Jakarta | Presiden FIFA Gianni Infantino dilaporkan menerima pembayaran tambahan sebesar US,72 juta, atau sekitar Rp30,7 miliar, pada 2024. Nilai tersebut berada di luar gaji dan tunjangan reguler yang diterimanya sebagai Presiden FIFA. Pembayaran itu disebut berkaitan dengan FWC2026, badan berbasis di Amerika Serikat yang dibentuk FIFA untuk mengelola serta menjalankan penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
Informasi mengenai pembayaran tersebut terungkap melalui dokumen pajak yang diajukan oleh FWC2026 kepada otoritas terkait di Amerika Serikat. Dokumen itu memberikan gambaran mengenai kompensasi yang diterima Infantino dari badan penyelenggara turnamen, sekaligus menambah perhatian terhadap struktur pembayaran dalam organisasi yang mempersiapkan ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Besaran dana itu menjadi sorotan karena diterima secara terpisah dari paket remunerasi yang tercantum dalam kapasitasnya sebagai pemimpin FIFA.
Namun, pembayaran tersebut tidak tercantum dalam laporan tahunan FIFA 2024. Ketiadaan informasi itu memunculkan pertanyaan mengenai cara FIFA dan badan-badan terkaitnya mengungkapkan kompensasi kepada pejabat senior. Perbedaan laporan FIFA dan dokumen pajak FWC2026 menjadi dasar sorotan transparansi, meskipun dokumen yang tersedia belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran aturan. Publik dan pemangku kepentingan kini menaruh perhatian pada penjelasan mengenai dasar pembayaran, tanggung jawab Infantino dalam FWC2026, serta alasan transaksi itu dipisahkan dari pelaporan tahunan FIFA. Isu ini juga menyoroti kompleksitas tata kelola Piala Dunia 2026, yang melibatkan entitas hukum dan operasional di luar struktur utama FIFA. Kejelasan mengenai hubungan FIFA, FWC2026, dan penerima pembayaran dinilai penting agar laporan keuangan turnamen dapat dipahami secara utuh dan akuntabilitas organisasi tetap terjaga.
Laporan keuangan FIFA 2024 mencantumkan kompensasi Gianni Infantino sebesar 4,274 juta franc Swiss. Nilai tersebut mencakup gaji serta tunjangan yang diterima dalam kapasitasnya sebagai presiden FIFA. Jika dikonversikan, jumlah itu setara dengan sekitar US$4,86 juta, atau kurang lebih Rp86 miliar. Angka dalam rupiah dapat berubah mengikuti kurs yang digunakan, sehingga perbandingan sebaiknya dipahami sebagai perkiraan, bukan nilai tetap.
Perhitungan total menjadi berbeda setelah memasukkan pembayaran yang berkaitan dengan FWC2026, entitas yang terlibat dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Berdasarkan rincian yang tersedia, pembayaran dari entitas tersebut menambah kompensasi Infantino hingga total sekitar US$6,58 juta, atau kira-kira Rp117 miliar. Dengan demikian, angka tersebut merupakan gabungan pembayaran dari dua entitas, bukan semata-mata gaji dan tunjangan yang dilaporkan FIFA.
Pemisahan sumber pembayaran penting untuk membaca data secara akurat. Nilai 4,274 juta franc Swiss merujuk pada kompensasi yang tercantum dalam laporan keuangan FIFA, sedangkan angka US$6,58 juta mencakup tambahan dari FWC2026. Kedua angka itu tidak dapat diperlakukan sebagai pos yang sama atau dijumlahkan kembali tanpa memperhatikan mata uang, periode, dan entitas pembayar.
Sorotan transparansi muncul karena pembayaran tambahan tersebut tidak terlihat dalam laporan tahunan FIFA untuk tahun yang sama. Ketiadaan informasi itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran, tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai cara pembayaran lintas entitas diungkapkan kepada publik. Pembaca laporan keuangan perlu mengetahui apakah kompensasi terkait badan penyelenggara atau perusahaan proyek disajikan secara terpisah, dijelaskan melalui catatan, atau berada di luar cakupan laporan FIFA.
Karena itu, angka kompensasi Infantino pada 2024 perlu disampaikan dengan konteks yang lengkap. Laporan FIFA menunjukkan 4,274 juta franc Swiss, sementara penggabungan dengan pembayaran FWC2026 menghasilkan sekitar US$6,58 juta. Perbedaan penyajian inilah yang menjadi dasar perhatian terhadap keterbukaan informasi, terutama terkait penjelasan mengenai sumber, struktur, dan pelaporan pembayaran tambahan tersebut.
Pembayaran tambahan yang dikaitkan dengan Gianni Infantino memicu pertanyaan mengenai transparansi remunerasi pejabat FIFA. Perhatian publik terutama tertuju pada apakah seluruh bentuk kompensasi telah dicatat, disetujui, dan diumumkan sesuai dengan ketentuan organisasi. Isu ini tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran, tetapi menimbulkan kebutuhan untuk menjelaskan dasar pembayaran, pihak yang menyetujuinya, serta cara pengungkapannya kepada publik.
Kerangka aturan yang relevan tercantum dalam Pasal 43 Ayat 13 Statuta FIFA. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa subkomite kompensasi bertugas menetapkan aturan mengenai remunerasi dan menentukan besaran kompensasi bagi Presiden FIFA, anggota Dewan FIFA, serta Sekretaris Jenderal FIFA. Aturan yang sama juga menyebutkan bahwa kompensasi masing-masing pejabat harus dipublikasikan. Dengan demikian, kewajiban pengungkapan bukan hanya berkaitan dengan gaji pokok, melainkan juga perlu dipahami dalam konteks seluruh pembayaran atau manfaat yang termasuk dalam kompensasi pejabat.
The Times menjadi media pertama yang melaporkan adanya kompensasi tambahan tersebut. Laporan itu menyoroti dugaan pembayaran yang tidak diungkapkan secara terbuka, sehingga mendorong pertanyaan tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip transparansi dan mekanisme internal FIFA. Namun, informasi yang diberitakan masih perlu diuji melalui dokumen resmi, penjelasan organisasi, serta keterangan dari pihak-pihak yang berwenang.
Apabila pembayaran tambahan memang termasuk kompensasi, publik dapat meminta penjelasan mengenai apakah jumlahnya telah ditetapkan oleh subkomite yang berwenang dan dicantumkan dalam laporan remunerasi. Sebaliknya, jika pembayaran tersebut berada di luar kategori kompensasi yang wajib dipublikasikan, FIFA perlu menjelaskan dasar klasifikasinya secara terbuka. Klarifikasi semacam itu penting untuk membedakan ketidaklengkapan informasi, perbedaan penafsiran aturan, dan dugaan ketidakpatuhan yang belum terbukti. Transparansi yang konsisten dapat membantu menjaga kepercayaan terhadap tata kelola FIFA.
Juru bicara FIFA menyatakan bahwa organisasi tersebut telah sepenuhnya memenuhi seluruh persyaratan pelaporan yang berlaku. Menurut penjelasan resmi itu, setiap informasi mengenai kompensasi dan pembayaran kepada pejabat telah diproses melalui mekanisme internal yang ditetapkan. FIFA juga dengan tegas menolak dugaan bahwa pembayaran tambahan kepada Gianni Infantino merupakan pelanggaran terhadap statuta organisasi. Pernyataan tersebut menempatkan isu ini sebagai persoalan interpretasi dan transparansi, bukan sebagai bukti bahwa FIFA telah melanggar aturan yang mengikatnya.
Pandangan berbeda disampaikan Miguel Maduro, mantan Ketua Komite Tata Kelola FIFA. Ia menilai tidak diungkapkannya pembayaran tambahan dapat menjadi pelanggaran apabila dana tersebut berasal dari perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan FIFA. Dalam situasi demikian, asal-usul dana dan hubungan kelembagaan perusahaan menjadi unsur penting untuk menilai apakah kewajiban pelaporan telah dipenuhi. Bagi Maduro, transparansi tidak hanya mencakup gaji utama, tetapi juga setiap bentuk kompensasi, tunjangan, fasilitas, atau pembayaran lain yang diterima pejabat organisasi.
Maduro menegaskan bahwa pejabat FIFA memiliki kewajiban untuk mengungkapkan seluruh kompensasi secara terbuka. Ia berpendapat subkomite kompensasi tidak semestinya mengizinkan bentuk remunerasi lain apabila informasi tersebut tidak disampaikan kepada publik. Kewenangan internal, menurutnya, tidak dapat menggantikan prinsip keterbukaan, terutama ketika pembayaran melibatkan entitas yang berkaitan dengan badan sepak bola dunia. Transparansi diperlukan agar publik dapat menilai kemungkinan konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan mengenai remunerasi tidak dibuat tanpa pengawasan yang memadai.
Meski demikian, Maduro tetap mengakui bahwa Presiden FIFA layak menerima bayaran besar, mengingat tanggung jawab, cakupan pekerjaan, dan posisi strategis yang diembannya. Persoalannya bukan semata-mata jumlah pembayaran, melainkan cara pembayaran itu disetujui, sumber dananya, serta sejauh mana informasi tersebut tersedia untuk publik. Dengan demikian, tudingan mengenai pembayaran tambahan masih harus dibedakan dari kesimpulan resmi bahwa telah terjadi pelanggaran. Sampai ada penetapan berwenang, FIFA tetap membantah adanya pelanggaran terhadap statuta organisasinya.
Baca juga: Kekalahan De Red FC di Awal Kompetisi, Peluang Menyusut Jadi Sorotan | Perseteruan Klasik: Persija dan Persib Dalam Sorotan | Antrean Panjang BBM Bersubsidi di Jember Menjadi Sorotan
