Laporan harta kekayaan Suyudi Ario Seto mencatat total aset sebesar Rp5,847 miliar. Nilai tersebut merupakan bagian dari data elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 Maret 2026. Pencatatan ini menjadi rujukan untuk melihat komponen kekayaan yang dilaporkan menjelang proses pengesahan Suyudi sebagai Kapolri.
Salah satu komponen yang tercantum adalah aset kendaraan dengan nilai keseluruhan Rp457 juta. Aset tersebut terdiri atas sebuah sepeda motor Yamaha Nmax AT tahun 2025 senilai Rp27 juta dan satu unit mobil Mini Cooper tahun 2022 senilai Rp430 juta. Dengan demikian, Mini Cooper menjadi kendaraan dengan nilai paling besar dalam daftar aset bergerak tersebut, sedangkan Yamaha Nmax memiliki porsi yang lebih kecil dari total kendaraan.
Dalam laporan itu, Yamaha Nmax AT tahun 2025 dicatat diperoleh dari hasil sendiri. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kendaraan dimasukkan sebagai aset yang berasal dari kepemilikan atau perolehan pribadi, sesuai informasi yang disampaikan dalam e-LHKPN. Sementara itu, Mini Cooper tahun 2022 tercatat sebagai hibah tanpa akta. Status ini menjadi bagian dari keterangan asal-usul aset sebagaimana dilaporkan, tanpa memberikan rincian tambahan mengenai pemberi hibah atau waktu penerimaannya.
Data kendaraan tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari keseluruhan laporan, bukan sebagai gambaran terpisah mengenai total kekayaan. Nilai Rp457 juta hanya merepresentasikan aset kendaraan, sementara angka Rp5,847 miliar mencakup seluruh harta yang dilaporkan dalam dokumen e-LHKPN. Penyajian berdasarkan jenis aset dan sumber perolehannya membantu memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai susunan kekayaan Suyudi Ario Seto berdasarkan laporan resmi pada 28 Maret 2026.
Selain kendaraan, laporan harta Suyudi Ario Seto mencantumkan kepemilikan tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan. Total nilai untuk kategori tanah dan bangunan tersebut tercatat sebesar Rp4,6 miliar. Rincian ini memuat dua aset dengan luas tanah dan bangunan yang berbeda, beserta nilai yang dilaporkan untuk masing-masing aset.
Aset pertama tercatat memiliki luas tanah 176 meter persegi dan luas bangunan 225 meter persegi. Lokasinya berada di Jakarta Selatan, dengan nilai yang dilaporkan sebesar Rp2,4 miliar. Aset kedua juga berada di Jakarta Selatan, dengan luas tanah 162 meter persegi dan luas bangunan 210 meter persegi. Nilai aset kedua tersebut tercatat sebesar Rp2,2 miliar. Jika digabungkan, nilai kedua aset itu membentuk total kepemilikan tanah dan bangunan sebesar Rp4,6 miliar.
Rincian laporan tersebut juga memuat kategori harta bergerak lainnya di luar kendaraan. Nilai harta bergerak lainnya yang tercantum mencapai Rp40 miliar. Pos ini disajikan secara terpisah dari tanah dan bangunan, sehingga laporan membedakan aset tidak bergerak berupa properti dan aset bergerak lainnya yang tidak dirinci dalam uraian ini.
Selain itu, Suyudi mencatatkan kas serta setara kas sebesar Rp750 juta. Komponen ini merupakan bagian lain dari harta yang dilaporkan, terpisah dari kepemilikan tanah dan bangunan maupun harta bergerak lainnya. Dengan demikian, data yang tercantum untuk aset di luar kendaraan meliputi tanah dan bangunan senilai Rp4,6 miliar, harta bergerak lainnya senilai Rp40 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp750 juta. Rincian properti mencakup aset pertama berukuran 176 meter persegi dan 225 meter persegi senilai Rp2,4 miliar, serta aset kedua berukuran 162 meter persegi dan 210 meter persegi senilai Rp2,2 miliar, keduanya berlokasi di Jakarta Selatan.
Perbandingan laporan harta kekayaan Suyudi Ario Seto menunjukkan adanya perubahan nilai laporan yang disampaikan pada 2025 dan laporan tahun 2026. Pada 13 Maret 2025, saat masih menjabat sebagai Kapolda Banten, Suyudi melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp5.488.000.000. Angka tersebut menjadi dasar pembanding untuk melihat nilai kekayaan yang tercantum dalam laporan berikutnya.
Dalam laporan tahun 2026, nilai harta kekayaan Suyudi tercatat Rp359.000.000 lebih tinggi dibandingkan laporan pada 13 Maret 2025. Dengan demikian, apabila kenaikan tersebut ditambahkan ke nilai sebelumnya, total harta yang tercantum dalam laporan 2026 mencapai Rp5.847.000.000. Perhitungan ini diperoleh dari Rp5.488.000.000 ditambah Rp359.000.000.
Secara nominal, perubahan tersebut menunjukkan peningkatan dari sekitar Rp5,488 miliar menjadi sekitar Rp5,847 miliar. Selisih kedua laporan adalah Rp359 juta. Perbandingan ini didasarkan langsung pada angka yang tersedia dalam masing-masing laporan, tanpa mengaitkannya dengan perubahan jabatan, transaksi tertentu, maupun faktor lain yang tidak tercantum dalam data.
Jika dinyatakan dalam persentase, kenaikan Rp359.000.000 tersebut setara dengan sekitar 6,54 persen dari nilai kekayaan yang dilaporkan pada 2025. Persentase itu dihitung dengan membagi selisih kenaikan sebesar Rp359.000.000 dengan nilai awal Rp5.488.000.000, kemudian mengalikannya dengan 100. Penyajian tersebut membantu memperlihatkan skala perubahan secara proporsional, selain menunjukkan selisih dalam rupiah.
Oleh karena itu, laporan 2026 mencatat nilai kekayaan yang lebih besar daripada laporan 2025, dengan perbedaan yang terukur sebesar Rp359.000.000. Angka tersebut merupakan satu-satunya perubahan nominal yang digunakan dalam perbandingan ini, sementara rincian komponen harta tidak dibahas apabila tidak tersedia dalam data yang menjadi dasar laporan.
Proses pencalonan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri memasuki tahap penting setelah Presiden Prabowo Subianto menyerahkan namanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengajuan tersebut disampaikan melalui Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 yang tertanggal 30 September 2026. Dalam surat itu, Suyudi diajukan sebagai calon tunggal untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga seluruh tahapan berikutnya berfokus pada penilaian terhadap rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, serta kesiapan menjalankan agenda reformasi kepolisian.
Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR. Agenda tersebut menjadi ruang bagi para anggota dewan untuk menggali visi, misi, strategi, dan komitmennya terhadap penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan nasional. Rapat berlangsung sekitar 30 menit. Meskipun singkat, tahapan ini merupakan bagian formal dari mekanisme kelembagaan sebelum calon Kapolri memperoleh persetujuan parlemen.
Setelah proses penilaian di Komisi III selesai, nama Suyudi dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. Pengesahan dalam rapat tersebut menjadi dasar politik dan konstitusional bagi pemerintah untuk melanjutkan proses pergantian kepemimpinan di tubuh Polri. Dengan demikian, pencalonannya tidak hanya berkaitan dengan profil pribadi dan perjalanan karier, tetapi juga dengan keputusan resmi lembaga negara yang melibatkan Presiden dan DPR.
Tahap terakhir adalah pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Suyudi selanjutnya dijadwalkan dilantik bersamaan dengan kabar reshuffle kabinet pada sore hari di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rangkaian ini menandai berakhirnya proses pencalonan sekaligus dimulainya tanggung jawab baru Suyudi sebagai pemimpin institusi kepolisian, apabila seluruh agenda pengesahan dan pelantikan berlangsung sesuai rencana.
