Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperkirakan pengembangan sistem daerah aliran sungai (DAS) Mampang-Krukut dapat membantu menahan atau mengurangi dampak banjir hingga 8 persen. Pernyataan tersebut disampaikan saat Pramono meninjau pembangunan Embung Kebagusan di Jakarta Selatan pada Selasa sore, 13 Oktober. Proyeksi itu menjadi salah satu gambaran awal mengenai peran infrastruktur pengendali air dalam memperkuat upaya penanganan banjir di wilayah ibu kota.
Angka 8 persen tersebut merupakan hitungan secara teoritis, bukan hasil pengukuran akhir setelah seluruh sistem beroperasi. Perkiraan itu berasal dari penilaian terhadap kemampuan DAS Mampang-Krukut dalam menahan dan mengelola aliran air, termasuk dukungan embung sebagai tempat penampungan sementara. Dengan menahan sebagian volume air sebelum mengalir ke kawasan yang lebih rendah, sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap saluran drainase dan sungai ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Namun, proyeksi pengurangan dampak banjir itu perlu dipahami sebagai estimasi berdasarkan perhitungan teknis, bukan kepastian bahwa banjir akan langsung berkurang sebesar 8 persen. Besaran manfaatnya masih dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti curah hujan, kapasitas tampungan, kondisi saluran, pemeliharaan infrastruktur, serta keterhubungan embung dan jaringan sungai. Karena itu, angka tersebut belum dapat disebut sebagai capaian yang telah terbukti atau hasil pengukuran final. Evaluasi lebih lanjut setelah pembangunan dan pengoperasian infrastruktur diperlukan untuk menilai seberapa efektif DAS Mampang-Krukut dalam menahan air dan membantu mengurangi risiko banjir di Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjalankan langkah preventif untuk menghadapi potensi banjir melalui pembangunan infrastruktur pengendali air. Upaya ini dilakukan dengan menyiapkan sejumlah embung dan waduk yang diharapkan dapat memperkuat pengelolaan tampungan air di wilayah Jakarta. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mengantisipasi persoalan banjir secara lebih terencana.
Tiga proyek yang sedang dibangun dan diproyeksikan mulai beroperasi pada Februari 2027 adalah Embung Kebagusan, Embung Pondok Labu atau Cilandak Marinir, serta Waduk Sunter Hulu. Ketiganya ditempatkan sebagai infrastruktur penting dalam rangka mendukung upaya pencegahan banjir. Dengan adanya proyek-proyek tersebut, pemerintah provinsi menyiapkan tambahan fasilitas penampungan air yang berkaitan dengan pengendalian aliran air di Jakarta.
Dalam penyebutan infrastruktur air di Jakarta, terdapat perbedaan embung dan waduk yang didasarkan pada luas area penampungannya. Embung merupakan penampungan air dengan luas di bawah lima hektare. Sementara itu, waduk memiliki luas lebih dari lima hektare. Perbedaan istilah ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik masing-masing fasilitas berdasarkan ukuran lahannya.
Karena itu, penyebutan Embung Kebagusan serta Embung Pondok Labu atau Cilandak Marinir menunjukkan bahwa kedua proyek tersebut termasuk dalam kategori penampungan air dengan luas kurang dari lima hektare. Adapun Waduk Sunter Hulu termasuk kategori waduk karena luasnya lebih dari lima hektare. Meskipun berbeda istilah, ketiga proyek itu berada dalam konteks pembangunan infrastruktur pengendali air yang diproyeksikan mulai beroperasi pada Februari 2027. Langkah preventif ini menegaskan perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyiapan fasilitas penampungan air sebagai bagian dari upaya menghadapi banjir.
Embung Kebagusan menjadi salah satu bagian penting dalam rencana pengendalian banjir di kawasan Jakarta Selatan. Saat meninjau lokasi tersebut, Pramono menjelaskan bahwa embung ini dirancang untuk menampung dan mengatur aliran air yang berkaitan dengan sistem Kali Mampang-Krukut. Kehadirannya diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap saluran sungai, terutama ketika hujan berintensitas tinggi menyebabkan debit air meningkat dalam waktu singkat.
Embung tersebut direncanakan memiliki luas sekitar dua hektare. Dengan kapasitas lahan itu, fasilitas ini diproyeksikan memberikan kontribusi pengurangan banjir secara khusus sekitar 2,3 persen. Angka tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menekan risiko banjir pada daerah aliran sungai Mampang-Krukut. Pengoperasian embung akan menjadi salah satu instrumen pengelolaan air, bersama perbaikan saluran, penataan daerah resapan, serta langkah pengendalian lainnya.
Perkiraan anggaran pembangunan Embung Kebagusan berada di kisaran Rp250 miliar. Berdasarkan penjelasan Pramono, sekitar Rp200 miliar dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pembebasan lahan. Sementara itu, sedikit lebih dari Rp50 miliar disiapkan untuk pembangunan fisik embung. Komponen fisik itu mencakup pekerjaan konstruksi utama dan infrastruktur pendukung yang diperlukan agar embung dapat berfungsi sesuai tujuan pengendalian aliran air.
Selain berperan sebagai prasarana pengendali banjir, Embung Kebagusan dirancang memiliki fungsi sosial bagi warga. Area di sekitarnya dapat dikembangkan menjadi ruang publik yang terbuka dan bermanfaat bagi masyarakat. Ruang tersebut, lain, dapat digunakan untuk kegiatan olahraga serta aktivitas komunitas. Dengan demikian, pembangunan embung tidak hanya berorientasi pada kapasitas tampungan air, tetapi juga pada penyediaan ruang bersama yang mendukung kualitas lingkungan dan kehidupan warga di sekitarnya.
Pramono mengarahkan agar air yang ditampung di Embung Kebagusan tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari upaya pengendalian limpasan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pemanfaatan tersebut mencakup kemungkinan pengolahan air menjadi air yang layak konsumsi, dengan tetap memperhatikan proses, standar, dan ketentuan teknis yang berlaku. Arahan ini menempatkan embung sebagai infrastruktur yang berpotensi memberikan manfaat lebih luas bagi warga, selain mendukung pengelolaan air di wilayah Jakarta.
Rencana kerja sama dengan PAM Jaya masih berkaitan dengan penghitungan tarif serta mekanisme penggunaan air oleh warga atau masyarakat. Pembahasan mengenai tarif diperlukan untuk menentukan skema pemanfaatan yang sesuai, sedangkan pola penggunaan perlu diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas pengelolaan air. Dengan demikian, pemanfaatan air Embung Kebagusan masih berada dalam tahap pembahasan yang mencakup aspek layanan, pengelolaan, dan hubungan dengan penyedia air perpipaan.
Embung Kebagusan ditempatkan bersama embung dan waduk lain dalam Jaktirta Project, program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengendalian banjir yang telah dimulai sejak 2025. Cakupan program ini tidak terbatas pada kolam tampungan, waduk, situ, dan embung. Jaktirta Project juga mencakup dua kluster infrastruktur lainnya. Kluster pertama adalah polder, yaitu sistem pengendalian air yang diterapkan pada lahan rendah dan dikelilingi tanggul. Sistem tersebut berkaitan dengan pengaturan, penampungan, serta pengaliran air di kawasan yang memiliki risiko genangan. Kluster kedua mencakup kali atau sungai sebagai bagian dari jaringan aliran air. Penempatan berbagai infrastruktur tersebut dalam satu program menggambarkan ruang lingkup Jaktirta Project yang meliputi tampungan, pengendalian kawasan rendah, serta jaringan sungai di wilayah Jakarta.
