Jakarta | Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana pemerintah untuk membagikan ponsel gratis kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan. Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus memperkuat penyaluran bantuan dan berbagai dukungan pemerintah secara lebih terarah.
Ponsel yang akan diberikan tidak hanya berfungsi sebagai perangkat komunikasi. Setiap unit direncanakan telah dilengkapi rekening digital yang terhubung dengan identitas penerima. Rekening tersebut akan memiliki saldo awal sebesar Rp50 ribu. Dengan demikian, penerima diharapkan dapat langsung menggunakan layanan keuangan digital tanpa harus terlebih dahulu membeli perangkat atau membuka rekening secara mandiri.
Rencana pembagian ponsel itu berkaitan erat dengan program rekening gratis pemerintah. Rekening digital menjadi komponen utama karena berfungsi sebagai tempat penyaluran dana kepada masing-masing penerima. Dana yang disalurkan dapat mencakup saldo awal maupun bantuan lain sesuai dengan ketentuan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Mekanisme ini diharapkan membuat proses penyaluran lebih cepat, tercatat, dan mudah dipantau.
Selain membuka akses terhadap transaksi non tunai, kepemilikan ponsel dan rekening digital dapat membantu masyarakat mengenal layanan perbankan serta teknologi keuangan. Penerima berpotensi menggunakan perangkat tersebut untuk memeriksa saldo, menerima pemberitahuan, dan melakukan transaksi sesuai fasilitas yang tersedia. Namun, pelaksanaan program tetap memerlukan pendataan penerima, pengamanan data pribadi, edukasi penggunaan, serta kejelasan mengenai jadwal dan mekanisme distribusi.
Hashim belum menjelaskan seluruh rincian teknis mengenai jumlah ponsel, kelompok penerima, maupun tahapan pelaksanaannya. Karena itu, rencana tersebut masih perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan aturan operasional yang lebih jelas. Apabila direalisasikan dengan persiapan memadai, integrasi perangkat dan rekening digital dapat menjadi sarana untuk memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan perbankan.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai dua bank Himbara, ditunjuk untuk menyediakan rekening gratis bagi warga yang belum memiliki rekening bank. Penunjukan ini menjadi bagian dari rencana untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sektor perbankan.
Rekening tersebut ditujukan bagi sekitar 30% penduduk Indonesia yang disebut belum memiliki rekening bank dan masih berada di luar sektor perbankan. Kelompok ini menjadi sasaran utama karena belum mempunyai akses terhadap rekening yang dapat digunakan untuk menerima dan memanfaatkan layanan keuangan melalui bank.
Melalui penyediaan rekening tanpa biaya, BRI dan BSI diharapkan membuka akses awal bagi masyarakat yang belum terhubung dengan layanan perbankan. Program ini menempatkan rekening gratis sebagai sarana untuk menjangkau warga yang masih berada di luar sektor keuangan formal, sesuai dengan tujuan perluasan akses layanan keuangan.
Penunjukan kedua bank tersebut menegaskan upaya untuk menghadirkan layanan perbankan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Dengan demikian, program ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi penduduk yang selama ini belum masuk dalam sektor perbankan. Penyediaan rekening gratis menjadi langkah yang ditujukan untuk membantu menjangkau kelompok tersebut tanpa menambahkan beban pembukaan rekening.
Rekening digital gratis dirancang sebagai salah satu jalur utama untuk menyalurkan bantuan tunai secara langsung dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang berhak. Melalui mekanisme ini, penerima bantuan tidak perlu menerima uang dalam bentuk fisik atau mengambilnya melalui proses penyaluran konvensional. Dana akan dikirimkan ke rekening digital yang terhubung dengan ponsel masing-masing penerima, sehingga akses terhadap bantuan dapat dilakukan secara lebih praktis.
Hashim menjelaskan bahwa perubahan tersebut mencakup penyaluran bantuan sosial serta bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu. Jika sebelumnya bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, skema yang disampaikan kini mengarahkan dana langsung ke perangkat penerima melalui rekening digital. Ponsel berfungsi sebagai sarana untuk menerima informasi dan mengakses dana yang telah disalurkan, sementara rekening menjadi tempat pencatatan serta penerimaan bantuan.
Model ini juga dimaksudkan untuk membuat proses penyaluran lebih terarah. Setiap penerima dapat memperoleh informasi mengenai dana yang masuk melalui ponsel yang digunakan. Dengan demikian, bantuan tidak hanya diserahkan secara langsung, tetapi juga tercatat dalam sistem rekening digital. Bagi keluarga kurang mampu, keberadaan rekening gratis dapat mengurangi ketergantungan pada uang fisik dalam menerima bantuan dari pemerintah pusat.
Dalam penjelasan yang disampaikan, Hashim turut menyebut keterlibatan Wakil Menteri Keuangan Yuda dan Kementerian Keuangan dalam konteks informasi mengenai mekanisme tersebut. Keterangan itu menempatkan rekening digital sebagai bagian dari pembahasan penyaluran bantuan tunai, tanpa mengubah fokus utama pada penerima manfaat. Pelaksanaan skema tetap bergantung pada data penerima, kesiapan sistem, serta kemampuan masyarakat menggunakan ponsel untuk mengakses rekening masing-masing.
Sasaran awal program ini adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui pembukaan rekening tanpa biaya. Pemerintah menyebut masyarakat yang telah berusia 17 tahun sebagai kelompok yang dapat menjadi penerima manfaat. Setiap rekening direncanakan memperoleh saldo awal sebesar Rp50 ribu. Ketentuan tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan biaya dan administrasi yang selama ini mungkin membuat sebagian masyarakat menunda kepemilikan rekening.
Besaran anggaran yang disebutkan untuk mendukung rencana tersebut mencapai Rp3,8 triliun. Dana itu diproyeksikan untuk menopang rangkaian kebutuhan program, termasuk penyediaan perangkat atau dukungan terkait, pembukaan rekening, serta pelaksanaan kegiatan bagi penerima manfaat. Pelaksanaannya ditargetkan mulai pada awal tahun depan. Namun, informasi mengenai jadwal dan mekanisme tersebut masih berada dalam kerangka rencana pemerintah, sehingga penerapannya tetap bergantung pada kebijakan lanjutan, kesiapan teknis, dan keputusan resmi yang akan ditetapkan.
Pemerintah juga tidak hanya menyiapkan pembukaan rekening dan pemberian saldo awal. Program aktivasi bagi para penerima turut direncanakan agar rekening yang dibuat dapat digunakan secara nyata. Langkah ini penting karena rekening yang hanya menerima dana awal tanpa aktivitas lanjutan berisiko menjadi rekening tidak aktif atau menyimpan dana mengendap. Aktivasi dapat diarahkan melalui pengenalan layanan transaksi digital, edukasi penggunaan rekening, serta pendampingan agar masyarakat memahami manfaat menyimpan, menerima, dan mengirim uang melalui saluran resmi.
Dengan pendekatan tersebut, sasaran program bukan sekadar menambah jumlah rekening baru, melainkan mendorong penggunaan layanan keuangan secara berkelanjutan. Rencana rekening gratis dengan saldo awal Rp50 ribu, dukungan anggaran Rp3,8 triliun, dan kegiatan aktivasi menunjukkan upaya untuk menggabungkan akses awal dengan pemanfaatan yang lebih efektif. Meski demikian, rincian penerima, tata cara pendaftaran, bentuk perangkat yang disediakan, serta kepastian waktu pelaksanaan masih menunggu penjelasan dan keputusan pemerintah selanjutnya.
Baca juga: Dampak Program Perlinsos Digital Terhadap Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Malang | Ribuan Masyarakat Desa Sibanteng Tumpah Ruah Memadati Lapangan Desa, d Dalam Rangka ” Pesta Rakyat ” Menyambut Hut ,RI Ke 81 | Peringati HUT TNI Ke 81, Sinergi TNI-Polri Dan Masyarakat Kota Blitar Gelar Aksi Tanam Pohon Di Bantaran Sungai Karplos
