Jakarta | PT Pertamina (Persero) menyatakan dukungan terhadap Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG). Aturan tersebut mencakup pengadaan dari produksi dalam negeri maupun melalui impor, sehingga menyediakan kerangka bagi pemenuhan kebutuhan energi nasional dari berbagai sumber. Pertamina memandang kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi, sekaligus menjaga agar pasokan dapat dikelola secara terencana dan sesuai kebutuhan masyarakat serta kegiatan industri.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjalankan setiap penugasan pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut mencakup dukungan operasional dalam pelaksanaan tata kelola pengadaan, dengan tetap memperhatikan kelancaran ketersediaan minyak bumi, BBM, dan LPG. Dalam menjalankan peran itu, Pertamina akan mendukung kebijakan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dan kapasitas perusahaan, serta berupaya menjaga keberlanjutan pasokan bagi konsumen di berbagai sektor.
Menurut Pertamina, penguatan pengaturan pengadaan energi menjadi relevan di tengah dinamika geopolitik global yang dapat memengaruhi pasar dan rantai pasok. Perubahan kondisi internasional berpotensi menghadirkan ketidakpastian bagi ketersediaan maupun kelancaran distribusi energi, sehingga koordinasi dan tata kelola yang jelas diperlukan. Kebijakan yang mencakup sumber domestik dan impor memberi landasan bagi pengelolaan pasokan yang lebih terarah dalam menghadapi perubahan tersebut. Meski demikian, pelaksanaannya tetap perlu berjalan selaras dengan kebutuhan nasional, ketentuan pemerintah, serta prinsip tanggung jawab operasional.
Pertamina menempatkan ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri sebagai perhatian utama dalam mendukung kebijakan ini. Pasokan yang terjaga penting untuk menunjang aktivitas rumah tangga, layanan publik, transportasi, dan kegiatan produksi. Dengan menjalankan penugasan secara profesional, perusahaan berupaya mendukung tujuan Perpres 107/2026 tanpa mengabaikan koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait. Dukungan operasional tersebut diharapkan membantu pelaksanaan pengadaan berlangsung tertib, sehingga kebijakan dapat berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional di tengah kondisi global yang terus berkembang.
Keterangan mengenai dukungan operasional Pertamina disampaikan setelah konferensi pers yang digelar seusai rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Rapat tersebut dihadiri Menteri Perindustrian, Wakil Menteri ESDM, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kepala SKK Migas, serta jajaran Pertamina Group. Pembahasan difokuskan pada langkah antisipasi terhadap dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terutama potensi gangguan pasokan dan perubahan kondisi pasar energi global. Koordinasi itu menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan kebutuhan masyarakat serta industri tetap terpenuhi.
Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, menjelaskan bahwa Perpres 107/2026 menandai babak baru dalam pengadaan minyak mentah atau crude oil, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG). Aturan tersebut memperluas pilihan mekanisme bagi pemerintah untuk memperoleh pasokan dari luar negeri. Pengadaan dapat dilakukan melalui kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G2G), maupun melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau government-to-business (G2B). Dengan tersedianya beberapa jalur, pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan proses pengadaan dengan kebutuhan, kondisi pasar, dan peluang kerja sama yang tersedia.
Pelaksanaan pengadaan luar negeri dalam skema tersebut dilakukan oleh badan layanan umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah. Pengaturan ini memberikan kerangka bagi proses pengadaan sekaligus membuka ruang keterlibatan yang lebih luas bagi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga. Keduanya dapat mengembangkan sumber pasokan, menjajaki mitra baru, serta memperkuat opsi pemenuhan kebutuhan crude oil, BBM, dan LPG. Perluasan pilihan sumber diharapkan membantu mengurangi ketergantungan pada jalur atau pemasok tertentu ketika situasi geopolitik berubah. Dukungan operasional Pertamina menjadi relevan dalam penerapan kebijakan, termasuk untuk menyesuaikan kebutuhan logistik dan kegiatan usaha dengan mekanisme pengadaan yang ditetapkan. Melalui kombinasi skema G2G dan G2B, pemerintah dapat mengoptimalkan kerja sama sesuai karakter pasokan, sementara perusahaan energi nasional memperoleh kesempatan lebih besar untuk mendukung diversifikasi. Langkah tersebut merupakan bagian dari respons terkoordinasi terhadap risiko eksternal dan penguatan kesinambungan pasokan energi Indonesia.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan bahwa perusahaan siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BLU Lemigas, SKK Migas, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi tersebut akan dilakukan sesuai kewenangan dan penugasan masing-masing lembaga maupun pihak yang terlibat. Pernyataan ini menempatkan kerja sama antarpemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengadaan energi yang diatur pemerintah. Pertamina menyatakan kesiapannya untuk berperan dalam kerangka tersebut, dengan tetap merujuk pada pembagian peran yang berlaku.
Baron juga menyebut kesiapan infrastruktur dan operasional Pertamina sebagai dukungan bagi pelaksanaan kebijakan. Fasilitas yang dimaksud mencakup kilang, terminal, dan jaringan distribusi. Ketiga unsur itu merupakan bagian dari sarana operasional perusahaan yang relevan dalam penyediaan serta penyaluran energi. Penyebutan fasilitas tersebut menggambarkan lingkup kesiapan yang disampaikan Pertamina, bukan rincian mengenai perubahan kapasitas, penambahan fasilitas, atau prosedur teknis tertentu. Dengan demikian, dukungan yang dinyatakan berfokus pada kesiapan aset dan operasi yang tersedia sesuai kebutuhan kebijakan.
Pelaksanaan dukungan itu akan mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Artinya, koordinasi dan pemanfaatan fasilitas dilakukan dalam kerangka aturan serta penugasan yang berlaku, bukan melalui langkah yang ditetapkan sendiri di luar mekanisme tersebut. Kementerian ESDM, BLU Lemigas, SKK Migas, Pertamina, dan pihak terkait dapat menjalankan fungsi masing-masing sesuai kewenangannya dalam proses pelaksanaan. Pernyataan Pertamina tidak merinci keputusan operasional lebih lanjut, sehingga bentuk dukungan berikutnya bergantung pada mekanisme pemerintah dan penugasan yang ditetapkan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kesiapan kilang, terminal, dan jaringan distribusi diarahkan untuk menunjang kebijakan secara terkoordinasi. Dengan tetap berpegang pada kewenangan masing-masing, Pertamina menyatakan siap mendukung pelaksanaan kebijakan tanpa mendahului pengaturan teknis yang ditentukan pemerintah. Koordinasi antarpihak menjadi penghubung kesiapan fasilitas perusahaan dan kebutuhan implementasi kebijakan energi. Karena itu, peran perusahaan dijalankan sejalan dengan arahan serta tata cara yang berlaku, sementara keputusan mengenai mekanisme pelaksanaan tetap berada dalam kerangka kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut menekankan kesiapan dan koordinasi, tanpa menguraikan langkah tambahan di luar hal-hal yang disampaikan secara resmi.
Baron menegaskan bahwa minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri serta hasil produksi kilang nasional tetap menjadi prioritas Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi. Pengutamaan pasokan domestik mendukung pemanfaatan sumber daya nasional sekaligus membantu menjaga kesinambungan operasi kilang. Ketersediaan minyak mentah yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan juga penting agar kilang dapat menghasilkan produk bahan bakar secara optimal. Karena itu, pengelolaan pasokan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan operasional, kapasitas fasilitas pengolahan, dan ketentuan yang berlaku.
Untuk memperkuat pasokan tersebut, Pertamina bekerja sama dengan SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Koordinasi ini mencakup upaya menyesuaikan ketersediaan minyak mentah dari produksi dalam negeri dengan kebutuhan kilang, termasuk aspek mutu, volume, jadwal penyerahan, serta kesiapan operasional. Kerja sama antarpihak membantu memastikan alur pasokan berjalan terencana dan mendukung kegiatan pengolahan. Pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme dan peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional serta kondisi produksi dan distribusi.
Pengadaan minyak mentah dari luar negeri ditempatkan sebagai pelengkap ketika pasokan domestik belum mencukupi kebutuhan nasional. Skema tersebut memberi ruang bagi Pertamina untuk menjaga kecukupan bahan baku kilang tanpa menggeser prioritas terhadap produksi dalam negeri.
Baca juga: Tingkatkan Kesiapsiagaan Operasional, FIB Gelar Contingent Training Capsule Satgas Kizi TNI Konga Monusco XX-W | Dukungan Pelatih Persib untuk Pemain yang Bergabung di Timnas Indonesia | Kakorbinmas Baharkam Polri Perkuat Pembinaan Masyarakat di Kaltim, Salurkan Kendaraan Operasional hingga Dorong Peran Bhabinkamtibmas
348 views (termasuk estimasi otomatis)





