Jakarta | Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah menyerahkan tiga tersangka perkara perpajakan dari PT WAR dan PT LBS kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Penyerahan berlangsung pada 27–29 Oktober 2026, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Dengan terpenuhinya kelengkapan berkas, penanganan perkara memasuki tahap berikutnya dalam proses penegakan hukum.
Tiga tersangka yang diserahkan disebut menggunakan inisial DAN dan MWN, yang berasal dari PT WAR, serta MHL dari PT LBS. Penyerahan para tersangka beserta perkara tersebut merupakan tindak lanjut proses penyidikan yang dilakukan PPNS Direktorat Jenderal Pajak. Setelah berkas memperoleh status P-21, jaksa dapat melanjutkan penanganan sesuai kewenangan penuntutan. Tahap ini juga menandai peralihan tanggung jawab penanganan perkara dari penyidik kepada penuntut umum, mengikuti prosedur yang berlaku dalam perkara pidana.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana perpajakan. Menurut penyidik, perbuatan yang disangkakan dalam dua perkara itu mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dengan nilai total Rp11.550.363.002. Angka tersebut merupakan gabungan nilai kerugian dari kedua perkara, bukan nilai untuk masing-masing tersangka atau perusahaan. Karena perkara telah dinyatakan lengkap dan diserahkan kepada kejaksaan, pembuktian atas dugaan perbuatan serta perhitungan kerugian negara selanjutnya akan diuji melalui proses hukum. Para tersangka tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan menjalani pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyerahan ini mencerminkan berlanjutnya penanganan perkara dari tahap penyidikan menuju proses penuntutan, sekaligus memberi ruang bagi jaksa untuk menilai bukti yang telah dikumpulkan sebelum perkara diproses lebih lanjut di pengadilan.
Dalam perkara yang dikaitkan dengan PT WAR, penyidik memaparkan dugaan tindak pidana perpajakan yang melibatkan MHL, yang disebut menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut. MHL diduga melakukan perbuatan melalui PT WAR dan disebut mendapat bantuan dari MWN, yang menurut paparan penyidik merupakan komisaris. Keterangan mengenai peran masing-masing pihak tersebut masih merupakan dugaan dalam proses hukum, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah dibuktikan melalui putusan pengadilan.
Perbuatan yang disangkakan berkaitan dengan dugaan penerbitan dan/atau penggunaan dokumen perpajakan yang tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya. Dokumen yang dimaksud mencakup faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Penyidik menyebut dugaan tersebut berlangsung pada masa pajak September hingga Desember 2022. Dengan demikian, pokok perkara bukan sekadar keberadaan dokumen, melainkan dugaan bahwa dokumen-dokumen itu diterbitkan atau digunakan tanpa didukung transaksi yang sesungguhnya. Uraian tersebut merupakan konstruksi penyidikan dan masih harus diuji dalam tahapan proses hukum berikutnya.
Dalam paparan perkara, nilai dugaan kerugian negara disebut mencapai Rp3.311.871.118. Angka tersebut merupakan nilai kerugian yang dikaitkan penyidik dengan dugaan perbuatan perpajakan melalui PT WAR, bukan penetapan akhir mengenai kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak tertentu. Sangkaan terhadap perkara ini didasarkan pada Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penerapan pasal dan penilaian atas bukti akan menjadi bagian dari proses penanganan perkara. Sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap, MHL maupun MWN tetap harus dipandang sebagai pihak yang diduga terlibat, bukan dinyatakan bersalah.
Selain perkara yang melibatkan petinggi perusahaan lain di Kalimantan Selatan, penyidikan juga mencakup dugaan tindak pidana perpajakan pada PT LBS. MHL, yang disebut menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut, diduga menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap. Dugaan itu berkaitan dengan kewajiban perpajakan PT LBS, dan harus dipahami sebagai sangkaan dalam proses hukum, bukan penetapan bahwa MHL telah terbukti melakukan tindak pidana.
Perkara tersebut mencakup masa pajak Januari hingga Desember 2022. Dalam periode itu, MHL juga diduga menerbitkan dan/atau menggunakan dokumen perpajakan yang tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya. Dokumen yang menjadi bagian dari dugaan ini berkaitan dengan pemenuhan administrasi pajak perusahaan. Penilaian mengenai kebenaran transaksi dan dokumen, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terkait, nantinya menjadi bagian dari proses pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kerugian pada pendapatan negara yang dikaitkan dengan perkara PT LBS disebut mencapai Rp8.238.491.884. Nilai tersebut merupakan angka yang dikaitkan dengan dugaan dalam perkara, sehingga tidak serta-merta menunjukkan adanya putusan pengadilan atau penetapan kesalahan. Besaran kerugian dan unsur perbuatan yang disangkakan tetap perlu diuji melalui tahapan penanganan perkara serta pembuktian di pengadilan.
Atas dugaan tersebut, MHL disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39A huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal-pasal itu menjadi dasar sangkaan terkait penyampaian keterangan atau SPT serta dokumen perpajakan yang diduga tidak sesuai keadaan sebenarnya. Status tersangka dan pasal yang disangkakan tidak sama dengan putusan bersalah; asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Dalam perkara pajak yang menjerat tiga petinggi perusahaan di Kalimantan Selatan, ancaman pidana yang disebut mencakup hukuman penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Selain pidana penjara, pelanggar dapat dikenai denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Besaran sanksi tersebut menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat membawa konsekuensi hukum yang serius.
Ancaman itu berkaitan dengan pelanggaran yang ditangani melalui proses penegakan hukum perpajakan. Penyerahan para tersangka kepada kejaksaan menjadi bagian dari tahapan penanganan perkara, setelah penyidikan dilakukan oleh otoritas pajak. Proses tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan melibatkan koordinasi antarlembaga. Penegakan hukum di bidang ini, menurut otoritas, tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.
Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton Budhi Setiawan, menjelaskan bahwa penanganan perkara perpajakan mengedepankan asas ultimum remedium. Artinya, hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah langkah-langkah lain untuk mendorong kepatuhan ditempuh. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Kanwil DJP Kalselteng bersinergi dengan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Kalimantan Selatan. Kerja sama tersebut mendukung proses penanganan perkara agar berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum.
Anton mengimbau setiap wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan secara benar, jelas, dan lengkap. Hal itu penting dalam sistem self-assessment, yakni sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri pajak yang terutang. Kepercayaan tersebut disertai tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dan memenuhi kewajiban secara tepat. Anton berharap penegakan hukum dapat memberi efek jera bagi pelanggar sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang baik mengenai aturan, wajib pajak diharapkan dapat menjalankan kewajibannya secara tertib dan menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Baca juga: Sidang Lanjutan Perkara Dokter Tifa Dijadwalkan Pekan Depan dengan Tiga Saksi JPU | Mediasi Nur Rohmah dan Erin Tak Berujung Damai, Perkara Rp1 Miliar Masuk Persidangan | Jaksa Ungkap Febrie Cs Punya 29 Perusahaan dan Yayasan untuk Cuci Uang
1,064 kunjungan





