Jakarta | Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menargetkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat dipadamkan sebelum memasuki satu bulan ke depan. Target tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah mengendalikan kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah menilai penanganan perlu dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar api tidak meluas, menimbulkan kabut asap, atau mengganggu aktivitas masyarakat.
Jumhur menyatakan optimistis target itu dapat tercapai karena personel gabungan telah dikerahkan untuk menangani titik api. Unsur yang terlibat bekerja di lapangan untuk memantau perkembangan kebakaran, melakukan pemadaman, serta mencegah munculnya titik api baru. Pengerahan sumber daya tersebut menjadi salah satu dasar keyakinan pemerintah bahwa karhutla dapat dikendalikan dalam waktu yang relatif singkat.
Operasi pemadaman karhutla masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi kecepatan dan kesinambungan penanganan di lapangan. Salah satu kendala utama ialah keterbatasan pasokan air. Ketersediaan air yang tidak selalu memadai dapat menghambat pengisian ulang serta membatasi frekuensi penyiraman pada area yang membutuhkan penanganan. Kondisi ini membuat upaya pemadaman tidak hanya bergantung pada kesiapan personel, tetapi juga pada dukungan logistik yang mampu menjaga aliran air selama operasi berlangsung. Ketika pasokan tidak stabil, penanganan api berpotensi menjadi lebih sulit dan memerlukan pengaturan sumber daya secara cermat.
Kendala operasional juga dirasakan oleh armada pemadam melalui udara atau water bombing. Penggunaan sarana tersebut membutuhkan dukungan teknis, koordinasi, serta kondisi operasional yang memungkinkan pelaksanaan pemadaman secara aman dan efektif. Hambatan pada salah satu unsur pendukung dapat mengurangi kelancaran pelaksanaan misi, sehingga kemampuan untuk menjangkau dan menekan api tidak selalu dapat berjalan sesuai harapan. Karena itu, keberadaan armada udara perlu dipahami sebagai bagian dari sistem penanganan yang tetap memerlukan kesiapan pasokan, pengelolaan operasi, dan koordinasi antarpihak.
Berbagai keterbatasan tersebut menjadi konteks penting dalam memahami target pemadaman karhutla. Target tidak semata-mata ditentukan oleh keinginan untuk segera mengendalikan api, melainkan juga oleh kondisi lapangan dan kapasitas dukungan yang tersedia. Perbaikan pasokan air, penguatan kesiapan operasional, serta koordinasi yang lebih terarah dapat membantu memperkecil hambatan pemadaman. Langkah tersebut juga mendukung perencanaan pencegahan yang lebih ketat, karena pengalaman selama operasi dapat digunakan untuk mengenali kebutuhan sumber daya dan memperbaiki mekanisme respons. Dengan demikian, pencapaian target perlu disertai evaluasi berkala terhadap kendala nyata di lapangan.
Pemerintah menyiapkan langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak kembali terjadi melalui rencana revisi terhadap Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Revisi tersebut diarahkan untuk memperketat ketentuan mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar, yang selama ini masih memiliki pengecualian tertentu.
Ketentuan yang berlaku memberikan ruang bagi masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar secara terbatas. Pengecualian itu memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar maksimal dua hektare untuk setiap kepala keluarga, dengan pelaksanaannya didasarkan pada kearifan lokal. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari aturan yang mengatur aktivitas pembukaan lahan di tingkat masyarakat.
Dalam rencana pengetatan pencegahan karhutla, pemerintah menginisiasi penghapusan ketentuan pengecualian tersebut. Langkah ini berkaitan dengan penilaian bahwa aturan tersebut dapat menjadi titik masuk bagi terjadinya pembakaran lahan. Dengan menghapus ketentuan itu, pemerintah hendak memperkuat dasar pencegahan dan menghindari adanya ruang yang dapat digunakan untuk membakar lahan.
Jumhur menegaskan bahwa ketentuan mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi perhatian dalam upaya mencegah karhutla berulang. Karena itu, revisi Pasal 69 Ayat (2) ditempatkan sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk memperketat aturan yang ada. Perubahan tersebut tidak lagi memberikan pengecualian pembakaran lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga berdasarkan kearifan lokal, sehingga pengaturan pembukaan lahan dapat diarahkan pada pencegahan yang lebih ketat.
Pemerintah menyiapkan pengetatan aturan dan pengawasan di wilayah konsesi sebagai bagian dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Salah satu ketentuan yang dibahas adalah larangan menanami kembali lahan konsesi yang terbakar sebelum ditanami tanaman industri dengan komoditas perkebunan, termasuk kelapa sawit. Aturan tersebut ditujukan untuk menutup celah bagi pihak yang sengaja membakar lahan agar memperoleh ruang baru untuk membangun perkebunan. Dengan demikian, kebakaran tidak dapat dijadikan cara untuk mengubah peruntukan lahan atau mempercepat pembukaan area produksi.
Selain larangan penanaman kembali, pemerintah menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas apabila penyelidikan menemukan unsur kesengajaan dalam kebakaran di wilayah konsesi. Pengawasan perlu dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, penelusuran kepemilikan dan pengelolaan lahan, serta pengumpulan bukti yang dapat menjelaskan asal api. Pendekatan ini menempatkan pemegang konsesi pada tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga wilayahnya. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan memberi efek jera, sekaligus mendorong perusahaan memperkuat sistem pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kebakaran.
Dalam penanganan kebakaran yang sedang berlangsung, pemerintah juga akan menilai tawaran bantuan dari negara sahabat berdasarkan jenis bantuan dan efektivitasnya dalam mempercepat pemadaman. Menurut Jumhur, tambahan personel dalam jumlah kecil belum tentu memberikan dampak besar karena Indonesia telah mengerahkan puluhan ribu personel di berbagai wilayah terdampak. Setiap dukungan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional, kondisi medan, dan kemampuan koordinasi di lapangan. Armada water bombing juga akan dievaluasi berdasarkan urgensi serta efektivitas penggunaannya. Penilaian tersebut penting agar bantuan yang diterima benar-benar melengkapi kapasitas nasional, bukan sekadar menambah sumber daya tanpa kontribusi yang terukur.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Cuaca Buruk Hambat Upaya Pemadaman Kebakaran di Bromo | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar
