Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta langkah penanganannya. Rapat tersebut berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin malam, 12 Oktober. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi untuk meninjau kondisi terkini di sejumlah daerah sekaligus mempercepat respons pemerintah terhadap titik-titik kebakaran dan dampak yang ditimbulkannya.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, hadir atau terlibat sejumlah pejabat terkait. Mereka terdiri atas Menko Polkam Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko PMK Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko. Kehadiran jajaran tersebut mencerminkan keterlibatan lintas sektor dalam penanganan bencana yang berkaitan dengan aspek lingkungan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat.
Kepala BNPB, sejumlah pangdam, kapolda, dan gubernur dari wilayah yang mengalami karhutla mengikuti rapat melalui sambungan konferensi video. Keterlibatan para pemangku kepentingan di daerah memungkinkan pemerintah pusat memperoleh laporan langsung mengenai perkembangan lapangan, kebutuhan penanganan, serta kendala yang dihadapi. Melalui rapat ini, koordinasi pemerintah pusat, aparat, dan pemerintah daerah diarahkan agar berjalan lebih cepat dan terpadu. Informasi dari wilayah terdampak juga menjadi bahan penting untuk menentukan prioritas tindakan, termasuk pengendalian api, pencegahan meluasnya kebakaran, dan perlindungan terhadap masyarakat di sekitar kawasan terdampak.
Dalam rapat terbatas mengenai percepatan penanganan karhutla, Kepala BNPB menyampaikan laporan terbaru tentang kondisi pemadaman di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi masih berada dalam proses pemadaman. Angka itu menunjukkan bahwa upaya penanganan masih berlangsung dan memerlukan pengendalian secara berkelanjutan hingga seluruh titik yang dilaporkan dapat ditangani.
Perhatian utama diarahkan kepada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah tersebut menjadi fokus dalam langkah percepatan pemadaman karena masih terdapat lahan yang memerlukan penanganan. Arahan dalam rapat menekankan pentingnya memastikan proses pemadaman berjalan secara terkoordinasi, sehingga perkembangan di lapangan dapat terus dipantau dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.
Sementara itu, kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan memperlihatkan perkembangan yang lebih baik. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari laporan kondisi terkini yang disampaikan dalam rapat. Meskipun demikian, pemantauan tetap diperlukan agar proses penanganan di setiap wilayah dapat berjalan sesuai perkembangan dan tidak mengurangi perhatian terhadap area yang masih berada dalam tahap pemadaman.
Laporan ini memberikan gambaran mengenai perbedaan perkembangan penanganan karhutla di enam provinsi yang menjadi perhatian. Dengan sebagian wilayah menunjukkan kondisi yang lebih baik dan sebagian lainnya masih memerlukan pemadaman, koordinasi antarpihak menjadi unsur penting dalam mempercepat penyelesaian penanganan. Pemerintah terus menempatkan kondisi lapangan sebagai dasar untuk menentukan prioritas, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, sembari memantau perkembangan di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, serta Kalimantan Selatan.
Strategi operasional penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dijalankan melalui pendekatan terpadu yang menggabungkan operasi darat dan udara. Kedua upaya tersebut dilakukan secara bersamaan untuk menangani titik kebakaran, membatasi penyebaran api, serta mempercepat proses pemadaman pada lahan yang baru terbakar. Pelaksanaan di lapangan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan, sehingga dukungan personel dan penggunaan sarana udara dapat berjalan secara saling melengkapi.
Dalam operasi darat, lebih dari 60.177 personel gabungan telah dikerahkan. Keterlibatan personel dalam jumlah besar menjadi bagian penting dari respons terhadap kebakaran yang berlangsung setiap hari. Mereka mendukung proses pemadaman secara langsung dan membantu memastikan penanganan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Operasi ini juga menunjukkan bahwa pengendalian kebakaran memerlukan koordinasi berbagai unsur agar tindakan di lapangan dapat berlangsung secara terarah.
Tingkat keberhasilan pemadaman dalam operasi darat tercatat rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Angka tersebut menggambarkan capaian penanganan terhadap area yang terdampak kebakaran harian, sekaligus menjadi indikator pelaksanaan pemadaman yang terus dilakukan. Pemantauan dan tindakan lanjutan tetap diperlukan untuk menjaga agar api tidak meluas dan area yang telah ditangani dapat terus dikendalikan.
Selain pengerahan personel di darat, operasi udara melalui water bombing tetap dilakukan di sejumlah wilayah. Dukungan dari udara digunakan untuk mempercepat pemadaman, terutama sebagai pelengkap terhadap tindakan yang berlangsung di permukaan. Penggunaan water bombing dan operasi darat secara bersamaan mencerminkan upaya terpadu dalam merespons kebakaran hutan dan lahan. Dengan kombinasi tersebut, penanganan diarahkan agar berlangsung lebih cepat dan mencakup kebutuhan pemadaman sesuai kondisi di lapangan.
Operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan sebagai bagian dari upaya menekan perluasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pelaksanaan operasi memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau di wilayah sasaran, sehingga potensi hujan dapat diarahkan untuk membantu membasahi lahan, mengurangi kekeringan, dan mendukung proses pemadaman. Optimalisasi dilakukan dengan memperhatikan perkembangan atmosfer serta ketersediaan awan yang memenuhi syarat untuk penyemaian. Langkah ini berjalan beriringan dengan penanganan langsung di lapangan oleh unsur gabungan.
Perkiraan awal menunjukkan musim hujan mulai berlangsung lebih merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perubahan kondisi cuaca tersebut diharapkan membantu menekan risiko munculnya titik api baru, meskipun upaya pencegahan dan pemadaman tetap perlu dijalankan secara konsisten. Pemerintah dan seluruh unsur terkait terus memantau perkembangan karhutla, termasuk sebaran titik panas, kondisi lahan, arah angin, serta kemungkinan munculnya api di kawasan yang sulit dijangkau. Informasi lapangan menjadi dasar untuk menentukan prioritas pengerahan personel, peralatan, dan dukungan udara.
Presiden Prabowo mengarahkan agar penanganan karhutla terus diperkuat melalui koordinasi yang efektif dan pengerahan seluruh sumber daya secara optimal. Pemadaman diminta dipercepat, terutama pada lokasi yang berpotensi mengalami perluasan, dengan memastikan setiap laporan segera ditindaklanjuti. Upaya pencegahan juga harus berjalan bersamaan agar api tidak meluas ke wilayah lain, termasuk melalui pemantauan intensif, penguatan kesiapsiagaan, dan dukungan bagi tim di lapangan. Arahan tersebut menekankan pentingnya tindakan cepat, terpadu, dan berkelanjutan dalam menghadapi karhutla.
Rapat terbatas membahas perkembangan karhutla serta langkah-langkah penanganan yang dilakukan, termasuk optimalisasi modifikasi cuaca, percepatan pemadaman, dan pencegahan perluasan kebakaran. Perkembangan kondisi cuaca dan pelaksanaan operasi akan terus dipantau sebagai bagian dari penanganan di wilayah terdampak.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
