Banjarmasin | Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat bersama warga menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pada Kamis (22/10). Aksi tersebut menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan serta kabut asap yang masih belum reda. Para peserta mendesak pemerintah mengambil langkah cepat dan tegas agar sumber kebakaran dapat ditangani dan dampaknya terhadap masyarakat tidak terus berlanjut.
Demonstrasi itu diikuti berbagai kalangan, termasuk warga umum dan ibu rumah tangga. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa persoalan karhutla dan asap tidak hanya menjadi perhatian mahasiswa atau kelompok tertentu, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat sehari-hari. Warga turut menyampaikan aspirasi dalam aksi tersebut, meminta adanya penanganan yang lebih nyata terhadap kondisi yang berlangsung di Kalimantan Selatan.
Melalui unjuk rasa di depan kantor legislatif daerah, mahasiswa dan warga mendorong pemerintah serta pihak terkait untuk merespons tuntutan dengan tindakan yang jelas. Mereka menekankan perlunya langkah cepat menghadapi kebakaran yang telah terjadi berbulan-bulan, sekaligus upaya untuk mengatasi kabut asap yang belum mereda. Aspirasi yang disampaikan dalam demonstrasi itu berpusat pada kebutuhan akan penanganan yang tegas dan berkelanjutan, bukan sekadar respons sementara. Aksi tersebut juga menjadi ruang bagi warga untuk menyuarakan kekhawatiran atas dampak krisis yang mereka hadapi. Dengan berkumpul dan menyampaikan tuntutan secara terbuka, para peserta berharap persoalan karhutla mendapat perhatian serius dari pemerintah dan lembaga perwakilan daerah. Demonstrasi pada Kamis itu memperlihatkan keterlibatan bersama mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut penyelesaian krisis, serta menggarisbawahi urgensi tindakan terhadap kebakaran lahan dan kabut asap yang masih menyelimuti wilayah tersebut.
Yaya, seorang ibu rumah tangga yang menyampaikan keresahannya dalam orasi, menggambarkan kondisi yang dirasakan warga Kalimantan Selatan selama beberapa bulan terakhir. Ia menyoroti kabut asap yang, menurutnya, telah berlangsung hampir tiga bulan. Lamanya kondisi tersebut membuat asap menjadi bagian dari keseharian warga, bukan sekadar gangguan sesaat. Dalam penyampaiannya, Yaya juga mengaitkan persoalan itu dengan kekeringan yang melanda dan kesulitan memperoleh air yang layak digunakan.
Keluhan lain yang ia sampaikan adalah air dari layanan PAM yang terasa asin. Bagi rumah tangga, perubahan rasa air dapat menambah kesulitan dalam menjalankan kebutuhan sehari-hari. Warga harus menghadapi persoalan air bersamaan dengan kabut asap dan kondisi kering, sementara kegiatan rutin tetap perlu dilakukan. Yaya menyampaikan hal-hal tersebut sebagai gambaran beban yang dialami masyarakat, terutama mereka yang harus mengatur urusan keluarga sekaligus memenuhi kebutuhan hidup.
Dampak terhadap keseharian warga Banjarmasin juga terlihat dalam tantangan membagi waktu. Sejumlah pekerja, sebagaimana diungkapkan Yaya, kesulitan mengatur waktu mengajar anak dan mencari nafkah. Tanggung jawab mendampingi anak tidak berhenti ketika kondisi lingkungan memburuk, sementara pekerjaan tetap diperlukan untuk menopang keluarga. Situasi ini membuat pilihan sehari-hari terasa semakin berat: waktu dan tenaga yang tersedia harus dibagi di kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, serta pekerjaan.
Dalam orasinya, keresahan Yaya berangkat dari pengalaman dan kondisi yang ia saksikan di tengah masyarakat. Ia menyoroti bahwa persoalan lingkungan seperti asap dan kekeringan tidak berdiri sendiri, karena dapat bersinggungan langsung dengan akses air dan rutinitas keluarga. Keluhan tersebut memperlihatkan bagaimana krisis yang berlangsung berbulan-bulan dapat menambah tekanan bagi warga, termasuk mereka yang harus tetap bekerja dan merawat anak. Cerita itu menjadi bagian dari suara masyarakat yang meminta perhatian terhadap keadaan di Kalsel dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari.
Dalam aksi tersebut, peserta menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Selatan tidak dapat dipersempit hanya pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau kabut asap. Bagi massa, kedua hal itu merupakan bagian dari krisis yang lebih luas dan memerlukan perhatian pemerintah. Karena itu, tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada penanganan asap, tetapi juga menyoroti tanggung jawab pemerintah untuk hadir ketika warga menghadapi keadaan sulit. Peserta aksi meminta agar kondisi tersebut ditanggapi secara serius, bukan sekadar menjadi perhatian sesaat ketika kabut asap terlihat.
Yaya menyampaikan desakan agar pemerintah menunjukkan kehadiran melalui tindakan nyata yang membantu masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa kabut asap telah menimbulkan korban, termasuk petugas pemadam kebakaran dan guru. Pernyataan itu menjadi salah satu alasan mengapa peserta aksi menilai penanganan yang tegas dan kepedulian terhadap warga tidak bisa ditunda. Dalam menyampaikan tuntutan tersebut, Yaya menekankan pentingnya respons yang benar-benar menjawab keadaan, alih-alih hanya memberikan pernyataan. Ia tidak merinci jumlah korban ataupun dampak lain, tetapi menyoroti bahwa ada orang-orang yang terdampak dalam situasi ini.
Pesan utama massa adalah meminta pemerintah mengambil tanggung jawab dan memperlihatkan kepedulian terhadap krisis di Kalsel. Tuntutan itu mencakup langkah tegas untuk menangani persoalan yang menjadi sorotan, sekaligus perhatian nyata bagi masyarakat yang menghadapi akibatnya. Dengan demikian, aksi tersebut membawa seruan yang lebih luas daripada penanganan karhutla dan kabut asap semata: pemerintah diminta hadir, mendengar kebutuhan warga, dan bertindak sesuai persoalan yang dihadapi. Peserta aksi berharap desakan mereka tidak berhenti sebagai suara di ruang publik, melainkan menjadi dorongan bagi respons pemerintah yang nyata dan bertanggung jawab.
Massa yang menyuarakan persoalan lingkungan di Kalimantan Selatan sebelumnya bergerak berjalan dari Taman Kamboja menuju kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Aksi tersebut membawa para mahasiswa dan warga ke depan gedung dewan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait isu lingkungan. Setibanya di lokasi, massa berupaya meminta akses masuk agar dapat melakukan audiensi dengan pihak DPRD. Namun, pagar kantor dalam keadaan tertutup rapat dan dijaga aparat, sehingga permintaan itu belum dapat dipenuhi. Situasi di depan gedung kemudian berubah tegang ketika sebagian mahasiswa berusaha mendekati area pagar.
Di tengah upaya meminta audiensi, beberapa mahasiswa terlihat melompat pagar kantor. Setelah itu, terjadi aksi saling dorong massa dan aparat yang berjaga di lokasi. Dorongan tersebut membuat salah satu pagar roboh. Peristiwa berlangsung di area depan kantor DPRD, sementara massa masih berada di sekitar pintu masuk dan pagar yang memisahkan mereka dari halaman gedung. Dalam situasi itu, sejumlah benda terlihat dilempar ke arah halaman kantor, yakni botol air mineral, bohlam, sandal, dan sepatu. Benda-benda tersebut tampak berasal dari area tempat massa berkumpul, tetapi kronologi yang tersedia tidak menjelaskan siapa yang melempar masing-masing benda atau apa yang terjadi pada benda-benda itu setelah sampai di halaman.
Ketegangan juga terlihat dalam adu argumen sebagian mahasiswa dan polisi. Sejumlah mahasiswa menyampaikan keberatan karena merasa seorang rekan mereka dipukul, lalu meminta agar polisi yang dimaksud dihadirkan. Permintaan tersebut menjadi bagian dari perdebatan yang berlangsung di tengah kerumunan, bersamaan dengan upaya massa menyuarakan tuntutan dan meminta kesempatan bertemu dengan pihak DPRD. Informasi yang tersedia tidak merinci identitas orang yang disebut dipukul, waktu kejadian yang dipersoalkan, ataupun tanggapan resmi aparat terkait keberatan itu. Pada saat kronologi tersebut dicatat, keadaan di sekitar gedung masih belum kondusif. Keterangan yang tersedia hanya menggambarkan kondisi pada saat itu dan tidak memuat perkembangan lanjutan setelahnya.
Baca juga: Aksi Mahasiswa UINSA: Tuntutan Pemecatan Rektor | Kekhawatiran Mahasiswa IPB Terhadap Keberadaan Pria di Pinggir Jalan | Peran Mahasiswa untuk Menciptakan Kemajuan Bangsa
