Jakarta | Wakil Menteri Pertahanan bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi, Marsekal TNI Yusuf Jauhari, menyatakan pemerintah mendorong industri pertahanan dalam negeri agar memiliki peran yang lebih luas. Selain mendukung penguatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), industri tersebut diharapkan ikut menggerakkan perekonomian nasional. Dengan demikian, pengembangan kapasitas industri pertahanan tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan alat dan teknologi pertahanan, tetapi juga sebagai bagian dari kontribusi sektor industri terhadap kegiatan ekonomi. Pemerintah ingin kemampuan yang dibangun di dalam negeri memberi manfaat bagi pertahanan sekaligus mendukung produktivitas nasional.
Untuk mendorong peran tersebut, pemerintah menyiapkan skema kerja sama yang memungkinkan pemerintah dan pelaku industri berkolaborasi. Kerja sama itu diarahkan untuk menjawab kebutuhan pertahanan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan kemampuan industri dalam bidang non-pertahanan. Pendekatan ini memberi ruang bagi industri untuk berkontribusi melalui keahlian, fasilitas, serta penguasaan teknologi yang dimiliki. Kolaborasi pemerintah dan industri juga dipandang penting agar kebutuhan nasional dapat dihubungkan dengan kapasitas produksi dan inovasi dalam negeri. Skema yang disiapkan diharapkan membantu membangun hubungan kerja yang lebih terarah, sehingga kontribusi sektor pertahanan dapat menjangkau kepentingan yang lebih luas.
Yusuf menekankan pentingnya kontribusi industri, transfer teknologi, dan pemanfaatan teknologi dalam proses tersebut. Transfer teknologi dapat mendukung penguatan kemampuan di dalam negeri, sementara pemanfaatan teknologi membantu memastikan kemampuan yang tersedia digunakan untuk menjawab kebutuhan secara tepat. Penekanan itu menunjukkan bahwa pengembangan industri pertahanan tidak cukup hanya berfokus pada pengadaan, tetapi juga perlu memperhatikan peningkatan kapasitas dan penggunaan teknologi. Pemerintah mendorong agar kerja sama yang dibangun menghasilkan manfaat bagi TNI dan perekonomian nasional. Yusuf menyampaikan pandangan tersebut kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10), saat menjelaskan dorongan pemerintah terhadap peran industri pertahanan dalam negeri.
Pertanyaan wartawan mengenai kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) dan industri pertahanan muncul dalam konteks dinamika geopolitik dunia yang terus berkembang. Perubahan situasi internasional dapat memunculkan gejolak yang sulit dipastikan, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan langkah antisipatif. Yusuf Jauhari menyampaikan bahwa upaya tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam mempersiapkan kebutuhan pertahanan ke depan. Pembahasan ini tidak hanya menyangkut pengadaan alutsista, tetapi juga hubungan kesiapan pertahanan dan kemampuan industri nasional untuk mendukungnya. Dalam kondisi global yang dinamis, cara memenuhi kebutuhan pertahanan menjadi pertanyaan penting bagi pemerintah maupun industri.
Salah satu opsi yang disebut Yusuf adalah diversifikasi alutsista. Pendekatan ini dipandang sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan. Dengan sumber pengadaan yang tidak bertumpu pada satu pihak, pemerintah memiliki pilihan yang lebih beragam ketika mengantisipasi perubahan situasi. Diversifikasi juga berkaitan dengan dorongan untuk membangun kemandirian, sejalan dengan perhatian terhadap penguatan industri pertahanan dalam negeri. Namun, langkah tersebut perlu dipahami sebagai pilihan kebijakan untuk menghadapi ketidakpastian, bukan sebagai jaminan bahwa seluruh tantangan pertahanan dapat diselesaikan dengan sendirinya. Kemandirian tetap menjadi tujuan yang perlu didorong melalui pertimbangan yang cermat.
Di sisi lain, diversifikasi membawa konsekuensi pada pengelolaan kebutuhan pertahanan. Ketika alutsista berasal dari lebih dari satu negara, manajemen logistik menjadi lebih kompleks. Catatan ini penting karena keberagaman sumber dapat menambah pekerjaan dalam mengatur dukungan yang diperlukan, meskipun diversifikasi ditujukan untuk mengurangi ketergantungan. Karena itu, pemerintah perlu menimbang manfaat pilihan yang lebih beragam bersama tantangan pengelolaannya. Pernyataan Yusuf menempatkan antisipasi terhadap gejolak geopolitik, upaya menuju kemandirian, dan kompleksitas logistik dalam satu pertimbangan. Dengan demikian, diversifikasi bukan sekadar persoalan memilih sumber pengadaan, melainkan juga bagian dari pembahasan mengenai kesiapan sistem pertahanan dan arah penguatan industri pertahanan nasional. Pertimbangan tersebut membantu menjelaskan mengapa kebijakan perlu melihat kebutuhan ke depan sekaligus kemampuan mengelola dukungan alutsista.
Harapan pemerintah terhadap industri pertahanan dalam negeri tidak berhenti pada penyediaan kebutuhan bagi TNI. Industri diharapkan ikut menopang kemampuan pertahanan sekaligus membantu memastikan bahwa kekuatan yang telah dibangun dapat terus terwujud dan dipelihara. Dalam pandangan Yusuf Jauhari, keterlibatan tersebut menempatkan industri sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pertahanan nasional. Kekuatan pertahanan memerlukan dukungan yang konsisten, sehingga hubungan pemerintah, TNI, dan pelaku industri perlu diarahkan pada tujuan bersama. Dengan begitu, pengembangan kemampuan tidak dipahami sebagai kegiatan sesaat, melainkan sebagai proses yang memerlukan perhatian berkelanjutan.
Yusuf juga menekankan bahwa peran industri dan teknologi tidak terbatas pada pembentukan kekuatan militer. Keduanya dapat turut menopang kelangsungan bangsa, karena pemanfaatannya berkaitan dengan kebutuhan yang lebih luas daripada urusan pertahanan semata. Gagasan ini memperluas cara pandang terhadap industri pertahanan: kontribusinya dapat ditempatkan dalam kerangka ketahanan bangsa, tanpa mengabaikan tugas utama untuk mendukung pertahanan. Penekanan tersebut tidak berarti bahwa semua teknologi memiliki fungsi yang sama, melainkan menunjukkan pentingnya melihat hubungan kapasitas pertahanan dan keberlanjutan kehidupan nasional secara cermat.
Kerangka itu sejalan dengan tujuan kolaborasi pada ranah pertahanan dan non-pertahanan yang telah dibahas. Kerja sama pertahanan diarahkan untuk menopang kebutuhan TNI dan menjaga agar kekuatan yang dibangun tetap terwujud, sementara kolaborasi non-pertahanan membuka ruang bagi keterlibatan industri dan teknologi dalam mendukung kelangsungan bangsa. Kedua ranah tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari agenda yang saling melengkapi, dengan tujuan dan batas masing-masing tetap jelas. Melalui pendekatan demikian, pemerintah berharap industri pertahanan berperan aktif dalam penguatan nasional. Penekanan utamanya adalah kesinambungan dukungan dan manfaat yang relevan bagi ketahanan bangsa, bukan klaim tentang dampak ekonomi tertentu ataupun kemampuan khusus yang belum dinyatakan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Marsekal Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10). Yusuf mendapat tanggung jawab pada bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi. Penugasan tersebut menempatkannya dalam peran penting untuk mendukung kebutuhan pertahanan nasional, mulai dari pengelolaan logistik hingga pengembangan kemampuan industri dan teknologi pertahanan. Pelantikan ini sekaligus menandai perubahan dalam susunan pimpinan Kementerian Pertahanan, dengan pembagian bidang kerja yang dirancang untuk menangani sejumlah aspek strategis secara lebih terarah. Yusuf sebelumnya menyandang pangkat Marsekal Madya berbintang tiga. Pada saat pelantikan, ia menerima kenaikan pangkat menjadi Marsekal berbintang empat, seiring dengan pengangkatannya sebagai wakil menteri.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Jenderal TNI Richard Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Richard akan menangani bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan. Seperti Yusuf, Richard menerima kenaikan pangkat dari bintang tiga menjadi bintang empat dalam rangkaian pelantikan tersebut. Penempatan keduanya pada bidang yang berbeda menunjukkan pembagian tanggung jawab di lingkungan Kementerian Pertahanan: Yusuf berfokus pada logistik, industri, dan teknologi, sementara Richard menangani perumusan strategi, doktrin, serta pembangunan kekuatan. Kedua bidang itu berkaitan dengan upaya memperkuat kesiapan pertahanan Indonesia, baik melalui dukungan sarana dan teknologi maupun melalui perencanaan dan pengembangan kekuatan. Pelantikan berlangsung di hadapan Presiden di Istana Negara, Jakarta.
Yusuf Jauhari dan Richard Tampubolon menggantikan Wakil Menteri Pertahanan sebelumnya, Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto. Donny kini aktif sebagai gubernur Universitas Republik Indonesia (URI). Peralihan jabatan tersebut mengisi posisi wakil menteri dengan dua pejabat yang memiliki lingkup tugas tersendiri. Dalam susunan baru ini, bidang logistik, industri pertahanan, dan teknologi berada di bawah Yusuf, sedangkan strategi, doktrin, dan pembangunan kekuatan menjadi tanggung jawab Richard.
Baca juga: Ajang Pertama Ekshibisi Tartil Al-Qur’an untuk Penyandang Tuli dalam MTQ Nasional 2026 | Transformasi Ekonomi UKM Melalui Holding Ultra Mikro | Uji Hasil Penelitian Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Kepastian Hukum Harus Jadi Fondasi Utama Pelaksanaan Program Strategis Nasional
