Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada Kamis, 22 Oktober 2026. Peresmian itu disampaikan Prabowo ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembentukan DNKK menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan keuangan keluarga.
Dalam kegiatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa DNKK diresmikan. Pernyataan itu disampaikan di hadapan peserta rapat koordinasi nasional yang berkaitan dengan upaya mempercepat akses keuangan di daerah. Dengan demikian, pengumuman mengenai pembentukan dewan nasional tersebut hadir dalam forum yang melibatkan agenda akses keuangan daerah.
Rapat koordinasi TPAKD di JIExpo Kemayoran menjadi latar peresmian lembaga baru itu. TPAKD merupakan tim yang berfokus pada percepatan akses keuangan daerah, sedangkan DNKK, sesuai namanya, menempatkan kesejahteraan keuangan sebagai pokok perhatian. Keduanya disebut dalam rangkaian acara yang sama, namun masing-masing memiliki nama dan cakupan yang berbeda.
Peresmian DNKK menandai pembentukan wadah nasional yang berhubungan dengan isu kesejahteraan keuangan keluarga. Informasi mengenai peresmian ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam acara tersebut. Tidak ada rincian tambahan mengenai susunan, mandat, maupun program kerja DNKK yang disertakan dalam pengumuman yang menjadi dasar pemberitaan ini. Karena itu, hal yang dapat dipastikan pada tahap ini adalah pembentukannya telah diresmikan oleh Prabowo pada Kamis di Jakarta.
Agenda itu berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, bertepatan dengan Rapat Koordinasi Nasional TPAKD. Lokasi dan forum tersebut menjadi konteks penting untuk memahami kapan serta di mana peresmian dilakukan. Fokus pada kesejahteraan keuangan keluarga juga menjadi pokok yang tercermin dalam nama dewan yang dibentuk. Perkembangan berikutnya mengenai fungsi dan kegiatan DNKK dapat menjadi perhatian setelah pengumuman pembentukan tersebut, seiring tersedianya informasi resmi lebih lanjut dari pemerintah.
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) merupakan transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), lembaga yang telah dibentuk sebelumnya untuk mendukung perluasan akses layanan keuangan di Indonesia. Perubahan ini menandai pembaruan mandat dan orientasi kebijakan, bukan sekadar pergantian nama. Dengan pembentukan DNKK, pemerintah menempatkan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai sasaran yang lebih luas daripada kepemilikan produk atau akses terhadap layanan keuangan. Landasan pembentukan dewan baru ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2026, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan mandat tersebut.
DNKK bertujuan memperkuat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Inklusi berkaitan dengan tersedianya akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal, sedangkan literasi membantu masyarakat memahami pilihan, biaya, risiko, serta manfaat produk yang digunakan. Kedua hal itu tetap penting dalam mandat baru. Namun, akses dan pemahaman dipandang sebagai sarana untuk mendukung kondisi keuangan yang lebih baik, bukan sebagai ukuran akhir keberhasilan kebijakan. Arah ini mendorong perhatian pada bagaimana keluarga dapat menggunakan layanan keuangan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan perubahan orientasi tersebut sebagai pergeseran dari mendorong keterlibatan masyarakat melalui kepemilikan rekening menuju fokus pada kesejahteraan keuangan keluarga. Kepemilikan rekening tetap dapat menjadi langkah awal untuk masuk ke sistem keuangan, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa kebutuhan keuangan telah terpenuhi atau kondisi keluarga telah membaik. Karena itu, penilaian terhadap kebijakan perlu melihat manfaat yang dirasakan rumah tangga, termasuk kemampuan mengelola pendapatan dan kebutuhan secara lebih terencana. Orientasi baru ini memperluas perhatian pemerintah dari jumlah pengguna layanan menuju kualitas hasil yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Melalui DNKK, upaya inklusi dan literasi diarahkan agar lebih terhubung dengan tujuan tersebut, sehingga kebijakan keuangan dapat dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bukan hanya pertumbuhan akses semata.
Susunan pimpinan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) menempatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua. Keterangan mengenai struktur tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam susunan ini, Airlangga bertugas sebagai ketua harian, sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menjabat wakil ketua. Pembagian posisi itu menunjukkan bahwa pimpinan DNKK melibatkan unsur pemerintah pusat sekaligus lembaga yang berperan dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Penetapan para pejabat tersebut menjadi bagian dari pengaturan organisasi dewan yang baru diresmikan.
Selain ketua dan ketua harian, terdapat tiga pejabat yang mengisi posisi wakil ketua harian. Mereka adalah Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Keterlibatan pimpinan dari bank sentral, kementerian yang menangani keuangan negara, dan kementerian yang membina pemerintahan dalam negeri mencerminkan cakupan koordinasi DNKK. Masing-masing hadir dalam susunan kepengurusan berdasarkan jabatan yang disebutkan Airlangga. Dengan demikian, posisi wakil ketua harian tidak hanya berasal dari satu institusi, melainkan mencakup beberapa lembaga pemerintah dan sektor keuangan yang relevan dengan agenda kesejahteraan keuangan keluarga.
Airlangga juga menyampaikan bahwa sejumlah menteri lainnya menjadi anggota DNKK. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci nama maupun jumlah para menteri tersebut, sehingga informasi itu tidak perlu ditafsirkan lebih jauh. Susunan anggota tersebut melengkapi jajaran pimpinan yang telah disebutkan, tanpa mengubah pembagian jabatan ketua, ketua harian, wakil ketua, dan wakil ketua harian. Informasi mengenai siapa yang memimpin dan siapa yang menjadi anggota memberikan gambaran awal tentang struktur dewan, tetapi belum menjelaskan secara terperinci pembagian tugas setiap anggota. Karena itu, penyebutan nama dan jabatan dalam struktur ini sebaiknya merujuk pada keterangan resmi yang disampaikan, sementara rincian lain menunggu penjelasan lebih lanjut. Struktur kepengurusan tersebut menjadi kerangka bagi koordinasi antarlembaga di dalam DNKK.
Menurut keterangan Sekretariat Negara, gagasan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) muncul dalam rangkaian pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ratu Máxima pada November 2025. Keterangan tersebut menempatkan pembicaraan keduanya sebagai latar awal bagi gagasan mengenai sebuah dewan yang memberi perhatian pada kesejahteraan keuangan keluarga. Dengan demikian, pembentukan DNKK berangkat dari percakapan pada tingkat bilateral, bukan sekadar penetapan nama lembaga. Informasi ini menjelaskan asal mula gagasan sebagaimana disampaikan pemerintah, sekaligus memberi konteks bagi fokus dewan yang kemudian diperkenalkan kepada publik. Pembentukan DNKK menjadi pokok bahasan yang terkait dengan pertemuan tersebut.
Sekretariat Negara menyebut bahwa pembicaraan itu berlangsung dalam format bilateral dan tête-à-tête Prabowo dan Ratu Máxima. Kedua bentuk pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda pada November 2025, ketika gagasan mengenai DNKK mulai dibicarakan. Penyebutan format tête-à-tête menandai adanya kesempatan bagi kedua pihak untuk berbicara secara langsung, sementara pertemuan bilateral menyediakan konteks hubungan resmi mereka. Namun, keterangan yang dirujuk tidak merinci isi percakapan secara lebih jauh. Karena itu, asal gagasan dapat dijelaskan berdasarkan informasi yang tersedia tanpa menambahkan rincian tentang usulan, tahapan, ataupun keputusan lain yang tidak disebutkan oleh Sekretariat Negara. Pokok pentingnya adalah hubungan pertemuan tersebut dan munculnya gagasan pembentukan dewan.
Salah satu fokus utama DNKK adalah memperluas akses terhadap pembiayaan yang murah dan mudah dijangkau. Perhatian ini terutama ditujukan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang disebut sebagai kelompok penting dalam fokus pembiayaan dewan. Arah tersebut mengaitkan kesejahteraan keuangan keluarga dengan kemudahan masyarakat memperoleh pembiayaan, tanpa mengubah keterangan itu menjadi janji mengenai hasil tertentu. Tujuan yang disampaikan adalah menyejahterakan rakyat. Dengan demikian, perhatian pada pembiayaan UMKM menjadi salah satu cara DNKK mengarahkan mandatnya pada kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Gema Picture Resmikan Kantor Baru dan Luncurkan Proyek Film Terbaru | Perluasan Kerjasama Keuangan: Bank BJB dan MNC Finance Tandatangani Kesepakatan | Liburan Seru dan Edukatif untuk Keluarga di Jakarta
