Jakarta | Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar definisi tindak pidana korupsi di Indonesia dikaji ulang. Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan Luhut bersama anggota DEN dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi DEN untuk membahas sejumlah persoalan ekonomi dan menyampaikan pandangan lembaga tersebut mengenai rumusan hukum korupsi.
Menurut Luhut, Presiden menyetujui kajian yang disusun tim DEN mengenai definisi korupsi. Persetujuan itu membuka ruang bagi tim untuk menelaah kembali bagaimana tindak pidana korupsi dirumuskan dan diterapkan. Luhut menyampaikan bahwa pembahasan tersebut merupakan usulan kajian, bukan perubahan aturan yang telah diputuskan. Karena itu, hasil telaah perlu disusun terlebih dahulu sebelum menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut bagi pemerintah.
Pokok perhatian dalam usulan tersebut, sebagaimana tercermin dalam agenda pembahasan, adalah hubungan definisi korupsi dan kerugian negara. Kajian ulang diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai batasan tindak pidana, termasuk bagaimana unsur kerugian negara dipahami dalam penanganan perkara. Pembahasan definisi ini penting karena rumusan hukum menjadi acuan bagi penyidik, penuntut, hakim, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses penegakan hukum.
Meski Presiden menyetujui kajian tim DEN, persetujuan untuk mengkaji tidak serta-merta berarti pemerintah telah menetapkan rumusan baru. Tim perlu menelaah persoalan secara cermat, mempertimbangkan kerangka hukum yang berlaku, serta memastikan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, usulan Luhut menandai dimulainya pembahasan lebih lanjut, sementara keputusan mengenai kemungkinan perubahan definisi tetap bergantung pada hasil kajian dan proses kebijakan berikutnya.
Pertemuan di Istana Merdeka tersebut menempatkan isu definisi korupsi sebagai salah satu topik yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan kebijakan. Bagi DEN, kajian ini menjadi langkah untuk menyampaikan analisis kepada Presiden. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada pekerjaan tim dan pembahasan hasilnya oleh pemerintah. Hingga tahap kajian selesai, belum ada rincian mengenai rumusan alternatif ataupun perubahan hukum yang akan ditempuh.
Usulan Luhut untuk mengkaji ulang definisi korupsi berangkat dari pembedaan kerugian negara dan tindak pidana korupsi. Menurut pandangannya, kerugian negara tidak semestinya secara otomatis diperlakukan sebagai korupsi. Ia mendorong agar pembahasan hukum memperhatikan unsur perbuatan yang mendasari suatu perkara, bukan hanya besarnya dampak finansial yang muncul. Dengan demikian, sebuah persoalan yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, dalam kerangka yang ia usulkan, belum tentu dapat langsung dimasukkan ke dalam kategori korupsi tanpa menelaah unsur pidananya.
Luhut mengaitkan pandangan tersebut dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), konvensi internasional yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Dalam penjelasannya, definisi korupsi yang ia rujuk dalam UNCAC berfokus pada bribery atau penyuapan. Ia menyatakan bahwa kerugian negara tidak dibahas sebagai unsur yang menentukan definisi tersebut. Argumen ini menjadi dasar bagi dorongannya agar regulasi dan penerapannya ditinjau kembali, terutama ketika kerugian finansial dijadikan titik utama dalam menggolongkan suatu tindakan sebagai korupsi.
Penafsiran mengenai cakupan UNCAC itu perlu dipahami sebagai penjelasan Luhut, bukan sebagai kesimpulan hukum yang berdiri sendiri. Pernyataannya mengangkat pertanyaan tentang hubungan penyuapan, kerugian negara, serta unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum nasional. Perbedaan tersebut penting karena perkara yang melibatkan kerugian keuangan publik dapat memiliki latar belakang dan bentuk tindakan yang beragam. Penilaian terhadap masing-masing perkara tetap memerlukan pemeriksaan terhadap fakta, aturan yang berlaku, dan proses hukum yang relevan.
Karena itu, usulan kajian ulang bukan berarti bahwa setiap kerugian negara harus dikesampingkan atau tidak dapat ditindaklanjuti. Fokus yang disampaikan adalah perlunya batasan yang lebih jelas mengenai kapan kerugian tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi, serta bagaimana unsur penyuapan dan perbuatan lain dinilai. Dengan menjelaskan bahwa rujukannya adalah UNCAC, Luhut menawarkan dasar bagi diskusi tentang kesesuaian definisi nasional dengan konvensi yang telah diratifikasi. Perdebatan itu pada akhirnya perlu mempertimbangkan kepastian hukum, akuntabilitas penggunaan uang publik, dan konsistensi penegakan hukum, tanpa menganggap satu penafsiran sebagai satu-satunya pandangan yang tersedia.
Dalam mendorong kajian ulang mengenai definisi korupsi, Luhut merujuk pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang korupsi yang, menurut pernyataannya, telah diratifikasi pemerintah sekitar 20 tahun sebelumnya. Rujukan ini menjadi bagian dari alasan yang ia kemukakan untuk meninjau kembali cara istilah korupsi dipahami dan digunakan dalam pembahasan di Indonesia. Namun, keterangan tersebut perlu dibaca sesuai batas yang disampaikan: ia menyebut waktu ratifikasi secara perkiraan, bukan memberikan tanggal atau rincian proses pengesahannya.
Luhut juga menyatakan bahwa definisi korupsi yang ia rujuk tidak memasukkan kerugian negara sebagai unsur dalam pengertian tersebut. Pernyataan itu menunjukkan perbedaan cakupan definisi yang sedang ia soroti dan kerugian negara yang kerap menjadi perhatian dalam pembicaraan mengenai perkara korupsi. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh isi konvensi, bagaimana setiap ketentuannya diterapkan, ataupun hubungan hukum definisi internasional dan aturan nasional. Karena itu, paparan ini sebaiknya dipahami sebagai uraian atas pandangan Luhut, bukan sebagai rangkuman lengkap ketentuan konvensi.
Dalam konteks rujukan tersebut, istilah bribery atau penyuapan dapat disebut sebagai salah satu istilah yang berkaitan dengan pembahasan korupsi. Penyebutan istilah itu tidak cukup untuk menyimpulkan rincian unsur, batas, atau konsekuensi hukumnya tanpa merujuk pada teks dan penjelasan yang relevan. Luhut menekankan aspek kerugian negara sebagai pokok yang menurutnya tidak tercakup dalam definisi yang ia maksud; pembaca perlu membedakan penekanan tersebut dari uraian mengenai bentuk-bentuk tindakan lain.
Dengan demikian, inti rujukannya adalah klaim bahwa konvensi PBB tentang korupsi telah diratifikasi pemerintah sekitar dua dekade sebelumnya, serta pandangannya bahwa definisi yang dibicarakan tidak memasukkan kerugian negara. Kedua hal itu dapat menjadi dasar untuk memahami alasan ia mengusulkan kajian ulang, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan terhadap dokumen konvensi ataupun keterangan resmi mengenai ratifikasi. Penyampaian secara hati-hati penting agar klaim Luhut tetap terpisah dari fakta hukum lain yang tidak dijabarkan dalam pernyataannya.
Luhut menilai penerapan kerugian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi perlu dikaji kembali karena dapat memengaruhi ruang gerak kegiatan usaha, terutama bagi perusahaan milik negara. Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi membuat keputusan bisnis yang kemudian menimbulkan kerugian dipandang sebagai persoalan korupsi, meskipun aktivitas usaha pada dasarnya mengandung risiko. Ia menyampaikan bahwa dampak semacam itu perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan definisi korupsi.
Dalam pandangannya, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menjadikan kerugian negara sebagai salah satu tindakan korupsi. Pernyataan itu ia gunakan untuk menyoroti perlunya meninjau kembali pendekatan yang berlaku, termasuk dengan melihat bagaimana ketentuan tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan dan pengembangan bisnis. Luhut mengingatkan bahwa perusahaan tidak selalu dapat memastikan setiap keputusan usaha akan menghasilkan keuntungan. Risiko dapat muncul dalam berbagai langkah bisnis, sehingga ukuran kerugian perlu dikaji secara cermat ketika dikaitkan dengan penanganan korupsi.
Ia mencontohkan Danantara, yang perlu melakukan aksi korporasi dalam menjalankan kegiatan dan mengembangkan usaha. Aksi korporasi tersebut, menurut Luhut, berlangsung dalam lingkungan bisnis yang memiliki risiko. Apabila setiap keputusan yang berujung pada kerugian negara berpotensi diperlakukan sebagai tindakan korupsi, kekhawatiran dapat muncul dalam proses pengambilan keputusan.
Baca juga: Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Korupsi di Pertamina EP dan Perseroda | Penggeledahan di Enam Lokasi Terkait Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP dan Perseroda | Profil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam Sorotan Korupsi
