PROBOLINGGO – Persoalan pengelolaan anggaran Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, menjadi perhatian serius. Kepala Desa Bulang berinisial HN masih dibebani kewajiban mengembalikan uang sekitar Rp520 juta berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
Namun, hingga pertengahan November 2026, kewajiban tersebut belum sepenuhnya diselesaikan. Dari total temuan tersebut, HN disebut telah menyetorkan sekitar Rp255 juta. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp265 juta yang harus dikembalikan.
Temuan tersebut berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024–2025 serta anggaran Tanah Kas Desa (TKD). Menurut Inspektorat, komponen Tanah Kas Desa justru menjadi bagian terbesar dari nilai temuan pemeriksaan.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, menegaskan bahwa sisa kewajiban pengembalian harus diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, yakni hingga akhir November 2026.
“Yang sudah dibayarkan atau disetor oleh Kades Bulang ini sudah 50 persen dan sisanya harus selesai sampai akhir bulan ini,” tegas Imron saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Inspektorat juga telah kembali memanggil HN untuk meminta kepastian penyelesaian kewajiban tersebut. Pemanggilan itu turut disaksikan Kanit Tindak Pidana Korupsi (Pidkor) Satreskrim Polres Probolinggo.
“Dari anggaran yang kami temukan ini, dana TKD itu paling banyak. Tadi yang bersangkutan juga sudah kami panggil lagi, yang juga disaksikan oleh Kanit Pidkor Satreskrim Polres Probolinggo,” ungkap Imron.
Ia menegaskan, apabila sampai batas waktu yang ditentukan seluruh kewajiban belum dikembalikan, Inspektorat akan menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Intinya akhir bulan November ini harus dikembalikan semuanya. Kalau tidak selesai, ya urusannya dengan pihak kepolisian,” ujarnya Imron.
Sementara itu, Kepala Desa Bulang berinisial HN saat dikonfirmasi menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan pengembalian uang sesuai surat pernyataan yang telah ditandatanganinya.
Ia juga menyampaikan bahwa pada hari tersebut direncanakan ada penyetoran tambahan sebesar Rp40 juta.
“Saya akan mengembalikan sesuai surat yang saya tanda tangani. Insyaallah tanggal 28 saya selesaikan. Hari ini masuk insyaallah Rp40 juta, Mas,” ujar HN.
Pernyataan tersebut menjadi komitmen yang kini perlu dibuktikan melalui realisasi penyetoran sesuai waktu yang dijanjikan. Publik tentu menunggu apakah pengembalian tersebut benar-benar dapat diselesaikan sebagaimana tertuang dalam surat yang telah ditandatangani.
Besarnya nilai temuan pemeriksaan serta kewajiban pengembalian yang belum tuntas menjadi alasan penting bagi Inspektorat untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, apabila kewajiban tersebut tidak diselesaikan sesuai tenggat, publik juga menantikan konsistensi Inspektorat dalam menindaklanjuti pernyataannya untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Perlu ditegaskan, pengembalian uang hasil temuan pemeriksaan tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila dalam proses pemeriksaan lebih lanjut ditemukan unsur tindak pidana.
Redaksi media ini akan terus mengikuti perkembangan realisasi pengembalian uang tersebut hingga seluruh kewajiban dinyatakan selesai.
(Tim/Red/*)
57 kunjungan