DENPASAR, BALI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menegaskan bahwa dirinya tidak merasa khawatir apabila sewaktu-waktu diberhentikan dari jabatan di tengah kembali mencuatnya isu reshuffle kabinet. Pernyataan itu disampaikan saat ia ditemui di Denpasar, Bali, pada Jumat, 2 Oktober. Pigai menyatakan bahwa keputusan mengenai susunan dan keberlanjutan jabatan dalam pemerintahan merupakan kewenangan Presiden.
Menurut Pigai, seorang menteri tidak semestinya menjalankan tugas dengan diliputi kecemasan terhadap kemungkinan pergantian jabatan. Ia menekankan bahwa dirinya tidak perlu menunggu dengan gelisah di Jakarta hanya karena beredar kabar mengenai evaluasi kabinet. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pigai menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap kinerja kementerian dan keputusan politik terkait posisinya kepada Presiden.
Pigai juga menyampaikan bahwa dirinya tidak perlu terus memantau telepon untuk mengetahui apakah akan dipanggil atau menerima kabar mengenai perubahan jabatan. Apabila Presiden menilai perlu melakukan pergantian, keputusan itu akan diterima sebagai bagian dari proses pemerintahan. Sebaliknya, selama masih dipercaya, ia akan tetap melaksanakan tanggung jawab sebagai Menteri HAM dengan bekerja sesuai mandat yang diberikan.
Pernyataan tersebut muncul ketika isu reshuffle kembali menjadi perhatian publik. Pigai memilih menanggapi isu itu dengan menegaskan kesiapan menerima keputusan apa pun, tanpa mengurangi komitmennya terhadap pekerjaan yang sedang dijalankan. Dengan demikian, ia berusaha memisahkan urusan politik mengenai posisi menteri dari pelaksanaan tugas kementerian. Evaluasi kabinet, menurut makna pernyataannya, merupakan hak Presiden, sedangkan kewajiban seorang menteri adalah bekerja secara bertanggung jawab selama masih berada dalam pemerintahan.
Natalius Pigai menyatakan tidak mempersoalkan kemungkinan terjadinya perubahan posisi dalam kabinet. Di tengah munculnya isu reshuffle, ia menempatkan keputusan tersebut sebagai bagian dari kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto. Menurut Pigai, pergantian, penyesuaian, maupun pengurangan posisi menteri merupakan hal yang sepenuhnya berada dalam ranah keputusan presiden, sehingga tidak semestinya dipandang sebagai persoalan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pigai menyerahkan sepenuhnya evaluasi kabinet kepada Presiden. Ia menilai presiden memiliki kapasitas untuk melihat secara menyeluruh pelaksanaan tugas setiap menteri, termasuk pencapaian program, kualitas hasil kerja, koordinasi antarkementerian, serta kemampuan menerjemahkan agenda pemerintahan ke dalam kebijakan yang efektif. Penilaian semacam itu tidak hanya didasarkan pada satu indikator, melainkan pada pertimbangan strategis yang mencakup kebutuhan negara dan arah pemerintahan.
Dalam sistem pemerintahan, presiden memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja anggota kabinet dan menentukan apakah susunan yang ada masih sesuai dengan target pemerintahan. Karena itu, keputusan untuk mempertahankan atau mengganti seorang menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Pigai tidak menyampaikan keberatan terhadap kemungkinan tersebut dan memilih menghormati proses evaluasi yang dilakukan oleh kepala negara.
Penyerahan evaluasi kepada presiden juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan ketika wacana reshuffle berkembang. Setiap keputusan mengenai posisi menteri diharapkan didasarkan pada pertimbangan objektif, kebutuhan organisasi pemerintahan, dan pencapaian kepentingan publik. Dengan demikian, perubahan kabinet, apabila benar-benar dilakukan, bukan semata-mata dipahami sebagai pergantian personal, melainkan sebagai langkah presiden untuk memastikan seluruh unsur pemerintahan bekerja sesuai tanggung jawab dan sasaran yang telah ditetapkan.
Natalius Pigai menekankan bahwa penilaian terhadap seorang menteri seharusnya bertumpu pada kerja nyata dan hasil yang dapat diukur. Menurut pandangan tersebut, jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kebijakan, pelayanan publik, serta penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Seorang menteri dinilai bukan semata-mata dari posisi yang ditempati, tetapi dari seberapa jauh tanggung jawab itu dijalankan secara efektif.
Pigai juga menyampaikan bahwa keberadaan seseorang di dalam kabinet tidak otomatis menunjukkan keberhasilan. Kinerja menjadi pembeda utama pejabat yang benar-benar bekerja dan mereka yang hanya menjalankan rutinitas administratif tanpa dampak yang jelas. Karena itu, capaian program, kecepatan merespons kebutuhan publik, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan menyelesaikan target perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi.
Dalam konteks tersebut, Pigai menyatakan bahwa Presiden merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai indikator kinerja utama atau key performance indicators (KPI) para menteri. Presiden memiliki mandat, informasi, serta tanggung jawab untuk melihat secara menyeluruh pencapaian setiap kementerian. Penilaian itu dapat mencakup kesesuaian program dengan prioritas pemerintah, efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelaksanaan kebijakan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, evaluasi kabinet tidak semestinya ditentukan oleh persepsi pihak lain, termasuk penilaian yang hanya didasarkan pada popularitas, pemberitaan, atau asumsi politik. Pandangan publik tetap menjadi masukan, tetapi keputusan akhir perlu merujuk pada data dan pertimbangan yang berada dalam kewenangan Presiden. Pigai menegaskan bahwa dirinya dikenal melalui pekerjaan yang dilakukan, bukan sekadar karena menduduki jabatan atau hadir tanpa memberikan kontribusi. Penekanan pada hasil tersebut menempatkan evaluasi kabinet sebagai proses untuk memastikan setiap menteri menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan mendukung agenda pemerintahan.
Natalius Pigai menyatakan bahwa evaluasi terhadap para menteri seharusnya dilakukan berdasarkan data dan kinerja yang terukur. Menurutnya, penilaian tidak semestinya hanya mengandalkan hasil survei, opini publik yang bersifat sementara, atau pandangan wartawan. Setiap menteri perlu dinilai dari pelaksanaan tugas, pencapaian program, tanggung jawab terhadap target, serta kontribusinya terhadap agenda pemerintahan. Dengan dasar tersebut, keputusan mengenai keberhasilan atau kekurangan seorang menteri dapat dibuat secara lebih objektif dan memiliki landasan yang jelas.
Pigai menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan seorang intelektual yang memahami pentingnya data dalam mengambil keputusan. Karena itu, ia meyakini presiden akan mempertimbangkan informasi yang komprehensif ketika mengevaluasi kinerja anggota kabinet. Data, capaian kerja, dan laporan pelaksanaan program dinilai lebih relevan daripada penilaian yang muncul semata-mata dari pemberitaan atau survei tertentu. Bagi Pigai, proses evaluasi perlu ditempatkan dalam kerangka kerja pemerintahan, sehingga penilaian terhadap menteri tidak dipengaruhi oleh persepsi sesaat.
Di tengah isu reshuffle kabinet, Pigai menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Ia tidak ingin pekerjaannya terganggu oleh pemikiran mengenai kemungkinan diganti atau dipertahankan dalam susunan kabinet. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pigai memilih berfokus pada mandat yang sedang dijalankan, sekaligus menghormati kewenangan presiden dalam menentukan komposisi pemerintahan. Ia menyerahkan sepenuhnya evaluasi atas kinerjanya kepada Presiden Prabowo, termasuk keputusan apa pun yang akan diambil berdasarkan penilaian dan pertimbangan presiden.
