Jakarta | Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot menyatakan bahwa transformasi energi Indonesia berada di jalur yang tepat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam malam penganugerahan Penghargaan Energi Subroto 2026 di Jakarta, Jumat malam, 23 Oktober. Dalam kesempatan itu, Yuliot memaparkan arah transformasi energi nasional sekaligus tujuan yang ingin didorong melalui proses tersebut. Ia menempatkan kedaulatan energi, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran yang perlu berjalan seiring.
Menurut Yuliot, transformasi energi tidak hanya berkaitan dengan perubahan pada sektor energi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kedaulatan energi nasional. Tujuan tersebut disebut sebagai bagian dari arah yang ingin dicapai Indonesia. Selain kedaulatan, ia menekankan pentingnya nilai tambah dalam negeri. Dengan demikian, nilai dari kegiatan di sektor energi diharapkan dapat bertambah di dalam negeri, sesuai dengan tujuan yang disampaikannya. Yuliot juga menyebut penciptaan lapangan kerja sebagai sasaran dalam transformasi ini, bersama dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan mengenai arah yang tepat itu disampaikan Yuliot pada acara penghargaan yang berlangsung di Jakarta pada Jumat malam, 23 Oktober 2026. Dalam penyampaiannya, ia menghubungkan kemajuan transformasi energi dengan sejumlah tujuan nasional dan sosial: kedaulatan energi, nilai tambah dalam negeri, kesempatan kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Keempat tujuan tersebut menjadi bagian dari pesan yang ia sampaikan saat memaparkan transformasi energi Indonesia. Dengan menyebut transformasi berada di jalur yang tepat, Yuliot menegaskan pandangannya mengenai arah proses tersebut, sementara tujuan-tujuan itu menggambarkan capaian yang hendak didorong melalui langkah transformasi energi nasional.
Yuliot memaparkan bahwa sektor minyak dan gas mencatat capaian penting pada 2025. Realisasi lifting minyak Indonesia mencapai 605,3 ribu barel per hari, sedikit lebih tinggi daripada target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu 605 ribu barel per hari. Angka tersebut menunjukkan bahwa produksi minyak nasional berhasil memenuhi, sekaligus melampaui, sasaran tahunan yang telah direncanakan pemerintah.
Menurut Yuliot, capaian itu signifikan karena menjadi hasil yang penting dalam kurun sembilan tahun terakhir. Keberhasilan melewati target APBN memberikan gambaran mengenai perkembangan produksi minyak, meskipun selisih realisasi dan sasaran relatif terbatas. Karena itu, angka lifting tersebut perlu dipahami sebagai capaian yang patut dicatat sekaligus pijakan untuk mendorong peningkatan produksi pada periode berikutnya.
Pemerintah mendorong agar lifting minyak dapat meningkat menjadi 610 ribu barel per hari pada tahun ini. Sasaran tersebut lebih tinggi dibandingkan target APBN 2025 dan mencerminkan upaya untuk terus memperkuat produksi dalam negeri. Namun, Yuliot menyampaikan bahwa sejumlah kendala membuat target peningkatan tersebut belum tercapai. Ia tidak merinci jenis kendala yang dimaksud, sehingga hal itu menjadi catatan umum mengenai tantangan dalam mencapai sasaran produksi.
Untuk memenuhi setidaknya target minimal, diperlukan upaya bersama dari pihak-pihak terkait. Koordinasi dan kerja yang konsisten diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan yang ada tanpa mengabaikan kondisi di lapangan. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu terus mendorong langkah yang mendukung pencapaian sasaran lifting, serta memantau perkembangan produksi secara berkala. Dengan demikian, capaian 2025 dapat menjadi dasar bagi upaya peningkatan berikutnya, sementara target 610 ribu barel per hari tetap menjadi arah yang ingin dicapai. Penekanan pada kerja bersama juga penting agar sasaran minimal dapat dipenuhi, dan target yang lebih tinggi dapat diupayakan secara realistis berdasarkan perkembangan produksi serta evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi.Mulai Juli 2026, Indonesia menjalankan mandat penggunaan biodiesel B50, yakni campuran bahan bakar dengan kandungan biodiesel hingga 50 persen. Yuliot menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak hanya mendorong pemanfaatan bahan baku domestik, tetapi juga mengubah komposisi sumber energi untuk transportasi dan kegiatan ekonomi. Implementasi B50, menurutnya, mendiversifikasi penggunaan minyak bumi sekitar 310 ribu barel per hari. Angka tersebut menunjukkan kontribusi penting dalam mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, sekaligus membuka ruang bagi pemanfaatan energi berbasis sumber terbarukan. Pelaksanaannya tetap memerlukan pemantauan terhadap kesiapan bahan baku, kualitas produk, distribusi lintas wilayah, dan kesinambungan pasokan.
Kebutuhan energi Indonesia masih besar. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sehingga produksi dan pasokan dalam negeri belum mencukupi seluruh permintaan. Kekurangan itu ditutup melalui impor, baik berupa minyak mentah untuk diolah maupun produk bahan bakar siap digunakan. Pengadaan impor tersebut dilakukan oleh berbagai badan usaha, sesuai kebutuhan dan kegiatan masing-masing dalam rantai pasok energi. Dalam konteks ini, B50 menjadi salah satu langkah untuk mendiversifikasi sumber pemenuhan kebutuhan, bukan berarti seluruh kebutuhan minyak dapat dihapuskan. Pengelolaan pasokan, efisiensi konsumsi, dan pengembangan energi lain tetap dibutuhkan agar sistem energi lebih tangguh menghadapi perubahan harga serta gangguan distribusi.
Di sisi akses listrik, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,85 persen. Pemerintah masih berfokus memperluas jaringan agar seluruh desa memperoleh aliran listrik, termasuk wilayah yang sulit dijangkau dan belum terlayani secara memadai. Pencapaian rasio tersebut menggambarkan kemajuan, tetapi pekerjaan pemerataan belum selesai selama masih ada masyarakat tanpa akses yang andal. Yuliot mengaitkan penyediaan energi dengan pemenuhan hak masyarakat: listrik dan energi yang memadai mendukung kehidupan sehari-hari, pendidikan, layanan kesehatan, serta kegiatan ekonomi. Karena itu, perluasan jaringan bukan semata proyek infrastruktur, melainkan bagian dari tanggung jawab negara untuk menyediakan energi bagi seluruh warga. Pemerataan akses, bersama diversifikasi pasokan, menjadi unsur penting dalam transformasi energi Indonesia.
Pemerintah mendorong 18 proyek prioritas yang mencakup hilirisasi dan penguatan ketahanan energi, dengan nilai investasi sekitar Rp618 triliun. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa agenda transformasi tidak hanya bertumpu pada kebijakan, tetapi juga memerlukan dukungan pembiayaan serta pelaksanaan proyek dalam skala besar. Proyek-proyek itu diarahkan untuk memberi nilai tambah pada sumber daya di dalam negeri sekaligus memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya. Dalam pemaparan Yuliot, pengembangan berbagai inisiatif ini menjadi bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi dan energi yang lebih tangguh. Capaian investasi tersebut menjadi modal penting, tetapi realisasinya tetap bergantung pada kesinambungan koordinasi, kesiapan pelaksanaan, dan dukungan iklim usaha.
Sebagian besar proyek prioritas itu berlokasi di luar Pulau Jawa. Sebaran tersebut mencerminkan perhatian terhadap potensi dan peluang pengembangan yang tersedia di berbagai wilayah, tanpa menjadikan pertumbuhan hanya terkonsentrasi di satu pulau. Pemerataan lokasi proyek juga dapat membuka ruang bagi kegiatan ekonomi dan pengembangan rantai nilai di luar pusat-pusat yang selama ini lebih dominan. Namun, sebaran geografis saja belum cukup untuk menjamin manfaat yang merata. Pelaksanaan perlu disertai dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek dan wilayah, termasuk kepastian investasi serta pasokan energi yang dapat diandalkan. Karena itu, capaian proyek perlu dinilai bukan semata dari jumlah atau nilai investasi, melainkan juga dari kontribusinya terhadap kapasitas nasional dan pemerataan manfaat.
Yuliot mengakui bahwa pekerjaan untuk mewujudkan agenda tersebut belum selesai. Pemerintah masih perlu memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor energi, sekaligus memperbaiki iklim investasi agar proyek dapat berjalan dan menarik dukungan berkelanjutan. Tantangan lain adalah memastikan pemerataan pembangunan serta menjaga keandalan pasokan energi di berbagai wilayah.
Baca juga: Transformasi Energi: Potensi Migas Nonkonvensional di Blok RokAn | Inisiatif Transformasi Digital Telkom: Mewujudkan Tata Kelola yang Efektif | Transformasi Kapal Induk Giuseppe Garibaldi untuk TNI Angkatan Laut
