Palembang | Masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia masih menghadapi asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama beberapa bulan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Di tengah berlangsungnya penanganan di berbagai daerah, titik panas belum menunjukkan penurunan yang konsisten. Persebarannya bahkan cenderung meluas, seiring dengan memburuknya kualitas udara di sejumlah kawasan.
Data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan menunjukkan adanya peningkatan titik panas sejak Agustus 2026. Pemantauan tersebut menjadi salah satu rujukan penting untuk melihat perkembangan indikasi kebakaran secara nasional. Berdasarkan data satelit Terra/Aqua dengan tingkat kepercayaan tinggi, jumlah titik panas mencapai sekitar 16.000 titik pada periode Agustus hingga September. Angka itu mencerminkan tingginya aktivitas panas yang terdeteksi di berbagai bentang lahan, termasuk wilayah yang memiliki kerentanan terhadap kebakaran.
Situasi tersebut masih berlanjut memasuki Oktober. Pada 1-12 Oktober 2026, Sipongi mencatat 12.183 deteksi titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang tersebar di 33 provinsi. Cakupan persebaran ini memperlihatkan bahwa ancaman karhutla tidak terkonsentrasi pada satu wilayah saja. Setiap provinsi dapat menghadapi karakter risiko yang berbeda, bergantung pada kondisi cuaca, tutupan lahan, aktivitas pembukaan lahan, serta kemampuan pemadaman di lapangan.
Rangkaian data itu menunjukkan bahwa indikasi karhutla masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia menjelang penghujung tahun. Banyaknya titik panas juga perlu dibaca bersama informasi kualitas udara dan laporan lapangan, karena deteksi satelit dapat menjadi sinyal awal yang memerlukan verifikasi serta respons cepat. Apabila tidak segera dikendalikan, kebakaran yang berulang berpotensi memperpanjang paparan asap, menekan kesehatan masyarakat, dan mengganggu kegiatan ekonomi maupun transportasi di wilayah terdampak.
Dalam periode 1–12 Oktober 2026, Pulau Kalimantan menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi titik panas yang menonjol. Kalimantan Tengah mencatat jumlah deteksi tertinggi secara nasional, yakni 3.268 titik panas. Angka tersebut menempatkan provinsi ini sebagai wilayah dengan jumlah deteksi terbesar dibandingkan provinsi lain dalam catatan nasional pada periode yang sama.
Sebaran titik panas juga tercatat di sejumlah provinsi Kalimantan lainnya. Kalimantan Barat mencatat 719 titik, sedangkan Kalimantan Selatan memiliki 368 titik. Di Kalimantan Timur, jumlah deteksi mencapai 312 titik. Data tersebut memperlihatkan bahwa titik panas tidak hanya terkonsentrasi di satu provinsi, tetapi tersebar di beberapa bagian pulau dengan jumlah yang berbeda-beda.
Jika data dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur digabungkan dengan catatan dari Kalimantan Utara, lima provinsi di Kalimantan mencatat total 4.674 deteksi titik panas. Jumlah itu setara dengan sekitar 38 persen dari keseluruhan deteksi nasional selama 1–12 Oktober 2026. Proporsi tersebut menunjukkan besarnya konsentrasi titik panas di Kalimantan dalam perbandingan dengan wilayah lain di Indonesia.
Kalimantan Tengah menjadi kontributor terbesar terhadap total tersebut, dengan selisih yang cukup jauh dibandingkan provinsi-provinsi Kalimantan lainnya. Setelahnya, Kalimantan Barat mencatat jumlah deteksi yang lebih rendah, disusul Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Penyajian angka ini memberikan gambaran mengenai pola sebaran titik panas berdasarkan wilayah administratif tanpa mengaitkannya dengan faktor penyebab maupun dampak tertentu.
Dengan demikian, catatan periode tersebut menempatkan Kalimantan sebagai kawasan dengan bagian penting dari keseluruhan deteksi titik panas nasional. Rincian per provinsi memperlihatkan bahwa Kalimantan Tengah memegang porsi terbesar, sementara empat provinsi lainnya melengkapi total 4.674 deteksi atau sekitar 38 persen dari angka nasional.
Persebaran titik panas dalam periode 1–12 Oktober 2026 menunjukkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak hanya terkonsentrasi di Kalimantan. Papua Selatan mencatat 2.921 deteksi, sementara Sumatera Selatan mencapai 2.376 titik. Kedua provinsi tersebut termasuk tiga wilayah dengan jumlah deteksi tertinggi secara nasional. Data ini memperlihatkan bahwa aktivitas kebakaran juga berlangsung signifikan di kawasan timur dan barat Indonesia, sehingga pemantauan tidak dapat berfokus pada satu pulau saja. Banyaknya deteksi menjadi indikator penting untuk menilai potensi perluasan karhutla, terutama ketika kondisi cuaca kering dan angin dapat membantu membawa asap ke wilayah permukiman.
Di Sumatera Selatan, tingginya jumlah titik panas berjalan bersamaan dengan memburuknya kualitas udara. Pemantauan BMKG pada 12 Oktober 2026 di sejumlah titik di Palembang menunjukkan konsentrasi PM2.5 dalam kategori berbahaya. Partikel berukuran sangat kecil tersebut dapat masuk jauh ke saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan atau jantung. Kondisi itu menegaskan bahwa deteksi titik panas bukan sekadar catatan satelit, melainkan berkaitan langsung dengan dampak yang dirasakan masyarakat di wilayah terdampak asap.
Gambaran serupa terlihat dari pemantauan IQAir pada tanggal yang sama. Indeks kualitas udara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mencapai 180 dan berada dalam kategori tidak sehat. Pangkalan Bun, Pontianak, dan Banjarmasin juga mencatat indeks pada kisaran di atas 170, yang masih termasuk kategori tidak sehat. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara perlu diwaspadai di sejumlah wilayah, baik yang berada dekat sumber kebakaran maupun kawasan yang menerima paparan asap. Masyarakat disarankan memantau pembaruan resmi, membatasi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, dan menggunakan perlindungan pernapasan yang sesuai.
Data luas lahan terbakar memberikan gambaran lain mengenai skala kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang 2026. Berdasarkan catatan Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi), luas area yang terbakar pada periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka tersebut menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya tercermin dari jumlah titik panas yang terdeteksi, tetapi juga dari besarnya wilayah yang telah mengalami kebakaran.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, luas kebakaran hingga Juli 2026 tercatat meningkat secara signifikan. Pada Januari-Juli 2025, luas area terbakar masih lebih rendah sekitar 69 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun 2026. Perbandingan ini memperlihatkan perbedaan skala karhutla antarperiode, terutama dalam tujuh bulan pertama tahun berjalan. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk membaca peningkatan tekanan kebakaran di berbagai wilayah, meskipun tidak secara langsung menjelaskan seluruh faktor penyebabnya.
Cakupan angka Sipongi itu masih terbatas pada periode Januari-Juli 2026. Data tersebut belum memasukkan luas kebakaran yang terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026, yaitu periode ketika deteksi titik panas justru melonjak. Karena itu, angka 202.004,30 hektare belum menggambarkan keseluruhan luas lahan yang terbakar sepanjang 2026. Pembaruan data untuk bulan-bulan berikutnya tetap diperlukan agar pencatatan luas karhutla mencakup seluruh periode tahun tersebut secara utuh.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Kualitas Udara Jakarta: Ancaman Kesehatan di Tengah Musim Kemarau | Penjagaan Habitat Orangutan di Tengah Krisis Karhutla
