Yogyakarta | Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Rabu, 14 Oktober, sekitar pukul 14.50 WIB. Ia keluar setelah menjalani pemeriksaan penyidik terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di lingkungan BNPB sehari sebelumnya.
Rustian tampak mengenakan kemeja putih saat berjalan meninggalkan area gedung KPK. Sejumlah wartawan yang telah menunggu kemudian mengajukan pertanyaan mengenai pemeriksaan yang baru dijalaninya, termasuk soal perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut. Namun, Rustian tidak memberikan jawaban.
Ia memilih bungkam dan langsung melanjutkan langkahnya tanpa menyampaikan keterangan kepada awak media. Tidak ada pernyataan yang disampaikan mengenai materi pemeriksaan, status hukumnya, maupun pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut. Sikap diam itu menjadi perhatian utama setelah nama Rustian termasuk dalam daftar pihak yang dibawa untuk menjalani pemeriksaan di KPK.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa, 13 Oktober. Operasi tersebut menjadi bagian dari penindakan yang dilakukan penyidik berdasarkan informasi dan dugaan adanya tindak pidana korupsi. Setelah pengamanan, pihak-pihak terkait dibawa ke Gedung Merah Putih untuk menjalani proses pemeriksaan awal.
Kehadiran Rustian di gedung KPK dan keberangkatannya tanpa komentar memperlihatkan bahwa proses klarifikasi masih berlangsung. KPK belum menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan secara terbuka, sehingga informasi mengenai perkara, konstruksi kasus, serta status setiap orang yang diamankan masih menunggu penjelasan resmi. Penyidik memiliki waktu sesuai ketentuan hukum untuk menentukan langkah berikutnya berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh selama pemeriksaan.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan perkembangan terbaru perkara yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Keterangan tersebut diberikan setelah Rustian menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik pascapenangkapannya. Pemeriksaan itu menjadi bagian dari rangkaian proses awal untuk mendalami dugaan tindak pidana yang sedang ditangani lembaga antirasuah.
Menurut Budi, KPK kemudian memutuskan menaikkan status perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Keputusan tersebut ditetapkan melalui forum ekspose yang digelar pada Selasa malam. Ekspose merupakan forum internal untuk memaparkan hasil penyelidikan, menilai kecukupan alat bukti, serta menentukan arah penanganan perkara berdasarkan temuan penyidik.
Dalam forum itu, penyidik juga menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa KPK menilai telah terdapat dasar yang cukup untuk melanjutkan proses hukum secara lebih mendalam. Tahap penyidikan selanjutnya akan diarahkan untuk mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi maupun pihak terkait, serta menguraikan peran masing-masing orang yang diduga terlibat.
Budi belum menyampaikan identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga belum memerinci konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, maupun dugaan perbuatan yang menjadi dasar penetapan tersebut. Namun, ia menyatakan bahwa para tersangka akan ditahan. Penahanan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana dan kebutuhan penyidik dalam memastikan proses penyidikan berjalan efektif, termasuk mencegah risiko tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau memengaruhi keterangan pihak lain. KPK dijadwalkan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah rangkaian administrasi dan pemeriksaan awal dalam tahap penyidikan selesai.
Status hukum Rustian dalam perkara operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut masih sebagai saksi. Keterangan tersebut membedakannya dari pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan seseorang sebagai tersangka menandakan bahwa penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status penanganan perkaranya. Sementara itu, status saksi menunjukkan bahwa seseorang masih dimintai keterangan untuk membantu mengungkap rangkaian peristiwa dan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Juru bicara KPK, Budi, menjelaskan bahwa orang-orang yang masih berstatus saksi dapat meninggalkan Gedung Merah Putih setelah menjalani pemeriksaan. Ketentuan tersebut berlaku selama pemeriksaan terhadap mereka telah selesai dan tidak terdapat kebutuhan penyidik untuk melakukan tindakan lebih lanjut pada saat itu. Rustian disebut termasuk dalam kelompok orang yang berstatus saksi tersebut. Dengan demikian, keluarnya Rustian dari gedung KPK dipahami sebagai bagian dari proses pemeriksaan, bukan sebagai tanda bahwa ia telah ditetapkan sebagai tersangka.
Perbedaan status ini penting karena pemeriksaan di KPK tidak selalu berujung pada penetapan tersangka. Saksi dapat dipanggil untuk memberikan informasi mengenai pihak lain, dokumen, komunikasi, maupun kejadian yang berkaitan dengan perkara. Status tersebut juga dapat berubah apabila penyidik menemukan bukti baru, tetapi perubahan itu harus didasarkan pada proses hukum dan keputusan resmi KPK.
Saat meninggalkan gedung KPK, Rustian tidak menyampaikan pernyataan kepada awak media. Tidak ada penjelasan langsung darinya mengenai materi pemeriksaan maupun status hukum yang dijalani. Informasi bahwa Rustian masih berstatus saksi disampaikan oleh Budi sebagai juru bicara KPK. Karena itu, keterangan mengenai kedudukannya dalam perkara tersebut merujuk pada penjelasan resmi lembaga antirasuah, sedangkan perkembangan selanjutnya tetap menunggu proses penyidikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober, di wilayah Jabodetabek. Kegiatan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Informasi mengenai operasi ini menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah pihak yang kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan total 14 orang. Mereka berasal dari beberapa unsur, termasuk Rustian yang disebut sebagai pejabat pembuat komitmen, serta pihak lain dari unsur swasta. Seluruh orang yang diamankan selanjutnya menjalani proses pemeriksaan untuk membantu penyidik mengklarifikasi informasi dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan.
Selain mengamankan sejumlah orang, tim KPK turut menyita barang yang ditemukan dalam rangkaian operasi. Barang tersebut berupa uang dengan nilai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia. Uang serta logam mulia itu diamankan sebagai bagian dari proses penanganan awal dan akan menjadi materi yang ditelaah lebih lanjut oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
OTT di wilayah Jabodetabek ini menunjukkan langkah KPK dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan lingkungan BNPB. Setelah 14 orang dan sejumlah barang diamankan, KPK memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menyampaikan perkembangan penanganan perkara. Dalam tahap tersebut, keterangan dari setiap pihak serta barang yang telah diamankan akan menjadi bagian dari proses klarifikasi dan penilaian penyidik.
Baca juga: Wujudkan Lingkungan Sehat, Babinsa Sumberdiren Ajak Warga Garum Gotong Royong Jumat Bersih
