Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali menyeruak ke permukaan. Meskipun klarifikasi resmi telah diberikan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan mantan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta dua pihak yang dianggap menyebarkan fitnah—Bambang Tri dan Nur Sugik—telah dijatuhi hukuman, publik ternyata belum benar-benar menutup lembar kecurigaan atas keaslian ijazah sang mantan Presiden.
Justru, secara tak terduga, Presiden Jokowi sendiri yang memantik kembali rasa ingin tahu masyarakat. Dalam sebuah acara di kampus UGM, Jokowi dengan percaya diri menyatakan bahwa skripsinya dibimbing oleh seorang dosen bernama Pak Kasmojo. Pernyataan ini sontak menjadi titik awal publik menaruh kecurigaan. Pasalnya, berdasarkan catatan, usia Kasmojo dan Jokowi tidak terpaut jauh, memunculkan keraguan bahwa mungkin saja dosen tersebut belum pantas menjadi pembimbing pada masa itu.
Pernyataan tersebut mendorong publik mencari dan meneliti skripsi Jokowi. Hasilnya, ditemukan bahwa dalam lembar pengesahan, tercatat nama dosen pembimbing adalah Soemitro, bukan Kasmojo. Kecurigaan semakin membesar ketika kemudian muncul klarifikasi dari pihak keluarga dosen bahwa nama yang benar adalah “Sumitro” tanpa huruf “oe”, dan terdapat kejanggalan pada tanda tangan.
Penyelidikan publik yang semakin masif di media sosial menghasilkan lebih banyak temuan. Ijazah yang beredar diduga mengandung banyak kejanggalan: penggunaan font yang belum tersedia pada tahun tersebut, kesalahan tahun penerbitan, hingga bentuk logo dan stempel yang tidak lazim. Hasil analisis teknologi pun menyimpulkan bahwa dokumen tersebut memiliki tanda-tanda manipulasi digital.
Kebingungan publik semakin bertambah ketika muncul pernyataan inkonsisten dari pihak UGM. Di satu sisi, ada yang menyebut ijazah asli hilang, sementara di sisi lain, pengacara yang ditunjuk menyatakan siap menunjukkan ijazah itu di pengadilan. Kontradiksi ini justru memperkuat keyakinan sebagian masyarakat bahwa ada yang disembunyikan.
Dalam diskusi publik yang semakin meluas, muncul pandangan bahwa skripsi dan ijazah Jokowi terindikasi palsu. Yang menarik, opini ini justru lahir dari pernyataan Jokowi sendiri. Secara tidak langsung, Jokowi dinilai “menuntun” publik untuk menguliti jejak akademiknya sendiri.
Penggunaan kekuatan untuk membungkam kritik juga menjadi sorotan. Alih-alih melibatkan pakar forensik digital seperti Roy Suryo untuk membuktikan keaslian dokumen secara ilmiah, para pengkritik justru dihadapkan dengan intimidasi. Hal ini memunculkan kemarahan publik. “Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan!” tegas sejumlah tokoh.
Menurut mereka, rakyat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, terlebih Jokowi pernah menjabat sebagai Walikota, Gubernur, dan Presiden. Etika publik menuntut seorang pemimpin tidak boleh membohongi rakyatnya. Bila terbukti menggunakan ijazah palsu, maka seharusnya ia dibatalkan secara hukum sebagai pemegang jabatan negara.
“Kalau rakyat biasa bisa dipenjara karena ijazah palsu, mengapa seorang mantan Presiden bisa lolos? Ini bukan hanya soal etika, ini soal hukum,” kata seorang pengacara yang turut menyoroti kasus ini.
Ia menambahkan, jika benar ijazah Jokowi palsu, maka segala konsekuensi hukum harus ditegakkan. Mulai dari pembatalan statusnya sebagai Presiden, penyitaan gaji dan tunjangan selama menjabat, hingga kemungkinan menanggung beban utang negara yang timbul selama pemerintahannya.
Pertanyaan besarnya kini: akankah negara berani memproses secara hukum isu ini secara adil dan terbuka? Ataukah isu ini kembali dikubur demi kenyamanan politik?