Jakarta | Dalam perkara hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwendah, pihak Ruben menyampaikan keberatan terhadap arah bukti yang diajukan dalam persidangan. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, mengungkapkan kekecewaan karena menurut penilaiannya, materi bukti dari pihak Sarwendah lebih banyak mengangkat kekurangan pribadi Ruben. Ia menilai fokus tersebut tidak sepenuhnya mengarah pada pokok perkara yang sedang diperiksa, yakni persoalan hak asuh anak. Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas bukti yang dipaparkan pihak lawan dalam proses hukum, bukan sebagai penilaian pengadilan terhadap isi maupun relevansi bukti tersebut.
Minola menjelaskan bahwa kesan yang muncul dari bukti-bukti itu adalah gambaran seorang ayah dengan banyak sisi buruk. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa bukti tersebut menggambarkan ayah sebagai sosok yang memiliki banyak kejelekan. Pandangan tersebut merupakan kritik dari pihak Ruben mengenai cara bukti disajikan dan kesan yang menurut mereka terbentuk, bukan kesimpulan yang telah ditetapkan dalam perkara. Dengan demikian, keberatan yang disampaikan berkaitan dengan fokus pembuktian sebagaimana dipersepsikan kuasa hukum Ruben, sementara isi bukti tetap menjadi bagian dari materi yang dipertimbangkan dalam proses persidangan.
Polemik ini menempatkan dua hal sebagai perhatian: substansi bukti yang diajukan dan kaitannya dengan pokok gugatan hak asuh. Menurut Minola, sorotan terhadap pribadi Ruben berisiko menggeser pembahasan dari perkara yang tengah berlangsung. Namun, pernyataannya tidak mengubah status materi tersebut sebagai bukti yang diajukan pihak Sarwendah dan tidak dengan sendirinya menentukan hasil perkara. Penilaian mengenai relevansi serta bobot setiap bukti berada dalam proses hukum yang berjalan. Karena itu, keberatan pihak Ruben perlu dipahami sebagai posisi yang disampaikan kuasa hukumnya dalam menanggapi arah pembuktian, bukan sebagai putusan mengenai siapa yang lebih layak memperoleh hak asuh anak.
Minola menilai persoalan pribadi Ruben Onsu yang dibawa ke ruang sidang tidak semestinya dijadikan ukuran untuk menilai kasih sayang maupun kapasitasnya sebagai seorang ayah. Menurutnya, hal-hal yang menyangkut kehidupan personal seseorang tidak otomatis menunjukkan bagaimana ia memperlakukan anak atau menjalankan peran pengasuhan. Karena itu, ia mengkritik cara bukti dan isu pribadi tersebut dihadirkan dalam proses gugatan hak asuh anak Ruben dan Sarwendah. Dalam pandangannya, pembahasan di persidangan seharusnya berhubungan langsung dengan kepentingan anak serta kemampuan masing-masing orang tua untuk merawat dan mendampingi mereka.
Minola berpandangan, pembuktian dari pihak Sarwendah tidak diarahkan untuk menjelaskan apakah Ruben mampu mengasuh anak-anaknya. Ia menilai materi yang disampaikan justru lebih menonjolkan kekurangan Ruben di hadapan majelis hakim. Perbedaan fokus ini menjadi inti kritiknya: penilaian mengenai hak asuh semestinya tidak berubah menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kelemahan pribadi salah satu pihak tanpa kaitan yang jelas dengan kebutuhan anak. Menurut Minola, persoalan yang relevan adalah kapasitas pengasuhan, bukan semata-mata hal personal yang dapat membentuk kesan buruk tentang seorang ayah.
Pernyataan tersebut disampaikan Minola saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Kritiknya tidak berarti bahwa pengadilan harus mengabaikan setiap informasi yang diajukan para pihak. Namun, dalam konteks yang ia sampaikan, informasi mengenai kehidupan pribadi perlu dinilai berdasarkan relevansinya terhadap pengasuhan dan kesejahteraan anak. Minola menekankan bahwa kekurangan seseorang tidak dengan sendirinya menghapus kasih sayang ataupun membuktikan ketidakmampuan menjadi orang tua. Dengan demikian, ia mempersoalkan apakah materi yang dipertontonkan dalam sidang benar-benar membantu majelis menilai kepentingan anak, atau justru mengalihkan perhatian kepada sisi personal Ruben. Pokok pandangannya adalah agar proses pembuktian tetap berpusat pada kemampuan nyata dalam merawat anak, bukan pada upaya menonjolkan kekurangan salah satu orang tua.
Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Juni 2026, Ruben Onsu mempersoalkan pengaturan hak asuh anak dengan Sarwendah. Pokok-pokok yang disoroti dalam perkara tersebut perlu dipahami sebagai uraian dan perhatian dari pihak penggugat, bukan sebagai kesimpulan hukum atau fakta yang telah ditetapkan. Pengajuan gugatan menandai adanya perbedaan pandangan mengenai pengasuhan, tetapi penilaian atas dalil-dalilnya berada pada proses pemeriksaan pengadilan. Karena itu, informasi mengenai isi gugatan sebaiknya disampaikan dengan atribusi yang jelas kepada pihak Ruben dan tidak diperlakukan sebagai putusan.
Salah satu isu yang disebut menjadi perhatian pihak penggugat adalah pembagian waktu untuk bertemu anak. Menurut pokok gugatan yang disampaikan, Ruben menilai kesempatan atau jadwal pertemuan yang berlangsung tidak seimbang. Persoalan semacam ini dapat mencakup bagaimana waktu bersama anak diatur, bagaimana kesepakatan dijalankan, serta apakah pola tersebut dianggap memberi ruang yang memadai bagi hubungan anak dengan kedua orang tua. Namun, penilaian mengenai keseimbangan jadwal masih merupakan posisi yang diajukan dalam gugatan. Belum dapat disimpulkan dari dalil tersebut saja bahwa salah satu pihak telah melanggar kewajiban atau bahwa pengaturan tertentu pasti merugikan anak.
Gugatan itu juga menyoroti lingkungan pengasuhan dan memuat tudingan eksploitasi anak. Kedua hal tersebut merupakan kekhawatiran yang dikemukakan pihak Ruben, sehingga penyebutannya tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kondisi pengasuhan yang tidak layak ataupun tindakan eksploitasi. Makna dan dasar tudingan itu perlu diuji melalui bukti, keterangan para pihak, serta pertimbangan hakim. Dalam perkara hak asuh, kepentingan dan kesejahteraan anak menjadi aspek penting, tetapi penerapannya bergantung pada fakta yang diperiksa secara menyeluruh. Hingga ada penetapan atau putusan, pokok-pokok tersebut tetap berstatus sebagai dalil penggugat. Pihak Sarwendah dapat menyampaikan tanggapan dan bukti dalam proses persidangan, sedangkan pengadilan akan menilai keseluruhan materi sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, pemberitaan mengenai gugatan perlu membedakan secara tegas tudingan, tanggapan, dan temuan resmi pengadilan.
Pada agenda pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Oktober 2026, pihak Ruben Onsu menyerahkan 61 alat bukti untuk mendukung gugatan hak asuh anak yang diajukannya. Bukti tersebut disebut terdiri atas dokumen surat dan rekaman video. Penyerahan materi itu menjadi bagian dari tahap ketika masing-masing pihak menyampaikan bahan yang dinilai relevan kepada majelis hakim. Jumlah dan jenis bukti yang diajukan menggambarkan langkah pihak penggugat dalam menyusun dukungan bagi dalil gugatannya, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bagaimana hakim akan menilai setiap materi. Penilaian atas keterkaitan dan kekuatan bukti tetap berada dalam proses persidangan.
Sebagai pembanding, pihak Sarwendah menyerahkan 102 bukti tandingan kepada majelis hakim. Jumlah ini lebih banyak daripada 61 alat bukti yang diajukan pihak Ruben, meskipun perbedaan jumlah tidak otomatis menentukan bobot pembuktian. Bukti tandingan tersebut disampaikan untuk merespons atau memberikan konteks terhadap perkara, sesuai posisi pihak yang mengajukannya. Di materi yang dilaporkan, terdapat rekaman yang diduga diambil secara ilegal. Status itu perlu dipahami sebagai dugaan, bukan sebagai kesimpulan mengenai cara rekaman diperoleh atau kelayakannya digunakan dalam persidangan. Informasi yang tersedia tidak cukup untuk memastikan fakta tersebut.
Karena itu, angka 61 dan 102 sebaiknya dibaca sebagai jumlah materi yang diserahkan masing-masing pihak pada agenda pembuktian, bukan sebagai ukuran langsung siapa yang lebih kuat. Majelis hakim perlu memeriksa dokumen, video, serta bukti tandingan menurut aturan dan konteks perkara. Keberadaan rekaman yang dipersoalkan juga tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran ataupun memastikan rekaman akan diterima atau dikesampingkan. Hal-hal tersebut harus menunggu penilaian dalam proses hukum.
Baca juga: Polemik Fasilitas Layaknya Apartemen di Lapas Cibinong
