JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 20 September 2026, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, dalam sebuah acara perayaan yang memperingati ulang tahun partainya yang ke-28, menegaskan bahwa pendidikan berkualitas seharusnya menjadi hak bagi semua lapisan masyarakat. Pernyataan ini menggarisbawahi pemahaman bahwa pendidikan tidak seharusnya dianggap sebagai barang mewah yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang yang memiliki kemampuan finansial. Sebaliknya, pendidikan merupakan fondasi utama untuk kemajuan dan perkembangan individu serta masyarakat.
Pendidikan yang tidak merata seringkali memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, PAN mengecam pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan hanya boleh diperoleh oleh kelompok yang mampu. Zulkifli Hasan berpendapat bahwa akses terhadap pendidikan yang baik adalah esensial untuk mencapai kesetaraan sosial. Dengan memberikan peluang belajar yang sama kepada semua lapisan masyarakat, kita tidak hanya mengurangi tingkat kebodohan, melainkan juga mempersiapkan generasi yang lebih kompetitif di era globalisasi ini.
Lebih jauh, pendidikan yang inklusif akan menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Dengan menciptakan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kita membuka jalan bagi inovasi dan peningkatan kualitas hidup. Melalui program dan kebijakan yang mendukung pendidikan merata, PAN berkomitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai alat pemberdayaan, bukan sekadar fasilitas yang terbatas bagi yang mampu membayar. Dalam pandangan partai ini, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam agenda nasional dan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.
Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya pendidikan bagi generasi muda di Indonesia. Beliau mencatat bahwa masa depan bangsa ini sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dan remaja saat mereka masih dalam fase bersekolah. Dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, diharapkan generasi mendatang mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan berkontribusi secara positif bagi Negara.
Pendidikan dipercaya sebagai fondasi utama untuk membentuk karakter dan kapasitas anak-anak sebagai pemimpin masa depan. Sebagai penggerak perubahan, generasi muda harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai guna mempersiapkan mereka menghadapi berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa perhatian yang diberikan kepada pendidikan saat ini akan menentukan arah kepemimpinan Indonesia pada masa yang akan datang, terutama menjelang usia 100 tahun Republik Indonesia pada tahun 2045.
Dalam konteks ini, perlunya kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Upaya seperti peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum yang relevan, dan penyediaan fasilitas pendidikan akan sangat mendukung pertumbuhan generasi muda. Dengan demikian, generasi yang sedang menempuh pendidikan sekarang ini diharapkan dapat menjadi pemimpin yang berkualitas, inovatif, dan bertanggung jawab.
Menyadari peranan signifikan dari pendidikan dalam membentuk karakter bangsa, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu bersinergi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Melalui berbagai program dan inisiatif, diharapkan pendidikan yang merata dapat tercapai demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hanya dengan landasan pendidikan yang kuat, generasi muda dapat menjadi harapan bangsa yang dapat mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia.Dukungan untuk Program Pendidikan PemerintahPartai Amanat Nasional (PAN) menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan yang merata dengan memberikan dukungan penuh terhadap program-program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu inisiatif yang diberi perhatian khusus adalah pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Melalui program ini, PAN berupaya untuk memastikan bahwa akses pendidikan tidak hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, tetapi juga dapat dirasakan oleh anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.
Dengan berfokus pada pemerataan akses pendidikan, PAN percaya bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Program Sekolah Rakyat dirancang untuk membuka akses bagi anak-anak di daerah terpencil dan daerah kumuh, sementara Sekolah Garuda bertujuan untuk memberikan peluang pendidikan yang berkualitas bagi mereka yang terpinggirkan. Kedua program ini sejalan dengan visi PAN untuk menciptakan masyarakat yang berilmu dan kompetitif.
PAN memberikan dukungan tidak hanya dalam bentuk moral, tetapi juga berusaha untuk mendorong kebijakan yang mendukung pelaksanaan program-program ini. Dengan berkolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga swasta dan masyarakat, PAN berharap dapat memperluas cakupan program-program tersebut. Melalui sinergi ini, diharapkan lebih banyak anak-anak dari kalangan kurang mampu dapat merasakan manfaat dari pendidikan yang berkualitas.
Secara keseluruhan, dukungan PAN terhadap program pendidikan pemerintah, seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, merupakan langkah strategis dalam mengatasi masalah ketimpangan pendidikan. Dengan mengurangi hambatan-hambatan akses pendidikan, PAN berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia.
Pendidikan tinggi di Indonesia telah menjadi aspek penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri menjadi tantangan yang signifikan bagi banyak keluarga. Dalam sebuah acara yang baru-baru ini berlangsung, Zulkifli Hasan, seorang tokoh politik, mengekspresikan keprihatinan yang mendalam mengenai masalah ini. Ia mengemukakan bahwa biaya yang tinggi sering kali menjadi penghalang bagi anak-anak muda untuk melanjutkan studi mereka ke tingkat yang lebih tinggi.
Masalah aksesibilitas pendidikan tinggi ini tidak hanya berfokus pada biaya kuliah, tetapi juga mencakup berbagai biaya tambahan seperti buku, alat tulis, dan biaya hidup selama masa studi. Sebagian besar calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu terpaksa menunda impian mereka untuk mendapatkan gelar pendidikan tinggi, yang pada akhirnya mempengaruhi potensi mereka di masa depan. Dalam konteks ini, biaya pendidikan tinggi tidak hanya menjadi isu individual, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif pendidikan tinggi. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial yang dirasakan oleh banyak calon mahasiswa. Dengan adanya koreksi dalam biaya pendidikan, pemerintah dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi semua lapisan masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi, dan pada gilirannya mendorong peningkatan kompetensi dan keterampilan generasi muda.
Seiring dengan upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan tinggi di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan berbagai solusi, termasuk penyediaan beasiswa, dukungan finansial bagi mahasiswa kurang mampu, serta kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Semua langkah ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
