Jakarta | Industri pengguna gas bumi menghadapi tekanan serius setelah pasokan gas untuk program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dipangkas hingga hanya berada di kisaran 40–45 persen dari kebutuhan. Penurunan tersebut membuat pelaku usaha berada dalam kondisi yang disebut sebagai darurat gas, karena volume yang tersedia tidak lagi memadai untuk menopang kegiatan produksi secara normal.
Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan, menyampaikan bahwa keterbatasan pasokan telah menjadi persoalan mendesak bagi industri. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya menyangkut berkurangnya ketersediaan bahan bakar, tetapi juga kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan produksi. Ketika pasokan tidak mencukupi, industri menghadapi kesulitan untuk menjaga proses operasional tetap berjalan sesuai kebutuhan.
Situasi tersebut turut mengganggu kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi permintaan pelanggan. Industri memerlukan kepastian pasokan agar dapat mengatur proses produksi, menjaga jadwal pengiriman, dan memenuhi komitmen kepada pasar. Dengan pasokan yang hanya mencapai sekitar 40–45 persen dari kebutuhan, ruang gerak perusahaan menjadi semakin terbatas. Jika kondisi ini berlanjut, kemampuan industri untuk mempertahankan kesinambungan usaha dan memenuhi permintaan pelanggan akan semakin tertekan.
Atas kondisi itu, para pengusaha meminta pembatasan pasokan gas bumi bagi industri dibatalkan atau segera ditinjau kembali. Permintaan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap keadaan darurat gas yang dinilai telah mengganggu kegiatan produksi. FIPGB menekankan perlunya perhatian terhadap kecukupan pasokan bagi industri pengguna, sehingga perusahaan tetap memiliki kemampuan menjalankan produksi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Peninjauan kembali pembatasan diharapkan dapat merespons tekanan yang kini dihadapi industri akibat pasokan HGBT yang jauh di bawah kebutuhan.
Gangguan pasokan gas memberikan dampak langsung terhadap kegiatan produksi industri keramik. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto, menyampaikan bahwa utilisasi produksi keramik telah turun hingga berada di bawah 70 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi yang tersedia tidak lagi dapat digunakan secara optimal karena industri menghadapi keterbatasan pasokan energi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.
Penurunan utilisasi berarti sebagian fasilitas produksi tidak dapat beroperasi pada tingkat normal. Bagi industri keramik, kelancaran pasokan gas berkaitan erat dengan keberlangsungan proses produksi. Ketika pasokan terganggu, perusahaan harus menyesuaikan aktivitasnya dengan kondisi energi yang tersedia. Penyesuaian tersebut kemudian menekan volume produksi dan mengurangi kebutuhan terhadap tenaga kerja yang sebelumnya mendukung kegiatan operasional.
Dampaknya telah dirasakan oleh sekitar 1.500 karyawan yang dirumahkan. Status dirumahkan mencerminkan berkurangnya aktivitas pekerjaan akibat produksi yang tidak berjalan secara penuh, sekaligus menempatkan para pekerja dalam kondisi yang tidak pasti. Mereka juga berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja apabila gangguan pasokan gas berlanjut dan perusahaan tidak dapat memulihkan utilisasi produksinya.
Rangkaian dampak tersebut memperlihatkan hubungan sebab-akibat yang jelas. Pasokan gas yang terganggu terlebih dahulu menekan kemampuan industri keramik untuk berproduksi. Penurunan produksi kemudian memengaruhi kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja, sehingga sekitar 1.500 karyawan telah dirumahkan dan menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, persoalan pasokan energi tidak hanya menyangkut kapasitas operasional, tetapi juga keberlangsungan pekerjaan di dalam industri keramik.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian sekaligus Menteri Perindustrian periode 2014–2016, Saleh Husin, menilai persoalan pasokan gas untuk industri yang terus berulang perlu segera dicarikan penyelesaian. Menurut pandangannya, ketidakpastian pemenuhan gas tidak hanya menyulitkan perusahaan dalam menyusun rencana produksi, tetapi juga dapat memengaruhi daya saing industri nasional. Pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan, volume, harga, dan kesinambungan pasokan agar keputusan investasi serta operasional dapat dilakukan secara terukur.
Saleh mengusulkan pembentukan sebuah badan tertentu yang secara khusus menangani pemenuhan gas industri nasional. Lembaga tersebut, sebagaimana gagasan yang disampaikannya, diharapkan dapat mengoordinasikan kebutuhan industri dengan ketersediaan gas, mempertemukan kepentingan sektor hulu dan hilir, serta membantu memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan. Dengan adanya pengelolaan yang lebih terarah, persoalan yang muncul berulang kali dapat ditangani melalui koordinasi dan perencanaan yang lebih konsisten.
Usulan itu juga diarahkan untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan industri. Gas merupakan salah satu komponen penting bagi berbagai sektor manufaktur, sehingga gangguan pasokan berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mengurangi kemampuan perusahaan bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam konteks tersebut, penyelesaian masalah gas industri dipandang perlu mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dunia usaha, termasuk perlindungan terhadap kegiatan produksi dan lapangan pekerjaan.
Namun, pembentukan badan khusus tersebut masih merupakan usulan yang disampaikan Saleh Husin, bukan keputusan pemerintah atau kebijakan yang telah diterapkan. Gagasan itu menunjukkan dorongan dunia usaha agar persoalan gas industri tidak terus diselesaikan secara sementara. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait tetap perlu menilai bentuk kelembagaan, kewenangan, serta mekanisme pelaksanaannya apabila usulan tersebut hendak dibahas lebih lanjut.
Keterbatasan pasokan gas bumi menjadi ujian penting bagi keberlanjutan industri. Ketika kebutuhan energi tidak terpenuhi, pelaku usaha menghadapi tekanan yang langsung memengaruhi kegiatan produksi, mulai dari penyesuaian kapasitas hingga potensi terhentinya sebagian operasi. Persoalan tersebut tidak berdiri sendiri karena harga gas bumi juga menentukan kemampuan industri menjaga efisiensi dan daya saing. Kombinasi pasokan yang terbatas dan biaya energi yang tinggi dapat mempersempit ruang usaha, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada gas dalam proses produksinya.
Dampaknya turut dirasakan oleh pekerja. Penurunan produksi dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena itu, persoalan gas tidak hanya berkaitan dengan kinerja perusahaan, tetapi juga dengan keberlangsungan lapangan pekerjaan serta stabilitas kegiatan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana persoalan pasokan dan harga gas bumi memengaruhi kemampuan industri untuk bertahan sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Rangkaian persoalan tersebut dibahas dalam Industry Forum 2026 pada Senin, 12 Oktober 2026, melalui dialog Maria Katarina bersama Saleh Husin, Yustinus Gunawan, dan Edy Suyanto. Forum itu menempatkan kondisi industri, tekanan terhadap produksi, serta dampaknya bagi pekerja sebagai bagian dari pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, isu ketersediaan gas tetap menjadi perhatian utama bagi dunia usaha. Keberlangsungan produksi dan pekerjaan sangat berkaitan dengan kepastian pasokan serta keterjangkauan harga gas bumi, sehingga persoalan pasokan gas memerlukan perhatian serius agar tidak terus membebani industri.
Baca juga: Kebakaran Hutan Mengancam Area Pegunungan di Jawa Timur | Pembelajaran Jarak Jauh di Jakarta: Kebijakan dan Durasi
