlah Lokasi Surabaya | Perselisihan Sepeda Motor Berujung Maut, Tiga Tersangka Ditangkap di Tanjung Priok
398 kunjungan
