JAKARTA – Suasana di Kopi Kina Cikini, Jalan Raden Saleh Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026) sore tampak lebih hidup dari biasanya. Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang berkumpul dalam konferensi pers usai pelaksanaan Konsolidasi Nasional bertajuk “Jalan Menata Kembali Republik” yang digelar oleh Konferensi Republik.
Meski rangkaian kegiatan sebelumnya mengalami perubahan lokasi dari rencana awal, forum tersebut tetap berjalan hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Para penggagas menegaskan bahwa dinamika yang terjadi justru memperlihatkan besarnya antusiasme publik terhadap ruang-ruang diskusi mengenai masa depan demokrasi dan kehidupan bernegara di Indonesia.
Forum yang berlangsung sekitar pukul 16.55 hingga 17.20 WIB itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Yanuar Nugroho, Sudirman Said, Jaleswari Pramodhawardhani, Razan dari MWA UI, serta Guru Besar UIN Saiful Mujani.
Ketua Panitia Konsolidasi Nasional, Sudirman Said, menjelaskan bahwa perubahan situasi yang terjadi sepanjang pelaksanaan kegiatan sama sekali tidak mengubah substansi pembahasan. Menurutnya, seluruh agenda utama tetap berhasil diselesaikan sesuai mandat yang telah disepakati sejak awal.
Ia mengungkapkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat menjadi indikator bahwa kebutuhan terhadap ruang dialog kebangsaan semakin besar. Bahkan sejak pagi hingga kegiatan berpindah lokasi, peserta tetap mengikuti jalannya forum dengan antusias.
“Kami melihat ada kerinduan masyarakat untuk memiliki ruang berdiskusi secara terbuka mengenai persoalan negara. Antusiasme itu menjadi energi tersendiri,” ujarnya.
Sudirman menambahkan, hasil konsolidasi nasional tersebut melahirkan tiga produk utama yang akan menjadi fondasi perjalanan Konferensi Republik ke depan. Pertama adalah penyusunan platform gerakan, kedua strategi pengorganisasian jejaring nasional, dan ketiga pembentukan embrio kepemimpinan yang akan dikembangkan dalam waktu dekat.
Sebagai tindak lanjut, sebanyak 17 orang telah menyatakan kesediaannya menjadi formatur organisasi. Mereka dijadwalkan segera menggelar rapat untuk menyusun kepengurusan sementara dalam dua pekan mendatang. Meski demikian, proses tersebut masih bersifat terbuka sehingga memungkinkan adanya penambahan anggota maupun penyempurnaan konsep organisasi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menjelaskan bahwa organisasi yang dibangun bukanlah partai politik maupun lembaga dengan struktur hierarkis yang kaku. Sebaliknya, Konferensi Republik dirancang sebagai ruang jejaring yang menghubungkan berbagai elemen masyarakat dengan semangat gotong royong.
Menurutnya, selama ini banyak kelompok masyarakat memiliki keresahan yang sama terhadap berbagai persoalan bangsa, namun sering kali merasa bergerak sendiri-sendiri. Kehadiran Konferensi Republik diharapkan menjadi simpul yang mempertemukan berbagai pihak agar dapat saling memperkuat.
Yanuar menyebut jejaring tersebut menghimpun kalangan yang sangat beragam, mulai dari organisasi masyarakat sipil, penerbit buku, kelompok perempuan, komunitas penyandang disabilitas, petani, buruh, pekerja profesional, mahasiswa, akademisi hingga komunitas warga lainnya.
Baginya, keberagaman itu justru menjadi kekuatan utama organisasi karena seluruh pihak ditempatkan sebagai subjek yang memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan, bukan sekadar menjadi objek pembangunan maupun politik.
Dalam paparannya, Yanuar juga menekankan bahwa pembahasan mengenai kepemimpinan dalam forum tersebut tidak diarahkan kepada pencarian figur tertentu. Fokus utama justru berada pada pembentukan model kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Konsep yang disusun mengedepankan tiga prinsip utama. Pertama, kepemimpinan institusional yang bertujuan memperkuat kelembagaan sehingga organisasi tidak bergantung kepada sosok tertentu. Kedua, kepemimpinan kolektif yang dijalankan secara bersama-sama melalui kerja kolaboratif lintas sektor. Ketiga, kepemimpinan berbasis nilai atau intrinsik yang menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan.
Ia menilai pendekatan tersebut merupakan alternatif terhadap model kepemimpinan yang selama ini dinilai terlalu pragmatis maupun berorientasi pada kepentingan individu.
Di sisi lain, Wakil Ketua Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawardhani, memandang dinamika yang terjadi sebelum acara berlangsung justru memberikan dampak positif terhadap soliditas peserta.
Menurutnya, pembatalan kegiatan di lokasi semula tidak menyurutkan semangat peserta. Sebaliknya, keadaan tersebut justru memunculkan inisiatif bersama agar forum tetap dapat berlangsung melalui kombinasi pertemuan luring dan daring.
Ia mengungkapkan sekitar 200 peserta masih bertahan mengikuti jalannya diskusi melalui platform Zoom hingga akhir acara. Jumlah tersebut dinilai menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap isu-isu kebangsaan masih sangat besar.
Jaleswari mengatakan semangat sukarela atau voluntarisme yang selama ini mulai memudar justru kembali tumbuh karena adanya tantangan yang dihadapi bersama. Berbagai pihak akhirnya saling membantu agar forum tetap dapat berjalan tanpa kehilangan substansi pembahasannya.
Menurutnya, diskusi tersebut tidak hanya menjadi tempat bertukar pendapat, tetapi juga menjadi ruang mempertemukan berbagai perspektif yang berbeda. Gagasan yang muncul selama forum tidak selalu seragam, bahkan banyak peserta memberikan kritik maupun koreksi terhadap pandangan yang berkembang.
Namun justru dari proses tersebut lahir dialog yang dinilai lebih sehat karena setiap perbedaan dibahas secara terbuka dan argumentatif.
“Kami melihat kecintaan terhadap Indonesia menjadi titik temu seluruh peserta, meskipun datang dari latar belakang yang berbeda-beda,” ungkapnya.
Pandangan serupa juga disampaikan Razan yang mewakili unsur mahasiswa. Ia menilai keberadaan forum seperti Konferensi Republik penting untuk menjaga tradisi intelektual di tengah masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa membutuhkan ruang yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara terbuka tanpa sekat-sekat kelompok. Oleh karena itu, ia berharap model diskusi yang dibangun Konferensi Republik dapat menginspirasi kampus maupun komunitas mahasiswa di berbagai daerah.
Ia juga mendorong agar gerakan tersebut berkembang menjadi jaringan masyarakat sipil yang lebih luas sehingga mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi kehidupan demokrasi Indonesia.
Sementara itu, Guru Besar UIN Saiful Mujani menyoroti pentingnya penguatan masyarakat sipil dalam sistem demokrasi. Ia menilai gerakan yang lahir dari kesukarelaan warga memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus saluran aspirasi masyarakat.
Menurutnya, sejak awal pertemuan di Yogyakarta hingga konsolidasi di Jakarta, semangat yang dibangun selalu bertumpu pada partisipasi sukarela. Hal tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui masukan yang berasal dari masyarakat.
Konferensi Republik sendiri menegaskan bahwa gerakan yang dibangun tidak berhenti pada satu forum nasional saja. Setelah konsolidasi di Jakarta, jaringan tersebut berencana memperluas ruang dialog ke berbagai daerah, termasuk Medan, Sulawesi dan sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan agar pembahasan mengenai arah pembangunan nasional tidak hanya berlangsung di ibu kota, melainkan juga melibatkan masyarakat dari berbagai daerah dengan pengalaman dan persoalan yang berbeda.
Melalui pendekatan tersebut, Konferensi Republik berharap dapat membangun jejaring lintas generasi, profesi dan organisasi yang mampu melahirkan berbagai rekomendasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konsolidasi Nasional bertema “Jalan Menata Kembali Republik” akhirnya tidak hanya menjadi forum diskusi biasa. Di tengah berbagai dinamika yang mengiringi pelaksanaannya, kegiatan tersebut justru memperlihatkan adanya keinginan sebagian masyarakat untuk menghadirkan ruang dialog yang lebih terbuka, partisipatif dan inklusif sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi Indonesia.
Pewarta: Abdul Latif
Respon (1)